Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Susi Air Nihil Penerbangan Saat Wabah, Susi Pudjiastuti: Tersulit dalam Hidup

Kompas.com - 12/06/2020, 15:00 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha yang juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, bercerita soal nihilnya pemasukan bisnis maskapai penerbangan miliknya, Susi Air.

Akibat pandemi Covid-19, sudah dua bulan ini Susi Air tak dapat beroperasi. Hal ini disebut Susi sebagai masa ekonomi tersulit selama ia hidup.

"Susi Air dua bulan itu nol penerbangannya," kata Susi dalam konferensi pers yang dipantau dari Youtube BNPB, Jumat (12/6/2020)?

"Mungkin kita bilang ekonomi, saya pikir tersulit dalam hidup usaha saya," tuturnya.

Baca juga: Indonesia Terus Mendorong Akses Vaksin Covid-19 bagi Semua Negara

Menurut Susi, memang ada penerbangan yang masih dilakukan Susi Air. Namun, penerbangan itu hanya untuk mengurus logistik di Jakarta saja.

Susi mengaku tetap tak mendapatkan penghasilan dari usaha ini.

Di sisi lain, Susi tetap harus mengurus hal-hal teknis yang berkaitan dengan operasional usahanya.

"Misalnya kaya pesawat itu kan ada BPKP yang harus diperpanjang tiap tahun, surat-surat pilot juga tetap harus kami urus," ucapnya.

"Seperti hari ini ada security clearence untuk 24 orang mesti dibayar Rp 8 juta contohnya tiap 3 bulan," tutur Susi Pudjiastuti.

Baca juga: Gugus Tugas Akui Hitung Dampak Ekonomi Saat Buka Zona Merah

Akibat dari situasi ini, Susi pun terpaksa merumahkan sejumlah karyawannya.

Hal ini ia lakukan demi bertahan dari situasi yang tidak menentu dan ancaman kepailitan.

Susi pun meminta supaya pemerintah memberlakukan kebijakan yang dapat meringankan para pengusaha. Misalnya, dengan membebaskan pembayaran sejumlah kewajiban di luar pajak usaha.

"Bebaskan kewajiban-kewajiban PNBP (penerimaan negara bukan pajak). We are not running, kontrak pemerintah seperti perintis pun kan tidak jalan," kata Susi.

Baca juga: Pulihkan Ekonomi Akibat Pandemi, Menko Airlangga: Harus Restart Engine Ekonomi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com