Kritik MUI Terhadap RUU HIP: Sekuler dan Ateistik

Kompas.com - 15/06/2020, 15:58 WIB
Sekjen MUI Anwar Abbas KOMPAS.com / DANI PRABOWOSekjen MUI Anwar Abbas

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia ( MUI) mengkritik rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila ( RUU HIP) yang diusulkan oleh DPR RI.

Menurut MUI, RUU ini bersifat sekuler dan ateistik sehingga menyimpang dari kesepakatan para Founding Fathers ketika mendirikan bangsa Indonesia.

"Konsep yang mereka usung dalam RUU ini sudah jelas sangat-sangat sekuler dan ateistik serta benar-benar sudah sangat jauh menyimpang dari kesepakatan yang pernah dibuat oleh para The Founding Fathers kita dahulu ketika mereka membentuk dan mendirikan bangsa dan negara ini," kata Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (15/6/2020).

Baca juga: PBNU: Persoalan RUU HIP Bukan Sebatas Ada Tidaknya TAP MPRS XXV

Anwar mengatakan, Pancasila merupakan norma fundamental bangsa Indonesia.

Bicara tentang Pancasila, maka sila pertama dan utama dari Pancasila itu sendiri adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Segala sesuatu yang menyangkut nilai-nilai kemanusiaan, persatuan dan kesatuan serta demokrasi dan keadilan sosial, seluruhnya harus dijiwai dan dimaknai oleh sila pertama itu.

Namun demikian, menurut Anwar, pandangan tersebut hendak dihilangkan melalui RUU HIP dengan adanya pasal dalam RUU yang mengatur tentang pemerasan Pancasila menjadi trisila atau bahkan ekasila.

Konsep trisila dinilai Anwar sebagai degradasi konsep ketuhanan yang harus tunduk kepada manusia.

Baca juga: PKS: Aneh jika TAP MPRS Larangan Komunisme Tak Dijadikan Rujukan RUU HIP

Sebab, konsep Ketuhanan Yang Maha Esa yang dicantumkan dalam RUU HIP adalah konsep ketuhanan yang berkebudayaan.

Padahal, makhluk yang berkebudayaan itu adalah hanya manusia. Dengan trisila, konsep ketuhanan menjadi harus tunduk dan patuh kepada manusia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Nasional
Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Nasional
Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Nasional
Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Nasional
Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Nasional
Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Nasional
Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Nasional
Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Nasional
Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Nasional
Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Nasional
KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

Nasional
Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X