Istana: Kedisiplinan terhadap Protokol Kesehatan Belum Ideal

Kompas.com - 12/06/2020, 21:26 WIB
Fadjroel Rachman usai ditunjuk sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi sekaligus Juru Bicara Presiden KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMFadjroel Rachman usai ditunjuk sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi sekaligus Juru Bicara Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menilai, masyarakat belum sepenuhnya disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Hal tersebut menjadi evaluasi sebelum pemerintah memberlakukan fase kenormalan baru ( new normal).

"Kedisiplinan semua pihak terhadap tata cara berdasarkan protokol kesehatan belum ideal sehingga dalam masa persiapan ini presiden berupaya terus mendorong edukasi, agar kenormalan baru atau adaptasi kebiasaan baru bisa berjalan," kata Fadjroel dalam diskusi virtual di kanal youtube Rumah Kebangsaan, Jumat (12/6/2020).

Baca juga: Wapres: Kita Harus Siap Hadapi New Normal

Ia mengatakan, kendala penerapan protokol kesehatan saat ini bersumber dari berbagai hal, seperti budaya dan kebiasaan masyarakat setempat.

Kendati demikian, Fadjroel mengatakan, pemerintah tetap mengedepankan cara persuasif agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan di ruang publik, seperti menggunakan masker, menjaga jarak fisik, serta mencuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas.

Salah satu upaya tersebut ialah dengan menempatkan personel TNI-Polri di beberapa titik keramaian untuk mendisiplinkan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan.

"Pemerintah turunkan 340.000 TNI-Polri, tapi juga pendekatannya humanis dan persuasif di 1.800 titik di empat provinsi dan 25 kabupaten kota. Tidak seperti polisi India yang harus pakai rotan gebuk pantat. Kita belum sampai ke sana," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa rencana pembukaan daerah menuju fase kenormalan baru atau new normal harus dilakukan secara hati-hati.

Baca juga: Pemerintah Sepakati Sistem Kerja Bergilir bagi ASN selama New Normal

Menurut Jokowi, data epidemiologi yang bisa dipertanggungjawabkan harus menjadi acuan bagi pemerintah daerah apakah daerah mereka sudah dapat dibuka atau belum.

Selain itu, Presiden juga meminta pemberlakuan fase new normal juga harus dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Nasional
Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Nasional
4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

Nasional
Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Nasional
Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Nasional
Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Nasional
Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Nasional
Jumat Besok, Polri Panggil Ketua Komite Eksekutif KAMI sebagai Saksi

Jumat Besok, Polri Panggil Ketua Komite Eksekutif KAMI sebagai Saksi

Nasional
KPK Tetapkan Dirut PT PAL Budiman Saleh sebagai Tersangka Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Tetapkan Dirut PT PAL Budiman Saleh sebagai Tersangka Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X