Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Cari Solusi Soal Warga yang Bandel Tak Taati Protokol Kesehatan

Kompas.com - 12/06/2020, 16:08 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti meminta pemerintah mencari jalan keluar untuk menekan angka penyebaran Covid-19.

Menurut Susi, sebagian masyarakat sudah patuh pada imbauan dan kebijakan pemerintah mengenai protokol kesehatan pencegahan virus corona. Tetapi, banyak juga masyarakat yang tidak disiplin.

Padahal, dua kriteria masyarakat ini hidup berdampingan. Situasi tersebut sangat mungkin menyebabkan terjadinya penyebaran virus.

"Persoalannya adalah bahwa ada kelompok masyarakat yang tidak bisa melakukan (protokol kesehatan) ini. Nah ini barangkali pemerintah juga harus membuat way out," kata Susi dalam konferensi pers yang dipantau dari Youtube BNPB, Jumat (12/6/2020).

Baca juga: Protokol Kesehatan di Mal, Jarak Pengunjung Diatur di Area Toilet dan Eskalator

"Karena kalau tidak, di sini ada yang menjaga, di sini ada yang tidak menjaga. Di dalam hidup hari-hari berbaur nih," lanjut dia.

Susi pun mendorong pemerintah untuk tak henti-hentinya menyampaikan sosialisasi tentang protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Seluruh masyarakat harus dibuat paham mengenai ancaman dan bahaya virus tersebut.

Bersamaan dengan itu, Susi juga meminta publik untuk patuh pada anjuran dan kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi ini.

"Saya berharap masyarakat mengikuti protokol pemerintah tentang kesehatan yang sudah ada," ujar Susi.

"Pakai masker, hindari keramaian, jangan mengadakan keramaian, physical distancing harus ada, kemudian tentunya ya makan yang bergizi dan olahraga. Itu paling penting," kata dia lagi.

Sebelumnya diberitakan, penularan kasus virus corona yang masih terjadi di masyarakat menyebabkan kasus Covid-19 di Indonesia semakin bertambah hingga Kamis (11/6/2020).

Baca juga: Ganjar Kecewa Pasar Mangkang Semarang Tidak Terapkan Protokol Kesehatan

Berdasarkan data pemerintah hingga Kamis ini pukul 12.00 WIB, terdapat 979 kasus baru Covid-19 yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

Hal ini menyebabkan secara akumulatif ada 35.295 kasus Covid-19 di Indonesia. Jumlah itu dihitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

Pembaruan data kasus Covid-19 ini disampaikan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto dalam konferensi pers pada Kamis sore.

"Kita mendapatkan data konfirmasi positif Covid-19 sebanyak 979, sehingga total akumulasi positif sebanyak 35.295," ujar Yurianto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com