MUI Kritik Pengaturan Sertifikasi Produk Halal dalam RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 11/06/2020, 21:34 WIB
Ilustrasi Halal MUIIlustrasi Halal

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait RUU Cipta Kerja dengan perwakilan Majelis Ulama Indonesia ( MUI) secara virtual, Kamis (11/6/2020).

Dalam pertemuan tersebut, Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI Lukmanul Hakim mengkritik ketentuan sertifikasi produk halal dalam RUU Cipta Kerja.

Lukman mengatakan, sertifikasi produk halal untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam RUU Cipta Kerja rentan menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum.

Baca juga: AJI Minta Pasal tentang Pers dalam RUU Cipta Kerja Dicabut

Sebab, menurut Lukman, ada beragam fatwa halal terhadap satu produk yang sama dari lebih satu lembaga.

"Penetapan fatwa halal dalam bab 3 dan bab 5 mengenai perizinan kehalalan untuk UMKM dalam RUU Cipta Kerja ini tidak sesuai dengan hak internum umat Islam, berpotensi membingungkan umat Islam dan menimbulkan ketidakpastian hukum," kata Lukman.

"Hal ini dikarenakan akan terdapat potensi beragamnya fatwa halal terhadap satu produk yang sama dari lebih dari satu lembaga fatwa," kata dia. 

Dalam RUU Cipta Kerja, penentuan kehalalan suatu produk dikeluarkan BPJPH.

Adapun, dalam menentukan kehalalan produk, BPJPH diperbolehkan bekerja sama dengan ormas Islam berbadan hukum.

Aturan ini berbeda dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyebutkan bahwa BPJPH hanya bekerja sama dengan MUI dalam menentukan kehalalan produk.

Lukman juga mengatakan, halal adalah bagian integral dari ajaran Islam yang harus dipatuhi dan ditunaikan setiap umat Islam.

Baca juga: Wapres Maruf Sebut Era New Normal Beri Peluang Bagi Produk Halal

Oleh karena itu, ia meminta aturan sertifikasi produk halal tidak diletakkan untuk motif ekonomi atau investasi.

"Untuk itu, pengaturan tentang halal dalam RUU Cipta Kerja ini hendaknya tidak diletakan pada kepentingan motif ekonomi atau investasi yang bisa dilaksanakan secara longgar dan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak memiliki otoritas keagamaan Islam," ujar dia. 

Lebih lanjut, Lukman meminta pemerintah memosisikan diri sebagai lembaga administratif. Sementara itu, MUI memosisikan diri sebagai yang melakukan penetapan fatwa halal terhadap produk.

"Pemerintah melalui BPJPH di bidang administratif, sementara MUI di ranah substantif ajaran Islam yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Halal dipandang telah cukup," ucap dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Doni Monardo: Covid-19 Berbahaya, tapi Manusia Carrier Jauh Lebih Bahaya

Doni Monardo: Covid-19 Berbahaya, tapi Manusia Carrier Jauh Lebih Bahaya

Nasional
Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

Nasional
TNI Bakal Kerahkan Seluruh Matra Distribusi Vaksin Covid-19

TNI Bakal Kerahkan Seluruh Matra Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel

Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel

Nasional
Video Call dengan Jokowi, Perawat Pasien Covid-19 Ini Cerita Jarang Pulang hingga Warga yang Tak Patuh

Video Call dengan Jokowi, Perawat Pasien Covid-19 Ini Cerita Jarang Pulang hingga Warga yang Tak Patuh

Nasional
Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Cari Cara Cegah Kematian Dokter akibat Covid-19

Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Cari Cara Cegah Kematian Dokter akibat Covid-19

Nasional
Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Nasional
Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Nasional
Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Nasional
UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Nasional
UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

Nasional
Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Nasional
UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X