DPR Minta Kemendikbud Bantu Sekolah dan Kampus Swasta yang Kolaps akibat Pandemi

Kompas.com - 16/06/2020, 07:06 WIB
Ketua DPW PKB dan juga Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANAKetua DPW PKB dan juga Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) memberikan bantuan kepada sekolah dan perguruan tinggi yang kolaps akibat pandemi Covid-19.

Menurut Syaiful, akibat kurangnya dana, tidak sedikit sekolah dan perguruan tinggi, khususnya swasta, yang terkendala dalam menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh.

"Banyak sekolah swasta dan kampus swasta yang kolaps karena menghadapi pandemi Covid ini," kata Syaiful dalam konferensi pers virtual yang digelar Senin (15/6/2020).

"Kami berharap ada kebijakan khusus dari Kemendikbud," kata dia.

Baca juga: Sekolah Dibuka Lagi di Zona Hijau, Gugus Tugas Ingatkan Protokol Kesehatan

Menurut Syaiful, Kemendikbud bisa saja memberikan bantuan ke sekolah atau kampus di luar dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Untuk itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim didorong berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang wilayahnya terdapat sekolah atau kampus yang kekurangan dana.

"Termasuk kolaborasi maksimal terhadap pemda-pemda untuk memberikan uluran tangan terhadap sekolah-sekolah swasta dan kampus-kampus swasta yang mengalami kolaps akibat menghadapi Covid ini," ujar Syaiful.

Tidak hanya itu, Syaiful  meminta Nadiem memastikan terwujudnya relaksasi uang kulaih tunggal (UKT) bagi mahasiswa di seluruh perguruan tinggi.

Kebijakan ini penting mengingat pandemi Covid-19 berdampak pada menurunnya kemampuan ekonomi mahasiswa atau orang tua/wali mahasiswa.

"Kami ingin memastikan kembali terkait dengan relaksasi UKT, kami minta supaya ini bisa terlaksana dan terimplementasi dengan baik," kata Syaiful.

Baca juga: Ini Ceklist Lengkap Kesiapan Sebelum Membuka Sekolah di Masa Pandemi Covid-19

Untuk memastikan kebijakan tersebut terlaksana, Syaiful mendorong Nadiem membentuk satuan tugas (task force) khusus yang berwenang melakukan supervisi dan evaluasi kebijakan relaksasi UKT.

"Kami mendorong supaya Dikbud membikin task force khusus buat secara berkala melakukan supervisi evaluasi terhadap kampus-kampus yang belum secara maksimal melaksanakan relaksasi terhadap UKT ini," kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Penangkapan Edhy Prabowo, Istana Tunggu Kejelasan Status dari KPK

Soal Penangkapan Edhy Prabowo, Istana Tunggu Kejelasan Status dari KPK

Nasional
Wapres Sebut Industri Teknologi Finansial di Indonesia Berkembang Pesat

Wapres Sebut Industri Teknologi Finansial di Indonesia Berkembang Pesat

Nasional
RKUHP Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021, ICJR Usul Pembahasan Dilakukan Bertahap

RKUHP Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021, ICJR Usul Pembahasan Dilakukan Bertahap

Nasional
Wapres Ingin Teknologi Biometrik Wajah Digunakan dalam Penyaluran Bantuan

Wapres Ingin Teknologi Biometrik Wajah Digunakan dalam Penyaluran Bantuan

Nasional
Novel Baswedan Ikut Pimpin Satgas Penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo

Novel Baswedan Ikut Pimpin Satgas Penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo

Nasional
Jokowi dan Masa Depan Demokrasi

Jokowi dan Masa Depan Demokrasi

Nasional
Kapolri Pimpin Apel secara Virtual, Bahas Penanganan Covid-19 hingga Pengamanan Pilkada

Kapolri Pimpin Apel secara Virtual, Bahas Penanganan Covid-19 hingga Pengamanan Pilkada

Nasional
Periksa 9 Saksi, KPK Dalami Dugaan Pengaturan Lelang Proyek Stadion Mandala Krida

Periksa 9 Saksi, KPK Dalami Dugaan Pengaturan Lelang Proyek Stadion Mandala Krida

Nasional
Wapres Tekankan Pentingnya Inovasi Teknologi Finansial Dalam Ekonomi Syariah

Wapres Tekankan Pentingnya Inovasi Teknologi Finansial Dalam Ekonomi Syariah

Nasional
Wakil Ketua KPK: Menteri KKP Edhy Prabowo Sedang Jalani Pemeriksaan

Wakil Ketua KPK: Menteri KKP Edhy Prabowo Sedang Jalani Pemeriksaan

Nasional
Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Staf Khusus Belum Dapat Informasi Jelas

Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Staf Khusus Belum Dapat Informasi Jelas

Nasional
Kontroversi Kebijakan Edhy Prabowo, Sebagian Besar Tenggelamkan Kebijakan Susi Pudjiastuti

Kontroversi Kebijakan Edhy Prabowo, Sebagian Besar Tenggelamkan Kebijakan Susi Pudjiastuti

Nasional
UPDATE 25 November: Tambah 4 Kasus, Total 1.984 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 25 November: Tambah 4 Kasus, Total 1.984 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Satgas: Selama Belum Ada Vaksin Covid-19, Protokol Kesehatan Obat Terampuh

Satgas: Selama Belum Ada Vaksin Covid-19, Protokol Kesehatan Obat Terampuh

Nasional
KPK Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo, OTT Keempat Era Firli Bahuri

KPK Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo, OTT Keempat Era Firli Bahuri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X