Selain Abaikan Tuntutan Jaksa, Hakim Diminta Vonis Berat Penyerang Novel

Kompas.com - 12/06/2020, 15:03 WIB
Sidang penyiram air keras Novel Baswedan di Pengadilan Neger Jakarta Utara, Kamis (19/3/2020) Bidik layar akun Youtube PN Jakarta UtaraSidang penyiram air keras Novel Baswedan di Pengadilan Neger Jakarta Utara, Kamis (19/3/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia ( PSHK) menyesalkan dua terdakwa pelaku penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan hanya dituntut satu tahun penjara.

PSHK pun mendorong hakim mengabaikan tuntutan jaksa tersebut dan menjatuhkan vonis yang lebih berat.

"Meminta hakim untuk mempertimbangkan fakta dan hukum secara cermat, dengan mengabaikan tuntutan jaksa," kata Peneliti PSHK Giri Ahmad Taufik dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6/2020).

Menurut Giri, majelis hakim mempunyai kebebasan untuk menilai fakta hukum yang tersaji dari persidangan berdasarkan dakwaan yang diberikan.

Baca juga: Nuansa Rekayasa Perkara Novel Baswedan, Haris Azhar Nilai Wajar Tuntutan Jaksa Ringan

Hal itu tertuang dalam Putusan MA Nomor 510 K/Pid.Sus/20014, Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013, Nomor 68 K/Kr/1973, dan Nomor 47 K/Kr/1956.

Jaksa dalam perkara Novel Baswedan, lanjut dia, telah mendakwa pelaku dengan dakwaan berlapis dan menempatkan Pasal 355 ayat (1) pada dakwaan pertama. Pasal ini memberikan ancaman hukuman 12 tahun penjara bagi pelaku kejahatan.

"PSHK mendorong hakim menghukum kedua pelaku dengan pasal 355 ayat (1) dengan ancaman pidana 12 tahun penjara yang tercantum dalam dakwaan pertama jaksa penuntut umum," ujar Giri.

Giri menegaskan, tuntutan minimal Jaksa kepada pelaku penyerangan Novel Baswedan telah mencederai rasa keadilan tidak hanya bagi Novel dan keluarganya, tetapi juga bagi masyarakat.

Tuntutan penjara satu tahun dinilai tidak didasarkan pada hukum dan fakta yang terungkap, serta mengabaikan fakta motif terkait ketidaksukaan terhadap Novel sebagai penyidik KPK yang membongkar kasus korupsi di institusi Polri.

"Tuntutan dengan pidana rendah telah memberikan preseden yang kontraproduktif terhadap perlindungan aparat penegak hukum Indonesia, yang berpotensi melahirkan kekerasan-kekerasan lainnya bagi aparat penegak hukum, utamanya pegawai KPK," ujar Giri.

Baca juga: Penyerangnya Dituntut Satu Tahun Penjara, Novel Baswedan: Selain Marah, Saya Juga Miris

Diberitakan, dua terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan bernama Rahmat Kadir Mahulette dan Rony Bugis, dituntut hukuman satu tahun penjara.

JPU menganggap Rahmat Kadir terbukti melakukan penganiayaan dengan perencanaan terlebih dahulu dan mengakibatkan luka berat.

Sementara itu, Rony dinilai bersalah karena dianggap terlibat dalam penganiayaan berat yang mengakibatkan Novel Baswedan kehilangan penglihatan.

Keduanya dituntut dengan Pasal 353 KUHP Ayat 2 jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Sarankan Tahapan Pemilu Serentak 2024 Dimulai 30 Bulan Sebelum Pemungutan Suara

KPU Sarankan Tahapan Pemilu Serentak 2024 Dimulai 30 Bulan Sebelum Pemungutan Suara

Nasional
Penolak RUU PKS Dinilai Gagal Pahami Naskah secara Substansial

Penolak RUU PKS Dinilai Gagal Pahami Naskah secara Substansial

Nasional
6.389 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, Jawa Barat Terbanyak dengan 1.787 Kasus

6.389 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, Jawa Barat Terbanyak dengan 1.787 Kasus

Nasional
Penjelasan Satgas Soal Long Covid: Penderita hingga Gejalanya

Penjelasan Satgas Soal Long Covid: Penderita hingga Gejalanya

Nasional
Kasus-kasus Rizieq Disidangkan Perdana di PN Jaktim pada 16 Maret

Kasus-kasus Rizieq Disidangkan Perdana di PN Jaktim pada 16 Maret

Nasional
Kubu Kontra AHY Nilai AD/ART Partai Demokrat Kongres V 2020 Abal-abal

Kubu Kontra AHY Nilai AD/ART Partai Demokrat Kongres V 2020 Abal-abal

Nasional
Satgas Ungkap Kendala Vaksinasi Covid-19, Faskes yang Terbatas hingga Data

Satgas Ungkap Kendala Vaksinasi Covid-19, Faskes yang Terbatas hingga Data

Nasional
Menyesal Pernah Dukung SBY, Darmizal Tak Sangka DPC-DPD Akan Diminta Setor Uang

Menyesal Pernah Dukung SBY, Darmizal Tak Sangka DPC-DPD Akan Diminta Setor Uang

Nasional
Satgas Pastikan Belum Ada Sindikat Pemalsuan Vaksin Covid-19 di Indonesia

Satgas Pastikan Belum Ada Sindikat Pemalsuan Vaksin Covid-19 di Indonesia

Nasional
Kemenkes Tegaskan Belum Ada Kasus Mutasi Virus Corona B.1.1.7 di Jakarta

Kemenkes Tegaskan Belum Ada Kasus Mutasi Virus Corona B.1.1.7 di Jakarta

Nasional
Tersedu-sedu, Darmizal Mengaku Menyesal Pernah Dukung SBY Jadi Ketum Demokrat

Tersedu-sedu, Darmizal Mengaku Menyesal Pernah Dukung SBY Jadi Ketum Demokrat

Nasional
Bertemu Ketua Kompolnas Mahfud MD, Kapolri: Kami Terbuka dengan Masukan dan Koreksi

Bertemu Ketua Kompolnas Mahfud MD, Kapolri: Kami Terbuka dengan Masukan dan Koreksi

Nasional
UPDATE 9 Maret: 3.337.026 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 dari Sasaran 40,3 Juta pada Tahap Kedua

UPDATE 9 Maret: 3.337.026 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 dari Sasaran 40,3 Juta pada Tahap Kedua

Nasional
UPDATE 9 Maret: Pemerintah Telah Periksa 11.266.592 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 9 Maret: Pemerintah Telah Periksa 11.266.592 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 9 Maret: Ada 65.480 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 9 Maret: Ada 65.480 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X