Ketua DPR Minta Pemerintah Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan "New Normal"

Kompas.com - 15/06/2020, 15:58 WIB
Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengajak perempuan memiliki peran aktif dalam melawan Covid-19, Kamis (23/4/2020). Dok. DPR Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengajak perempuan memiliki peran aktif dalam melawan Covid-19, Kamis (23/4/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah menyosialisasikan secara masif protokol kesehatan Covid-19 di masa new normal atau kenormalan baru.

Ia berharap, tidak ada masyarakat yang kebingungan dalam menghadapi kenormalan baru.

"Dalam memasuki tahapan new normal, pemerintah agar memastikan berbagai protokol kesehatan Covid-19 seperti protokol di pasar, sekolah, rumah sakit, tempat kerja, terminal, dan tempat-tempat kerumunan lainnya sudah tersosialisasi dengan baik, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat," kata Puan dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2020).

Baca juga: Hendak Kunker ke Luar Daerah, 2 Anggota DPRD Pamekasan Reaktif Rapid Test Covid-19

Puan menyinggung sejumlah kasus Covid-19 yang penularannya diketahui berasal dari sejumlah pasar.

Padahal, kata Puan, pasar merupakan sumber pergerakan ekonomi masyarakat sekaligus sebagai kontrol terhadap harga pangan.

"Saat ini pasar sudah menjadi salah satu tempat penyebaran Covid-19, padahal pasar sebagai tempat ekonomi masyarakat bergerak dan sebagai fungsi kontrol stabilitas harga pangan," tuturnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia pun menegaskan DPR berkomutmen untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Baca juga: UPDATE: Tambah 64 Orang, Pasien Meninggal akibat Covid-19 jadi 2.198

Puan menyampaikan apresiasi kepada para tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan masyarakat yang telah bahu-membahu menghadapi pandemi Covid-19.

"Kita juga perlu menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada dokter, tenaga kesehatan, TNI dan Polri, yang berada di depan dalam melayani masyarakat terdampak baik dari aspek penanganan kesehatan maupun dalam membangun ketertiban PSBB. Keberhasilan dalam menanggulangi Covid-19 adalah keberhasilan dari gotong royong kita, bangsa Indonesia," tegasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal RANHAM, Kontras Nilai Pemerintah Tak Serius Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Soal RANHAM, Kontras Nilai Pemerintah Tak Serius Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Kemendikbud-Ristek: Mari Kawan-kawan Guru, Jangan Takut Divaksinasi

Kemendikbud-Ristek: Mari Kawan-kawan Guru, Jangan Takut Divaksinasi

Nasional
IDAI: 30 Persen Anak Meninggal Dunia Akibat Covid-19 Berusia 10-18 Tahun

IDAI: 30 Persen Anak Meninggal Dunia Akibat Covid-19 Berusia 10-18 Tahun

Nasional
Pemerintah Tegaskan Pedoman UU ITE Bukan Norma Hukum Baru

Pemerintah Tegaskan Pedoman UU ITE Bukan Norma Hukum Baru

Nasional
Survei KedaiKOPI: 59 Persen Responden Tak Setuju Sekolah Lakukan PTM

Survei KedaiKOPI: 59 Persen Responden Tak Setuju Sekolah Lakukan PTM

Nasional
Indonesia Negara Pertama di ASEAN yang Tembus 2 Juta Kasus Covid-19, Ini Permintaan Ketua MPR

Indonesia Negara Pertama di ASEAN yang Tembus 2 Juta Kasus Covid-19, Ini Permintaan Ketua MPR

Nasional
Moeldoko: Kartu Prakerja Beri Peluang Kerja Calon dan Eks Pekerja Migran Indonesia

Moeldoko: Kartu Prakerja Beri Peluang Kerja Calon dan Eks Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskusi Sebelum RKUHP Disahkan

Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskusi Sebelum RKUHP Disahkan

Nasional
Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Nasional
PPKM Mikro atau Lockdown? Anggota DPR: Yang Penting Implementasi dan Penegakan Aturan

PPKM Mikro atau Lockdown? Anggota DPR: Yang Penting Implementasi dan Penegakan Aturan

Nasional
Pukat UGM: Jaksa Pinangki Mestinya Divonis Lebih Berat

Pukat UGM: Jaksa Pinangki Mestinya Divonis Lebih Berat

Nasional
Perpres RANHAM Hanya Sasar 4 Kelompok, KSP: Tak Ada yang Ditinggalkan

Perpres RANHAM Hanya Sasar 4 Kelompok, KSP: Tak Ada yang Ditinggalkan

Nasional
Komnas HAM Tidak Berharap RANHAM Bisa Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Komnas HAM Tidak Berharap RANHAM Bisa Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Menpora Yakin Gelaran PON XX Akan Berjalan Sesuai Jadwal

Menpora Yakin Gelaran PON XX Akan Berjalan Sesuai Jadwal

Nasional
Soal Wakil Panglima TNI, Ngabalin: Jika Tak Ada Halangan, Pekan Depan Sudah Ada Informasi

Soal Wakil Panglima TNI, Ngabalin: Jika Tak Ada Halangan, Pekan Depan Sudah Ada Informasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X