Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jajak Pendapat Kompas: Tunjangan Veteran Masih Kurang

Kompas.com - 11/06/2020, 19:11 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Litbang Kompas melakukan jajak pendapat terkait kesejahteraan veteran pada pertengahan Mei 2020.

Salah satu hal yang disoroti ialah terkait besaran tunjangan yang diterima para veteran.

Dilansir dari Kompas.id pada Kamis (11/6/2020), sebanyak 62,1 persen responden menilai bahwa jumlah tunjangan veteran di Indonesia masih kurang.

Hanya 30 persen yang menganggap jumlah tunjangan cukup untuk menyokong kehidupan.

***

Kompas.com menggalang donasi untuk para veteran. Mari bantu mereka yang telah berjasa buat negeri ini, klik di sini untuk bantu mereka. 

***

Baca juga: Litbang Kompas: 35,5 Persen Responden Nilai Veteran Belum Punya Hunian Layak

Diketahui, per 1 Januari 2018, dana kehormatan dan tunjangan veteran naik.

Veteran dan keluarga inti veteran anumerta menerima dana kehormatan Rp 938.000.

Selain itu, veteran menerima tunjangan yang jumlahnya bervariasi tergantung golongan, yaitu antara Rp 1,5 juta hingga 2 juta per bulan.

Meski begitu, jumlah tersebut dianggap belum cukup untuk membuat kehidupan keluarga veteran berada di level berkecukupan.

Pendapat publik ini dinilai tidak bisa lepas dari kenyataan bahwa banyak veteran yang hidup hanya mengandalkan tunjangan dari pemerintah, bantuan sosial dari swasta, atau bantuan keluarga.

Baca juga: Jajak Pendapat Kompas: Negara Belum Penuhi Kesejahteraan Veteran

Bahkan, sebagian dari veteran tak memiliki kemewahan menerima pensiun dari pekerjaan selepas berjuang.

Faktor tersebut menjadi salah satu penyebab dipertanyakannya kehadiran negara dalam pemenuhan kesejahteraan veteran Indonesia.

Masih menurut jajak pendapat Kompas, sebanyak 56,3 persen responden menilai negara belum hadir secara optimal dalam memberikan bantuan bagi para pejuang yang saat ini sudah berusia lanjut.

Padahal, publik berharap veteran bisa lebih baik, lebih sejahtera, dan tidak mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

UPDATE: Kompas.com menggalang dana untuk membantu para veteran. Sumbangkan rezeki Anda untuk membantu mensejahterakan veteran yang butuh bantuan. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.com

 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com