Jokowi Minta Koruptor Anggaran Covid-19 Ditindak Tegas, Ini Respons Kapolri

Kompas.com - 15/06/2020, 20:24 WIB
Kapolri, Jenderal Polisi Idham Azis saat pelepasan tim evakuasi warga negara Indonesia yang bekerja di kapal Diamond Princess di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (28/2/2020). Pemerintah mengevakuasi 68 WNI di Kapal Diamond Princess yang kini berada di Yokohama, Jepang, terkait merebaknya virus corona . KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOKapolri, Jenderal Polisi Idham Azis saat pelepasan tim evakuasi warga negara Indonesia yang bekerja di kapal Diamond Princess di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (28/2/2020). Pemerintah mengevakuasi 68 WNI di Kapal Diamond Princess yang kini berada di Yokohama, Jepang, terkait merebaknya virus corona .
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis berjanji jajarannya akan memidanakan siapapun oknum yang melakukan korupsi terhadap dana penanganan Covid-19.

“Dalam situasi kondisi pandemi seperti ini, apabila ada yang menyalahgunakan, maka Polri tidak pernah ragu untuk 'sikat' dan memproses pidana,” tutur Idham melalui keterangan tertulis, Senin (15/6/2020).

Idham menanggapi instruksi Presiden Joko Widodo agar pejabat dan aparat pemerintah yang melakukan korupsi ditindak tegas.

Baca juga: Jokowi Minta Penegak Hukum Tak Biarkan Pejabat Terperosok Korupsi

Kapolri mengingatkan agar kelonggaran dalam pencairan dana Covid-19 tidak disalahgunakan demi kekayaan pribadi.

Dalam melakukan penindakan terhadap oknum tersebut, Idham pun membentuk satuan tugas (satgas).

“Polri sudah membentuk satgas khusus di bawah kendali Kabareskrim (Komjen Listyo Sigit Prabowo),” tuturnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Diberitakan, Presiden Joko Widodo mempersilakan penegak hukum untuk menindak tegas pejabat dan aparat pemerintah yang melakukan tindak pidana korupsi.

"Kalau ada yang masih bandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada mens rea, maka silakan bapak ibu digigit dengan keras," kata Jokowi kepada dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 lewat video conference, Senin (15/6/2020.

Acara tersebut diikuti oleh para penegak hukum baik dari unsur kepolisian, kejaksaan, KPK, hingga penyidik PNS.

Kendati demikian, Jokowi meminta para penegak hukum untuk lebih mengedepankan aspek pencegahan.

Baca juga: Jokowi: Kalau Ada yang Niat Korupsi, Silakan Digigit, tetapi Jangan Gigit yang Tak Salah

Jokowi menyebut, salah satu yang perlu diawasi oleh para penegak hukum adalah dana sebesar Rp 677,2 triliun yang digelontorkan pemerintah untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Sebab, jumlah anggaran yang digelontorkan ini tidak sedikit.

"Angka ini Rp 677,2 triliun adalah jumlah yang sangat besar. Oleh sebab itu, tata kelolanya harus baik, sasarannya harus tepat. Prosedur harus sederhana dan tidak berbelit-belit," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala BNPB Paparkan 6 Strategi Kendalikan Penyebaran Kasus Covid-19

Kepala BNPB Paparkan 6 Strategi Kendalikan Penyebaran Kasus Covid-19

Nasional
Kuasa Hukum Berharap Gugatan Warga soal Ganti Rugi terhadap Juliari Tak Dihambat

Kuasa Hukum Berharap Gugatan Warga soal Ganti Rugi terhadap Juliari Tak Dihambat

Nasional
Survei: Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Jokowi Turun, Jadi 75,6 Persen

Survei: Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Jokowi Turun, Jadi 75,6 Persen

Nasional
Penjelasan Menkes soal Masuknya Varian Corona Asal India ke Kudus

Penjelasan Menkes soal Masuknya Varian Corona Asal India ke Kudus

Nasional
Jokowi Sebut Relawannya Ditarik-tarik untuk Kepentingan Pilpres 2024

Jokowi Sebut Relawannya Ditarik-tarik untuk Kepentingan Pilpres 2024

Nasional
Jokowi Minta Relawan Tak Terburu-buru Tentukan Sikap Terkait Pilpres 2024

Jokowi Minta Relawan Tak Terburu-buru Tentukan Sikap Terkait Pilpres 2024

Nasional
Tower 8 Wisma Atlet Pademangan hingga Rusun Nagrak Cilincing Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Tower 8 Wisma Atlet Pademangan hingga Rusun Nagrak Cilincing Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Faktor Utama Lonjakan Covid-19 Mobilisasi Masyarakat, Khususnya Saat Liburan

Kepala BNPB: Faktor Utama Lonjakan Covid-19 Mobilisasi Masyarakat, Khususnya Saat Liburan

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Terus Ingatkan Masyarakat soal Disiplin Protokol Kesehatan

Jokowi Minta Kepala BNPB Terus Ingatkan Masyarakat soal Disiplin Protokol Kesehatan

Nasional
Sebaran 9.868 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Sebaran 9.868 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 13 Juni: 11.568.443 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 13 Juni: 11.568.443 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 13 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Mencapai 108.997

UPDATE 13 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Mencapai 108.997

Nasional
UPDATE 13 Juni: Ada 113.388 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 13 Juni: Ada 113.388 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 13 Juni: 70.468 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 13 Juni: 70.468 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Survei: Masyarakat yang Puas terhadap Jokowi Cenderung Pilih Ganjar Pranowo sebagai Capres

Survei: Masyarakat yang Puas terhadap Jokowi Cenderung Pilih Ganjar Pranowo sebagai Capres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X