Setelah Pertanyakan Legalitas Kepemimpinan AHY, Subur Sembiring Dipecat Demokrat

Kompas.com - 15/06/2020, 12:06 WIB
Putra dari Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono (kedua kiri) didampingi istri Annisa Pohan (kiri), Edhie Baskoro Yudhoyono (kedua kanan) dan istri Siti Rubi Aliya Rajasa (kanan) berpose disela-sela pembukaan Kongres V Partai Demokrat di Jakarta, Minggu (15/3/2020). Kongres tersebut bertemakan Harapan Rakyat, Perjuangan Demokrat. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATPutra dari Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono (kedua kiri) didampingi istri Annisa Pohan (kiri), Edhie Baskoro Yudhoyono (kedua kanan) dan istri Siti Rubi Aliya Rajasa (kanan) berpose disela-sela pembukaan Kongres V Partai Demokrat di Jakarta, Minggu (15/3/2020). Kongres tersebut bertemakan Harapan Rakyat, Perjuangan Demokrat.

"Dalam keadaan darurat partai yang dinilai oleh Dewan Kehormatan atau dalam keadaan khusus/tertentu, keputusan dapat diambil tanpa melalui proses pemeriksaan, dan keputusan itu diambil dalam sidang pleno yang dihadiri oleh ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Kehormatan, atau sekurang-kurangnya dihadiri oleh sekretaris dan dua orang anggota Dewan Kehormatan."

Baca juga: Legalitas Kepemimpinan AHY Diragukan Politisi Senior Demokrat, Ini Penjelasan Partai

Ketiga, perbuatan tingkah laku buruk Subur Sembiring telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat jis. Pasal 12 Ayat (4), Pasal 14 Ayat (1) huruf a, b, dan c Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat serta butir 5 Pakta Integritas Partai Demokrat. 

"Atas rekomendasi keputusan Dewan Kehormatan maka pada Sabtu, 13 Juni 2020, Partai Demokrat secara resmi telah mengeluarkan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor: 15/SK/DPP.PD/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020 tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Atas Nama Saudara Subur Sembiring," ujar dia. 

Riefky mengatakan, dengan diberhentikannya Subur dari anggota partai, hak dan kewajibannya sebagai anggota Partai Demokrat tidak berlaku.

Surat keputusan pemberhentian itu, kata dia, sudah disampaikan kepada Subur untuk dilaksanakan.

"Dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian Tetap Saudara Subur Sembiring sebagai anggota Partai Demokrat ini maka perlu disampaikan kepada publik bahwa mulai hari ini kami tidak lagi bertanggung jawab atas apa yang dilakukan Saudara Subur Sembiring karena tindakannya tak lagi dapat dikategorikan mewakili Partai Demokrat," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, politikus senior Partai Demokrat Subur Sembiring menemui Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (8/6/2020) serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada Selasa (9/6/2020).

Baca juga: Demokrat: PT Empat Persen Lebih Realistik dan Bijak

Dalam pertemuan tersebut, Subur mempertanyakan legalitas AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan kepengurusan DPP sesuai hasil kongres pada Maret lalu.

Ia juga menuding kepengurusan DPP Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY belum disahkan Kemenkumham.

Kepala Badan Komunikasi Strategi (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan menepis tudingan Subur terkait belum disahkannya kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2020-2025 oleh Kemenkumham.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 11 April : Bertambah 87, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 42.530 Orang

UPDATE 11 April : Bertambah 87, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 42.530 Orang

Nasional
UPDATE 11 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.414.507

UPDATE 11 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.414.507

Nasional
UPDATE 11 April 2021: Bertambah 4.127 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.566.995

UPDATE 11 April 2021: Bertambah 4.127 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.566.995

Nasional
Kemensetneg Ajak Publik Sampaikan Aspirasi Soal Pengembangan dan Pengelolaan TMII

Kemensetneg Ajak Publik Sampaikan Aspirasi Soal Pengembangan dan Pengelolaan TMII

Nasional
5 Alasan ICW Desak KPK Pecat Deputi Penindakan Karyoto

5 Alasan ICW Desak KPK Pecat Deputi Penindakan Karyoto

Nasional
Penjelasan Yayasan Harapan Kita soal TMII: Tak Pernah Miliki Niat Swakelola

Penjelasan Yayasan Harapan Kita soal TMII: Tak Pernah Miliki Niat Swakelola

Nasional
KSPI: THR 1.487 Pekerja Belum Dilunasi 13 Perusahaan Sejak 2020

KSPI: THR 1.487 Pekerja Belum Dilunasi 13 Perusahaan Sejak 2020

Nasional
Menteri LHK: Jangan Sampai Terjadi Duet Bencana, Corona dan Karhutla

Menteri LHK: Jangan Sampai Terjadi Duet Bencana, Corona dan Karhutla

Nasional
Anggota DPR Minta Prabowo Jelaskan Rinci soal Denwalsus Kemenhan

Anggota DPR Minta Prabowo Jelaskan Rinci soal Denwalsus Kemenhan

Nasional
Pengamat Nilai Diperlukan Pendekatan Cegah Warga Papua Terpengaruh KKB

Pengamat Nilai Diperlukan Pendekatan Cegah Warga Papua Terpengaruh KKB

Nasional
KSPI: Unjuk Rasa Buruh 12 April Digelar di Gedung MK dan Virtual

KSPI: Unjuk Rasa Buruh 12 April Digelar di Gedung MK dan Virtual

Nasional
Pengamat: Mengacu pada Definisi di UU, KKB Papua Bisa Disebut Teroris

Pengamat: Mengacu pada Definisi di UU, KKB Papua Bisa Disebut Teroris

Nasional
Jika Ibadah Haji 2021 Digelar dengan Kuota Terbatas, Ini Kriteria Jemaah yang Bisa Berangkat

Jika Ibadah Haji 2021 Digelar dengan Kuota Terbatas, Ini Kriteria Jemaah yang Bisa Berangkat

Nasional
UPDATE: 1.189 Rumah dan 150 Fasilitas Umum Rusak akibat Gempa Malang

UPDATE: 1.189 Rumah dan 150 Fasilitas Umum Rusak akibat Gempa Malang

Nasional
Saat KPK Sebut Singapura 'Surganya Para Koruptor', Respons, dan Permintaan Maaf

Saat KPK Sebut Singapura "Surganya Para Koruptor", Respons, dan Permintaan Maaf

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X