Soal Beda Pengakuan Penyerang Novel dan Temuan TGPF, Hendardi: Itu Urusan Pengadilan

Kompas.com - 12/06/2020, 16:18 WIB
Anggota Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hendardi, ketika ditemui di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2019). KOMPAS.com/Devina HalimAnggota Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hendardi, ketika ditemui di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Penyerangan Novel Baswedan, Hendardi berharap, pengadilan dapat mengungkap fakta sebenarnya di balik kasus penyiraman Novel.

"Harapan saya pengadilan bisa menggali dan membuka kasus ini seluas-luasnya dan terbuka sehingga masyarakat juga bisa melihat jelas dengan terang," kata Hendardi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (12/6/2020).

Hal tersebut disampaikan Hendardi saat ditanya soal pernyataan kedua terdakwa yang mengaku menyerang Novel dengan alasan balas dendam.

Baca juga: Perjalanan Kasus Novel Baswedan yang Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa (Bagian 1)

Hendardi enggan berpolemik mengenai perbedaan pengakuan tersebut dengan salah satu rekomendasi TGPF yaitu kasus penyiraman Novel berkaitan dengan kasus korupsi yang ditangani Novel.

Menurut Hendardi, tim teknis bentukan Polri telah menindaklanjuti temuan TGPF tetapi di tengah jalan muncul pengakuan dari dua orang yang mengaku telah menyerang Novel.

"Kemudian di tengah-tengah ada pengakuan dari Brimob itu, nah itu soal lain lagi, kita enggak bisa bilang apakah itu bertentangan dengan ini (temuan) kami, orang itu pengakuan kok," ujar Hendardi.

Oleh sebab itu, menurut Hendardi, salah satu tugas pengadilan dalam kasus ini adalah membuktikan kebenaran pengakuan dua terdakwa tersebut.

"Itu sudah bukan urusan kami, itu urusan pengadilan untuk membuktikan apakah pengakuan orang itu benar atau tidak karena kami kan sudah berhenti jadi tim pencari fakta," ujar Hendardi.

Baca juga: Komisi III Akan Minta Penjelasan Jaksa Agung soal Tuntutan Hukuman Penyerang Novel

Kendati demikian, Hendardi menyebut bahwa bila terdapat bukti-bukti baru terkait kasus penyerangan Novel, ini harus diajukan ke pihak berwenang untuk ditindaklanjuti.

"Tapi, kalau tidak, ya sementara panggung ini lah yang kita tonton dan kita berharap pengadilan bisa memutuskan dan menghukum pelakunya seadil-adilnya," kata Hendardi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel Saat Tarawih di Masjid Al Aqsa

Indonesia Kecam Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel Saat Tarawih di Masjid Al Aqsa

Nasional
Muhammadiyah Sayangkan Ada Pertanyaan 'Bersedia Lepas Jilbab' dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Muhammadiyah Sayangkan Ada Pertanyaan 'Bersedia Lepas Jilbab' dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Nasional
SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

Nasional
Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Nasional
UPDATE: 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 8 Orang

UPDATE: 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 8 Orang

Nasional
157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham

157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham

Nasional
Jadi Plt Ketum PKPI, Sunan Kalijaga: Saya Kaget Luar Biasa

Jadi Plt Ketum PKPI, Sunan Kalijaga: Saya Kaget Luar Biasa

Nasional
76 Pekerja Migran Indonesia Berhasil Bebas Setelah Disekap Perusahaan di Kamboja

76 Pekerja Migran Indonesia Berhasil Bebas Setelah Disekap Perusahaan di Kamboja

Nasional
Ketua DPR Tinjau Penerapan Larangan Mudik di 3 Provinsi

Ketua DPR Tinjau Penerapan Larangan Mudik di 3 Provinsi

Nasional
Kemen PPPA Usul Agar Perempuan Lebih Banyak Terima Bantuan Presiden Usaha Mikro

Kemen PPPA Usul Agar Perempuan Lebih Banyak Terima Bantuan Presiden Usaha Mikro

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Sengaja untuk Melemahkan KPK

Lakpesdam PBNU Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Sengaja untuk Melemahkan KPK

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Proses TWK Pegawai KPK Cacat, Minta Jokowi Batalkan

Lakpesdam PBNU Nilai Proses TWK Pegawai KPK Cacat, Minta Jokowi Batalkan

Nasional
Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum, PKPI Akan Gelar Munaslub Usai Lebaran

Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum, PKPI Akan Gelar Munaslub Usai Lebaran

Nasional
KPK Sesalkan Beredarnya Surat Perintah agar Pegawai Tak Lolos TWK Melepaskan Pekerjaan

KPK Sesalkan Beredarnya Surat Perintah agar Pegawai Tak Lolos TWK Melepaskan Pekerjaan

Nasional
Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK: Antara Capai Kompetensi dan Upaya Melumpuhkan

Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK: Antara Capai Kompetensi dan Upaya Melumpuhkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X