Pemerintah Minta ASN, Karyawan BUMN, dan Swasta yang Punya Komorbid serta Lanjut Usia Kerja di Rumah

Kompas.com - 14/06/2020, 20:51 WIB
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto saat memberikan keterangan di Graha BNPB, Jakarta, Sabtu (6/6/2020). Dok. BNPBJuru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto saat memberikan keterangan di Graha BNPB, Jakarta, Sabtu (6/6/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto menyarankan ASN, karyawan BUMN, dan karyawan swasta yang mengidap penyakit komorbid dan berusia lanjut untuk tetap bekerja di rumah.

Ia pun meminta institusi terkait dan perusahaan tetap mengatur agar mereka yang mengidap penyakit komorbid dan berusia lanjut tetap bekerja di rumah.

Hal itu untuk mencegah mereka tertular Covid-19.

"Misalnya pada pekerja atau pegawai yang punya penyakit komorbid. Pegawai dengan hipertensi, diabetes, dengan penyakit kelainan paru obstruksi menahun, diharapkan masih tetap diberi kebijakan bekerja di rumah. Ini penting, karena kelompok ini rentan," kata Yurianto saat menyampaikan keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta, Minggu (14/6/2020).

Baca juga: Update Covid-19 Kalsel 14 Juni: Tambah 70 Kasus Positif dan 31 Pasien Sembuh

"Begitu juga dengan pekerja lanjut usia. Diharapkan masih bekerja di rumah," lanjut dia.

Selain itu, untuk memastikan terrealisasinya prokol kesehatan seperti menjaga jarak di ruang publik, pemerintah menetapkan aturan dimulainya jam kerja pegawai.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal itu karena telah dimulainya aktivitas ekonomi masyarakat di tengah masa transisi kenormalan baru atau new normal.

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh pegawai, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN, dan pegawai swasta.

"Di dalam surat edaran tersebut akan dibagi menjadi dua tahapan awal mulai kerja, dan tentunya akan berimplikasi pada akhir jam kerja," kata Yurianto.

Dimulainya aktivitas masyarakat, menurut Yuri, akan mengakibatkan penerapan physical distancing atau pengaturan jarak sosial masyarakat, khususnya di sarana transportasi umum yang digunakan untuk menuju tempat kerja, akan sulit untuk dilakukan.

Sebagai contoh, ia mengungkapkan, hampir 75 persen pengguna moda transportasi kereta rel listrik (KRL) atau commuter line merupakan pekerja, baik itu ASN, pegawai BUMN, maupun swasta.

Baca juga: Masyarakat yang Tak Lagi WFH Disarankan Bawa Bekal dari Rumah

Dari presentase tersebut, 45 persen di antaranya melakukan perjalanan antara pukul 05.30 hingga 06.30 WIB.

"Ini yang kemudian akan sulit untuk mempertahankan tentang physical distancing," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dijemput Penyidik KPK, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung Merah Putih

Dijemput Penyidik KPK, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Puan: Vaksin Kita Banyak, Jangan Sampai Tidak Disuntikkan

Puan: Vaksin Kita Banyak, Jangan Sampai Tidak Disuntikkan

Nasional
Ketua KPK: Azis Syamsuddin Sudah Dibawa ke Gedung KPK

Ketua KPK: Azis Syamsuddin Sudah Dibawa ke Gedung KPK

Nasional
Kemenkes: Hampir 9.000.000 Orang yang Gunakan PeduliLindungi

Kemenkes: Hampir 9.000.000 Orang yang Gunakan PeduliLindungi

Nasional
Epidemiolog Sebut Masih Banyak Masyarakat di Papua Percaya Covid-19 dari Roh Jahat

Epidemiolog Sebut Masih Banyak Masyarakat di Papua Percaya Covid-19 dari Roh Jahat

Nasional
Beri Apresiasi Atlet Paralimpiade, Mensos Risma Janji Bangun Tempat Latihan

Beri Apresiasi Atlet Paralimpiade, Mensos Risma Janji Bangun Tempat Latihan

Nasional
KTP Dinilai Bisa Jadi Alternatif agar Warga Bisa Beraktivitas meski Tak Punya Aplikasi PeduliLindungi

KTP Dinilai Bisa Jadi Alternatif agar Warga Bisa Beraktivitas meski Tak Punya Aplikasi PeduliLindungi

Nasional
KPK Geledah 3 Lokasi di Probolinggo Terkait Dugaan Suap Jual Beli Jabatan

KPK Geledah 3 Lokasi di Probolinggo Terkait Dugaan Suap Jual Beli Jabatan

Nasional
Dilantik Jadi Jubir Kantor Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah: Gedung Merah Putih Dibajak

Dilantik Jadi Jubir Kantor Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah: Gedung Merah Putih Dibajak

Nasional
Satgas: Lebih dari 179,8 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Sudah Didistribusikan

Satgas: Lebih dari 179,8 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Sudah Didistribusikan

Nasional
Ini Aturan Kerja ASN Selama PPKM Berdasarkan Aturan Terbaru

Ini Aturan Kerja ASN Selama PPKM Berdasarkan Aturan Terbaru

Nasional
Ini Sebab Pengguna PeduliLindungi Gagal Akses Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Ini Sebab Pengguna PeduliLindungi Gagal Akses Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Diingatkan Tak Lakukan Tawar-menawar Politik dalam Kasus Azis Syamsuddin

KPK Diingatkan Tak Lakukan Tawar-menawar Politik dalam Kasus Azis Syamsuddin

Nasional
40 Persen dari Sasaran Vaksinasi Covid-19 Indonesia Sudah Dapat Dosis Pertama

40 Persen dari Sasaran Vaksinasi Covid-19 Indonesia Sudah Dapat Dosis Pertama

Nasional
DPR Tetap Terima Aspirasi Masyarakat Selama Pandemi, Bisa Lewat Surat atau Medsos

DPR Tetap Terima Aspirasi Masyarakat Selama Pandemi, Bisa Lewat Surat atau Medsos

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.