Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/06/2020, 18:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dinilai semakin darurat untuk diterbitkan karena belakangan marak kasus kebocoran data.

Hal tersebut disampaikan Kasubdit Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Hendri Sasmita Yudha dalam webinar yang digelar Elsam Indonesia, Senin (15/6/2020).

"Beberapa waktu belakangan ada kasus kebocoran data, kami melihat ini sebagai instrumen hukum yang memang semakin urgen untuk kita terbitkan," ujar Hendri.

Baca juga: RUU PDP Dinilai Hanya Berupaya Lindungi Data Pribadi, Bukan Warga Negara

Ia mengatakan, meskipun sudah ada sejumlah regulasi yang mengatur soal pengawasan, namun tetap harus ada ketentuan yang mengatur soal beban tanggung jawab terhadap data pribadi apabila ada kelalaian dari sisi pengguna.

Salah satunya melalui RUU PDP tersebut.

"Kami lihat harus ada tanggung jawab. Subyek data tentu punya tanggung jawab terhadap data pribadinya," kata dia.

Hendri mengatakan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, tanggung jawab terkait data dibebankan pada transaksi elektronik.

Sedangkan dalam masalah kebocoran data, apabila terbukti ada kesalahan atau kelalaian dari sisi pengguna, tanggung jawabnya beralih sehingga subyek data tidak dikenakan beban tanggung jawab itu.

"Subyek data itu punya kendali terhadap data pribadi yang dia punya. Meskipun dalam kendali ini tidak terlepas dari tanggung jawab tempat usaha," kata dia.

"Memang kalau kami melihat dari sisi adanya kebocoran, itu tidak lepas dari adanya beberapa kejadian dari sisi internal maupun eksternal," lanjut dia.

Ia menjelaskan, dari sisi eksternal kesalahan terjadi dari pihak luar. Misalnya mereka yang iseng menjebol data dalam suatu sistem.

Namun tak menutup kemungkinan adapula faktor internal, misalnya ada semacam ketidakpatuhan dari perlindungan data.

"Ini kami cermati. Misalnya untuk menghapus data, beberapa pelaku usaha ini menganggap bukan suatu yang penting, tapi saat kebocoran terjadi terlihat mereka panik dan sebagainya," ucap dia.

"Ada kewajiban-kewajiban dalam rangka melindungi kerahasiaan, keamanan, prinsip-prinsip perlindungan data tidak dilakukan," lanjut dia.

Sebelumnya, kebocoran data pengguna terungkap di platform digital Tokopedia dan Bukalapak.

Pada Februari lalu, Ketua DPR Puan Maharani menggelar pertemuan dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta.

Dalam pertemuan itu, pemerintah dan DPR membahas tentang RUU PDP.

Baca juga: Data Tokopedia, Gojek, dan Bukalapak Bocor di Tengah Absennya RUU PDP

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, kehadiran Johnny di DPR untuk berkonsultasi terkait pembahasan RUU PDP.

Ia mengatakan, jika DPR dan pemerintah berhasil menyelesaikan RUU PDP maka Indonesia akan menjadi negara yang ke-127 yang memiliki UU tersebut.

"Jadi memang UU ini merupakan satu rancangan Undang-Undang yang kalau kita berhasil membahas hal ini, akan menjadi negara yang ke 127 yang mempunyai UU terkait dengan perlindungan data pribadi," kata Puan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Kraken: Ditemukan di Tangsel, Ada 3 Kasus di Indonesia, Semua Gejala Ringan

Fakta Kraken: Ditemukan di Tangsel, Ada 3 Kasus di Indonesia, Semua Gejala Ringan

Nasional
Deklarasi Capres Mulai Ramai, PDI-P: Apa Sudah Pasti Diajukan ke KPU?

Deklarasi Capres Mulai Ramai, PDI-P: Apa Sudah Pasti Diajukan ke KPU?

Nasional
PDI-P: Kami Tak Yakin yang Dideklarasikan Nasdem Mau Melanjutkan Jokowi

PDI-P: Kami Tak Yakin yang Dideklarasikan Nasdem Mau Melanjutkan Jokowi

Nasional
KPK Akan Dalami Keterangan Saksi Soal Dugaan Eks Ketua PBNU Titip 24 Nama Calon Maba

KPK Akan Dalami Keterangan Saksi Soal Dugaan Eks Ketua PBNU Titip 24 Nama Calon Maba

Nasional
Ganjar Diprediksi Bakal Kalahkan Anies Bila Tingkat Kedikenalannya Seimbang

Ganjar Diprediksi Bakal Kalahkan Anies Bila Tingkat Kedikenalannya Seimbang

Nasional
Dukung Percepatan Pembangunan IKN, Komisi IX DPR Tekankan Ketersediaan Faskes untuk Pekerja

Dukung Percepatan Pembangunan IKN, Komisi IX DPR Tekankan Ketersediaan Faskes untuk Pekerja

Nasional
Saat Keluarga Bharada E Berharap Hakim Beri Vonis Paling Ringan untuk Anaknya…

Saat Keluarga Bharada E Berharap Hakim Beri Vonis Paling Ringan untuk Anaknya…

Nasional
Relawan Duga Jokowi Punya Pertimbangan Politis sehingga Tak Jadi 'Reshuffle'

Relawan Duga Jokowi Punya Pertimbangan Politis sehingga Tak Jadi "Reshuffle"

Nasional
Berkunjung ke Jembrana, Jokowi Beli Sepatu Kets Corak Tenun Bali

Berkunjung ke Jembrana, Jokowi Beli Sepatu Kets Corak Tenun Bali

Nasional
Buruh Akan Unjuk Rasa 6 Februari, Tolak Perppu Ciptaker dan RUU Kesehatan

Buruh Akan Unjuk Rasa 6 Februari, Tolak Perppu Ciptaker dan RUU Kesehatan

Nasional
Jadwal Sidang Vonis Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, hingga Richard Eliezer

Jadwal Sidang Vonis Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, hingga Richard Eliezer

Nasional
Hari Ini, 6 Anak Buah Ferdy Sambo Sampaikan Pembelaan soal Rekayasa Kematian Brigadir J

Hari Ini, 6 Anak Buah Ferdy Sambo Sampaikan Pembelaan soal Rekayasa Kematian Brigadir J

Nasional
Jadwal Sidang Putusan Ferdy Sambo dkk, Babak Akhir Kasus Pembunuhan Brigadir J

Jadwal Sidang Putusan Ferdy Sambo dkk, Babak Akhir Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Survei SMRC: Ganjar Bakal Beradu Ketat dengan Anies jika Pilpres Dua Putaran

Survei SMRC: Ganjar Bakal Beradu Ketat dengan Anies jika Pilpres Dua Putaran

Nasional
KSAD Dudung yang Lagi-lagi Kena Semprot DPR gara-gara Absen Rapat

KSAD Dudung yang Lagi-lagi Kena Semprot DPR gara-gara Absen Rapat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.