Susi Air Nihil Penerbangan Saat Wabah, Susi Pudjiastuti: Tersulit dalam Hidup

Kompas.com - 12/06/2020, 15:00 WIB
Susi Pudjiastuti di Jakarta, Rabu (23/10/2019). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGSusi Pudjiastuti di Jakarta, Rabu (23/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha yang juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, bercerita soal nihilnya pemasukan bisnis maskapai penerbangan miliknya, Susi Air.

Akibat pandemi Covid-19, sudah dua bulan ini Susi Air tak dapat beroperasi. Hal ini disebut Susi sebagai masa ekonomi tersulit selama ia hidup.

"Susi Air dua bulan itu nol penerbangannya," kata Susi dalam konferensi pers yang dipantau dari Youtube BNPB, Jumat (12/6/2020)?

"Mungkin kita bilang ekonomi, saya pikir tersulit dalam hidup usaha saya," tuturnya.

Baca juga: Indonesia Terus Mendorong Akses Vaksin Covid-19 bagi Semua Negara

Menurut Susi, memang ada penerbangan yang masih dilakukan Susi Air. Namun, penerbangan itu hanya untuk mengurus logistik di Jakarta saja.

Susi mengaku tetap tak mendapatkan penghasilan dari usaha ini.

Di sisi lain, Susi tetap harus mengurus hal-hal teknis yang berkaitan dengan operasional usahanya.

"Misalnya kaya pesawat itu kan ada BPKP yang harus diperpanjang tiap tahun, surat-surat pilot juga tetap harus kami urus," ucapnya.

"Seperti hari ini ada security clearence untuk 24 orang mesti dibayar Rp 8 juta contohnya tiap 3 bulan," tutur Susi Pudjiastuti.

Baca juga: Gugus Tugas Akui Hitung Dampak Ekonomi Saat Buka Zona Merah

Akibat dari situasi ini, Susi pun terpaksa merumahkan sejumlah karyawannya.

Hal ini ia lakukan demi bertahan dari situasi yang tidak menentu dan ancaman kepailitan.

Susi pun meminta supaya pemerintah memberlakukan kebijakan yang dapat meringankan para pengusaha. Misalnya, dengan membebaskan pembayaran sejumlah kewajiban di luar pajak usaha.

"Bebaskan kewajiban-kewajiban PNBP (penerimaan negara bukan pajak). We are not running, kontrak pemerintah seperti perintis pun kan tidak jalan," kata Susi.

Baca juga: Pulihkan Ekonomi Akibat Pandemi, Menko Airlangga: Harus Restart Engine Ekonomi



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk 2.282 Purnawirawan Polisi

Polri Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk 2.282 Purnawirawan Polisi

Nasional
Fadli Zon Harap Lebih Banyak Perempuan Terlibat dalam Politik dan Pembuatan Kebijakan

Fadli Zon Harap Lebih Banyak Perempuan Terlibat dalam Politik dan Pembuatan Kebijakan

Nasional
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang IV Diikuti 346 Orang: 260 Virtual dan 86 Hadir Langsung

Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang IV Diikuti 346 Orang: 260 Virtual dan 86 Hadir Langsung

Nasional
Sore Ini, Vaksin Covid-19 AstraZeneca Tiba di Indonesia

Sore Ini, Vaksin Covid-19 AstraZeneca Tiba di Indonesia

Nasional
Sidang Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Pemohon Curiga KPU Tak Cermat soal Kewarganegaraan Orient Riwu

Sidang Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Pemohon Curiga KPU Tak Cermat soal Kewarganegaraan Orient Riwu

Nasional
Usai Masa Reses, Puan Ingin Anggota DPR Tetap Produktif

Usai Masa Reses, Puan Ingin Anggota DPR Tetap Produktif

Nasional
Menanti Sikap Resmi Pemerintah atas Dualisme Partai Demokrat…

Menanti Sikap Resmi Pemerintah atas Dualisme Partai Demokrat…

Nasional
Hari Perempuan Internasional Jadi Momentum untuk Mendorong Pengesahan RUU PKS

Hari Perempuan Internasional Jadi Momentum untuk Mendorong Pengesahan RUU PKS

Nasional
Serahkan Berkas, AHY Yakin Kemenkumham Masih Punya Integritas

Serahkan Berkas, AHY Yakin Kemenkumham Masih Punya Integritas

Nasional
Polemik Hasil KLB, Kemenkumham Bakal Telaah Dokumen yang Diberikan AHY

Polemik Hasil KLB, Kemenkumham Bakal Telaah Dokumen yang Diberikan AHY

Nasional
Soal UU Ciptaker, Puan: Implementasinya Bisa Percepat Kebangkitan Ekonomi Nasional

Soal UU Ciptaker, Puan: Implementasinya Bisa Percepat Kebangkitan Ekonomi Nasional

Nasional
Buktikan KLB Ilegal, AHY Serahkan 5 Kontainer Berkas ke Dirjen AHU

Buktikan KLB Ilegal, AHY Serahkan 5 Kontainer Berkas ke Dirjen AHU

Nasional
Melihat Tanpa Terlihat, Radar Pasif Bantu Tingkatkan Keamanan Nasional

Melihat Tanpa Terlihat, Radar Pasif Bantu Tingkatkan Keamanan Nasional

Nasional
Jokowi Minta Pemerintah Siapkan Strategi Akuisisi Teknologi dari Luar Negeri

Jokowi Minta Pemerintah Siapkan Strategi Akuisisi Teknologi dari Luar Negeri

Nasional
KPK Benarkan Usut Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan oleh BUMD DKI

KPK Benarkan Usut Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan oleh BUMD DKI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X