RUU HIP Banyak Ditolak, Wakil Ketua Baleg Minta Pengsul Masif Bangun Dialog

Kompas.com - 15/06/2020, 20:50 WIB
Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Selatan, Jakarta, Senin (2/12/2019). KOMPAS.com/Dian Erika Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Selatan, Jakarta, Senin (2/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi ( Baleg) dari Fraksi Partai Nasdem Willy Aditya, tak mempermasalahkan banyak elemen masyarakat yang menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila yang menjadi RUU inisiatif DPR.

Willy mengatakan, seluruh kritikan dan masukan terkait RUU tersebut akan ditampung Baleg DPR.

"Ya, tentu suara-suara itu harus ditampung di dalam proses penyusunan RUU HIP," kata Willy saat dihubungi, Senin (15/6/2020).

Baca juga: Kritik MUI Terhadap RUU HIP: Sekuler dan Ateistik

Willy juga mengatakan, pengusul RUU Haluan Ideologi Pancasila dan Baleg akan masif berdialog dengan elemen masyarakat untuk menampung aspirasi.

"Kita minta agar pengusul bisa berdialog dengan elemen bangsa lah itu catatan penting, pengusulnya PDI-P," ujarnya.

Lebih lanjut, Willy menegaskan, Fraksi Partai Nasdem menolak melanjutkan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila, apabila TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Ajaran Komunis/Marxisme tidak dicantumkan dalam konsideran draf RUU tersebut.

Menurut Willy, sikap yang sama juga disampaikan fraksi PPP, PAN, PKB dan PKB.

"Nasdem menolak melanjutkan pembahasan kalau tidak dicantumkan konsideran TAP MPRS tentang larangan ajaran komunis, dan awalnya fraksi-fraksi Islam juga menolak dan meminta dimasukkannya TAP MPRS, fraksi itu ada PAN, PPP, PKB, PKS," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, RUU Haluan Ideologi Pancasila banyak ditolak elemen masyarakat dan organisasi masyarakat karena tidak tercantumnya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Ajaran Komunis/Marxisme dalam draf RUU tersebut.

Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri mendesak DPR RI mencabut Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Negara (HIP) karena dinilai bisa mengacaukan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan.

"Keberadaan UU HIP justru akan menimbulkan tumpang-tindih serta kekacauan dalam sistem ketatanegaraan maupun pemerintahan," kata Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri Mayjen TNI (Purn) Soekarno dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (12/6/2020) sore.

Baca juga: Tidak Ada Urgensi, Muhammadiyah Minta Pembahasan RUU HIP Dihentikan

Ia khawatir RUU HIP bertujuan menghidupkan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI).

Untuk itu, pihaknya mendesak pemerintah menolak RUU HIP.

Selain itu, Soekarno memandang RUU HIP memiliki kekeliruan yang sangat mendasar apabila penjabaran Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm atau landasan bagi pembentukan UUD justru diatur dalam UU itu sendiri.

"Penjabaran Pancasila di bidang politik/pemerintahan, ekonomi, hukum, pendidikan, pertahanan serta bidang lainnya telah diatur dalam UUD 1945," kata Soekarno.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P Sebut Pilkada Jadi Stimulus di Tengah Lesunya Ekonomi

Sekjen PDI-P Sebut Pilkada Jadi Stimulus di Tengah Lesunya Ekonomi

Nasional
Sekjen PDI-P: Jangan Sampai Kepemimpinan Daerah Kosong karena Pilkada Ditunda

Sekjen PDI-P: Jangan Sampai Kepemimpinan Daerah Kosong karena Pilkada Ditunda

Nasional
Istana Imbau Spanduk HUT RI Tak Memuat Gambar Jokowi

Istana Imbau Spanduk HUT RI Tak Memuat Gambar Jokowi

Nasional
Sekjen PAN: Bantuan untuk Karyawan Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Harus Tepat Sasaran

Sekjen PAN: Bantuan untuk Karyawan Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Harus Tepat Sasaran

Nasional
Survei SMRC: 54 Persen Warga Tak Setuju Anggapan Investasi Asing Berdampak Positif pada Ekonomi

Survei SMRC: 54 Persen Warga Tak Setuju Anggapan Investasi Asing Berdampak Positif pada Ekonomi

Nasional
Cerita Anggota Paskibraka 2020, Berlatih di Tengah Pandemi Covid-19

Cerita Anggota Paskibraka 2020, Berlatih di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Warga Merasa Ekonomi Rumah Tangga Lebih Buruk sejak Pandemi

Survei SMRC: 69 Persen Warga Merasa Ekonomi Rumah Tangga Lebih Buruk sejak Pandemi

Nasional
Survei SMRC: 79 Persen Warga Percaya Jokowi Bisa Bawa Indonesia Keluar dari Krisis

Survei SMRC: 79 Persen Warga Percaya Jokowi Bisa Bawa Indonesia Keluar dari Krisis

Nasional
Sekjen KPA: Kami Akan Turun ke Jalan, Pastikan DPR Tunduk pada Aspirasi Rakyat

Sekjen KPA: Kami Akan Turun ke Jalan, Pastikan DPR Tunduk pada Aspirasi Rakyat

Nasional
Sebaran 1.893 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di DKI Jakarta

Sebaran 1.893 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 86.224

UPDATE 9 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 86.224

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Bertambah 1.646, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 80.952

UPDATE 9 Agustus: Bertambah 1.646, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 80.952

Nasional
Anggota Komisi IX Ini Sebut Bantuan Rp 600.000 per Bulan untuk Pegawai Swasta Bagus, Tapi...

Anggota Komisi IX Ini Sebut Bantuan Rp 600.000 per Bulan untuk Pegawai Swasta Bagus, Tapi...

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Bertambah 65, Total Pasien Meninggal akibat Covid Jadi 5.723

UPDATE 9 Agustus: Bertambah 65, Total Pasien Meninggal akibat Covid Jadi 5.723

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Total 1.715.798 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 9 Agustus: Total 1.715.798 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X