Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Dapat Banyak Aduan ABK WNI di Kapal China Diperlakukan Tak Baik

Kompas.com - 11/06/2020, 19:50 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengaku, mendapatkan banyak aduan dari warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di kapal nelayan berbendera China.

Mereka mengadukan telah mendapatkan perlakuan buruk seperti yang dialami ABK kapal ikan China Long Xing 629.

"Berdasarkan pembicaraan saya dengan sejumlah nelayan Indonesia dari berbagai kapal, mereka menceritakan hal yang sama tentang perlakuan tidak baik kepada nelayan Indonesia di kapal," kata Retno dalam jumpa pers daring yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (11/6/2020).

Baca juga: Dua ABK yang Loncat dari Kapal China ke Selat Malaka Masih Trauma

Retno memastikan bahwa pemerintah menaruh perhatian pada nasib para WNI yang bekerja di kapal ikan asing, terutama China.

Pemerintah juga sudah berkomunikasi dengan pemerintah China untuk menyampaikan masalah ini.

"Saya ingin menggarisbawahi bahwa pemerintah Indonesia menyampaikan perhatiannya kepada pemerintah China terkait perlakuan tidak baik dari kapal nelayan China kepada warga Indonesia secara berulang," kata Menlu Retno Marsudi.

Ia pun memastikan, pemerintah terus mendorong proses hukum dugaan eksploitasi WNI yang bekerja di kapal Long Xing 629.

Baca juga: Periode 2017-2019, Kemenlu Tangani 3.400-an Kasus Terkait ABK WNI

Ada empat ABK WNI yang meninggal dunia karena diduga mengalami eksploitasi saat bekerja di kapal tersebut.

Tiga WNI dilarung ke laut, sementara seorang lainnya meninggal dunia ketika dibawa ke rumah sakit di Pelabuhan Busan.

"Kami berharap ini ada kemajuan dalam penanganan investigasi secara fair dan transparan oleh pemerintah Tiongkok," kata Menlu Retno Marsudi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com