Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudahkah Para Veteran Indonesia Sejahtera? Ini Hasil Survei Litbang Kompas

Kompas.com - 12/06/2020, 08:51 WIB
Sania Mashabi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kesejahteraan veteran atau mantan prajurit yang ikut andil dalam kemerdekaan Indonesia adalah hal yang perlu diperhatikan oleh negara.

Pasalnya, hasil jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pertengahan Mei 2020 lalu menyebut kondisi veteran dan keluarganya belum sejahtera.

***
Kompas.com menggalang donasi untuk para veteran. Mari bantu mereka yang telah berjasa pada negeri ini, klik di sini untuk bantu para veteran

***

Jajak pendapat tersebut dilakukan secara daring (online) pada 19 hingga 23 Mei 2020 dengan 515 responden yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia.

Setelah proses pembersihan dan pembobotan data, pengolahan data dilakukan terhadap 444 responden yang menjawab semua pertanyaan jajak pendapat yang sebarannya diupayakan mendekati populasi dan karakter masyarakat Indonesia.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 64,3 Persen Responden Berpendapat Veteran Kurang Sejahtera

Dilansir dari Kompas.id pada Kamis (11/6/2020), ketika responden ditanya bagaimana kesejahteraan veteran saat ini, sebanyak 64,3 persen responden berpendapat kondisi veteran dan keluarganya kurang sejahtera.

Sementara itu, 18,2 persen responden menganggap kehidupan veteran cukup sejahtera.

Kemudian 0,9 persen berpendapat kondisi veteran sangat sejahtera dan 16,6 persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

Jajak pendapat tersebut juga menujukan 35,5 persen responden berpendapat veteran belum memiliki hunian yang layak.

Baca juga: Jajak Pendapat Kompas: Tunjangan Veteran Masih Kurang

Dalam jajak pendapat responden ditanya apa kebutuhan dasar yang paling belum tercukupi dari veteran.

Namun, mayoritas responden berpendapat hunian layak menjadi kebutuhan pokok yang paling belum terpenuhi.

Kemudian, sebanyak 27,5 persen responden berpendapat kebutuhan pokok menjadi kebutuhan yang belum terpenuhi oleh veteran.

Selanjutnya 21,3 persen berpendapat akses ke pelayanan kesehatan belum terpenuhi. Sedangkan 15,7 persen memilih tidak tahu atau tidak jawab.

Baca juga: Litbang Kompas: 35,5 Persen Responden Nilai Veteran Belum Punya Hunian Layak

Terkait hunian layak, program sejumlah korporasi terkait renovasi hunian veteran bisa menjadi solusi.

Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan pokok, pemerintah sudah memberikan perhatian melalui tunjangan.

Litbang Kompas juga meminta pendapat terkait besaran tunjangan veteran.

Hasilnya, sebanyak 62,1 persen responden menilai bahwa jumlah tunjangan veteran di Indonesia masih kurang.

Hanya 30 persen yang menganggap jumlah tunjangan cukup untuk menyokong kehidupan.

Baca juga: Jajak Pendapat Kompas: Negara Belum Penuhi Kesejahteraan Veteran

Diketahui, per 1 Januari 2018, dana kehormatan dan tunjangan veteran naik.

Veteran dan keluarga inti veteran anumerta menerima dana kehormatan Rp 938.000.

Selain itu, veteran menerima tunjangan yang jumlahnya bervariasi tergantung golongan, yaitu antara Rp 1,5 juta hingga 2 juta per bulan.

Meski begitu, jumlah tersebut dianggap belum cukup untuk membuat kehidupan keluarga veteran berada di level berkecukupan.

Pendapat publik ini dinilai tidak bisa lepas dari kenyataan bahwa banyak veteran yang hidup hanya mengandalkan tunjangan dari pemerintah, bantuan sosial dari swasta, atau bantuan keluarga.

Baca juga: Jadi Pemulung, Cawi Istri Veteran yang Tinggal di Bekas Kandang Ayam Ingin Mandiri

Bahkan, sebagian dari veteran tak memiliki kemewahan menerima pensiun dari pekerjaan selepas berjuang.

Faktor tersebut menjadi salah satu penyebab dipertanyakannya kehadiran negara dalam pemenuhan kesejahteraan veteran Indonesia.

Kehadiran negara

Jajak pendapat Litbang Kompas juga memperlihatkan, bahwa mayoritas responden berpendapat kehadiran negara dalam pemenuhan kesejahteraan veteran Indonesia masih kurang.

Sebanyak 56,3 persen responden menilai, negara belum hadir secara optimal dalam memberikan bantuan bagi para pejuang yang saat ini sudah berusia lanjut.

Di sisi lain, hasil jajak pendapat juga menunjukkan bahwa responden menyambut positif kebijakan pemerintah terkait jaminan kesehatan dan hunian bagi veteran.

Baca juga: Cerita Cawi, Istri Veteran yang Tinggal di Bekas Kandang Ayam

Sebanyak 95 persen responden sepakat veteran dibebaskan dari iuran BPJS Kesehatan.

Negara sejauh ini dinilai sudah hadir untuk menyediakan layanan kesehatan karena iuran jaminan kesehatan bagi veteran, janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran dibayar oleh pemerintah.

Terkait jaminan atas hunian, 75,4 persen responden setuju veteran dibebaskan dari membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Hal ini sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, salah satunya DKI Jakarta. Melalui Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019, veteran menjadi salah satu kelompok yang dibebaskan dari kewajiban membayar PBB.

Baca juga: Rayakan Kemerdekaan, PUBG Mobile Berbagi Kebahagiaan dengan Veteran Indonesia

Kelompok ini diperbolehkan membebaskan maksimal satu objek pajaknya.

Meski begitu, negara tetap dinilai perlu melakukan upaya lainnya untuk lebih mensejahterakan veteran. Sebanyak 70,1 persen responden mengusulkan penggratisan akses pada transportasi publik.

Tingkat kepercayaan jajak pendapat 95 persen. Nirpencuplikan dari jajak pendapat kurang lebih 4,65 persen.

Hasil jajak pendapat ini diharapkan bisa mencerminkan seluruh pendapat publik sesuai karakteristik daerah asal responden yang berpartisipasi.

UPDATE: Kompas.com menggalang dana untuk membantu para veteran. Sumbangkan rezeki Anda untuk membantu mensejahterakan veteran yang butuh bantuan. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.com

 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com