Kompas.com - 15/06/2020, 19:46 WIB
Mantan Kepala Kantor Pajak Pratama Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Tiga Jakarta, Yul Dirga didakwa menerima gratifikasi sebesar 98.400 dollar Amerika Serikat (AS) dan 49.000 dollar Singapura. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANMantan Kepala Kantor Pajak Pratama Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Tiga Jakarta, Yul Dirga didakwa menerima gratifikasi sebesar 98.400 dollar Amerika Serikat (AS) dan 49.000 dollar Singapura.
|
Editor Bayu Galih

Sementara itu, terkait restitusi pajak tahun 2016, keempatnya menerima total 57.500 dollar AS dari pihak Darwin.

Hadi, Jumari, dan Naim masing-masing mendapatkan jatah 13.700 dollar AS. Sementara itu, sisanya 14.400 dollar AS diberikan untuk Yul Dirga.

Pada Juni 2018, Darwin memberikan persetujuan diskon pembelian satu unit Mazda CX-5 di PT PAC kepada Yul Dirga sebesar Rp 50 juta.

Dengan rincian, sejumlah Rp 25 juta diambilkan dari diskon resmi dan sejumlah Rp 25 juta diambil dari bagian imbalan atau fee yang diterima Hadi Sutrisno, Jumari dan Naim Fahmi

Menurut jaksa, suap tersebut dimaksudkan agar keempat pegawai pajak itu menyetujui permohonan lebih bayar pajak atau restitusi yang diajukan oleh PT WAE untuk tahun pajak 2015 dan 2016.

Baca juga: Rekayasa Restitusi Pajak Dealer Mobil Mewah yang Diungkap KPK

Selain Yul Dirga, hari ini JPU KPK juga membacakan surat tuntutan bagi Hadi Sutrisno, Jumari dan Naim Fahmi.

Hadi dan Jumari dituntut hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan penjara.

Sedangkan, Naim dituntut hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan penjara.

Selain menerima suap, Yul Dirga juga didakwa menerima gratifikasi sebesar 98.400 dollar Amerika Serikat (AS) dan 49.000 dollar Singapura dari para wajib pajak di wilayah KPP PMA Tiga Jakarta.

Atas perbuatannya, Yul dan tiga terdakwa lainnya itu dinilai telah melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Di samping itu, Yul juga dinilai melanggar Pasal 12 B Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X