Kompas.com - 12/06/2020, 08:51 WIB
Para veteran mengantri untuk memeriksakan kondisi kesehatan matanya KOMPAS.com/DIAN ADE PERMANAPara veteran mengantri untuk memeriksakan kondisi kesehatan matanya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kesejahteraan veteran atau mantan prajurit yang ikut andil dalam kemerdekaan Indonesia adalah hal yang perlu diperhatikan oleh negara.

Pasalnya, hasil jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pertengahan Mei 2020 lalu menyebut kondisi veteran dan keluarganya belum sejahtera.

***
Kompas.com menggalang donasi untuk para veteran. Mari bantu mereka yang telah berjasa pada negeri ini, klik di sini untuk bantu para veteran

***

Jajak pendapat tersebut dilakukan secara daring (online) pada 19 hingga 23 Mei 2020 dengan 515 responden yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia.

Setelah proses pembersihan dan pembobotan data, pengolahan data dilakukan terhadap 444 responden yang menjawab semua pertanyaan jajak pendapat yang sebarannya diupayakan mendekati populasi dan karakter masyarakat Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 64,3 Persen Responden Berpendapat Veteran Kurang Sejahtera

Dilansir dari Kompas.id pada Kamis (11/6/2020), ketika responden ditanya bagaimana kesejahteraan veteran saat ini, sebanyak 64,3 persen responden berpendapat kondisi veteran dan keluarganya kurang sejahtera.

Sementara itu, 18,2 persen responden menganggap kehidupan veteran cukup sejahtera.

Kemudian 0,9 persen berpendapat kondisi veteran sangat sejahtera dan 16,6 persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

Jajak pendapat tersebut juga menujukan 35,5 persen responden berpendapat veteran belum memiliki hunian yang layak.

Baca juga: Jajak Pendapat Kompas: Tunjangan Veteran Masih Kurang

Dalam jajak pendapat responden ditanya apa kebutuhan dasar yang paling belum tercukupi dari veteran.

Namun, mayoritas responden berpendapat hunian layak menjadi kebutuhan pokok yang paling belum terpenuhi.

Kemudian, sebanyak 27,5 persen responden berpendapat kebutuhan pokok menjadi kebutuhan yang belum terpenuhi oleh veteran.

Selanjutnya 21,3 persen berpendapat akses ke pelayanan kesehatan belum terpenuhi. Sedangkan 15,7 persen memilih tidak tahu atau tidak jawab.

Baca juga: Litbang Kompas: 35,5 Persen Responden Nilai Veteran Belum Punya Hunian Layak

Terkait hunian layak, program sejumlah korporasi terkait renovasi hunian veteran bisa menjadi solusi.

Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan pokok, pemerintah sudah memberikan perhatian melalui tunjangan.

Litbang Kompas juga meminta pendapat terkait besaran tunjangan veteran.

Hasilnya, sebanyak 62,1 persen responden menilai bahwa jumlah tunjangan veteran di Indonesia masih kurang.

Hanya 30 persen yang menganggap jumlah tunjangan cukup untuk menyokong kehidupan.

Baca juga: Jajak Pendapat Kompas: Negara Belum Penuhi Kesejahteraan Veteran

Diketahui, per 1 Januari 2018, dana kehormatan dan tunjangan veteran naik.

Veteran dan keluarga inti veteran anumerta menerima dana kehormatan Rp 938.000.

Selain itu, veteran menerima tunjangan yang jumlahnya bervariasi tergantung golongan, yaitu antara Rp 1,5 juta hingga 2 juta per bulan.

Meski begitu, jumlah tersebut dianggap belum cukup untuk membuat kehidupan keluarga veteran berada di level berkecukupan.

Pendapat publik ini dinilai tidak bisa lepas dari kenyataan bahwa banyak veteran yang hidup hanya mengandalkan tunjangan dari pemerintah, bantuan sosial dari swasta, atau bantuan keluarga.

Baca juga: Jadi Pemulung, Cawi Istri Veteran yang Tinggal di Bekas Kandang Ayam Ingin Mandiri

Bahkan, sebagian dari veteran tak memiliki kemewahan menerima pensiun dari pekerjaan selepas berjuang.

Faktor tersebut menjadi salah satu penyebab dipertanyakannya kehadiran negara dalam pemenuhan kesejahteraan veteran Indonesia.

Kehadiran negara

Jajak pendapat Litbang Kompas juga memperlihatkan, bahwa mayoritas responden berpendapat kehadiran negara dalam pemenuhan kesejahteraan veteran Indonesia masih kurang.

Sebanyak 56,3 persen responden menilai, negara belum hadir secara optimal dalam memberikan bantuan bagi para pejuang yang saat ini sudah berusia lanjut.

Di sisi lain, hasil jajak pendapat juga menunjukkan bahwa responden menyambut positif kebijakan pemerintah terkait jaminan kesehatan dan hunian bagi veteran.

Baca juga: Cerita Cawi, Istri Veteran yang Tinggal di Bekas Kandang Ayam

Sebanyak 95 persen responden sepakat veteran dibebaskan dari iuran BPJS Kesehatan.

Negara sejauh ini dinilai sudah hadir untuk menyediakan layanan kesehatan karena iuran jaminan kesehatan bagi veteran, janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran dibayar oleh pemerintah.

Terkait jaminan atas hunian, 75,4 persen responden setuju veteran dibebaskan dari membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Hal ini sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, salah satunya DKI Jakarta. Melalui Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019, veteran menjadi salah satu kelompok yang dibebaskan dari kewajiban membayar PBB.

Baca juga: Rayakan Kemerdekaan, PUBG Mobile Berbagi Kebahagiaan dengan Veteran Indonesia

Kelompok ini diperbolehkan membebaskan maksimal satu objek pajaknya.

Meski begitu, negara tetap dinilai perlu melakukan upaya lainnya untuk lebih mensejahterakan veteran. Sebanyak 70,1 persen responden mengusulkan penggratisan akses pada transportasi publik.

Tingkat kepercayaan jajak pendapat 95 persen. Nirpencuplikan dari jajak pendapat kurang lebih 4,65 persen.

Hasil jajak pendapat ini diharapkan bisa mencerminkan seluruh pendapat publik sesuai karakteristik daerah asal responden yang berpartisipasi.

UPDATE: Kompas.com menggalang dana untuk membantu para veteran. Sumbangkan rezeki Anda untuk membantu mensejahterakan veteran yang butuh bantuan. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.com

 
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

Nasional
KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

Nasional
Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

Nasional
Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

Nasional
Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Nasional
Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Nasional
Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

Nasional
Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

Nasional
Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

Nasional
Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Nasional
KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Nasional
OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

Nasional
BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.