Mendagri Sebut Ada Kebutuhan Tambahan Anggaran Pilkada hingga Rp 1,4 Triliun dari APBN

Kompas.com - 11/06/2020, 17:00 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). Rapat tersebut membahas isu-isu terkait otonomi daerah, pemerintah daerah serta hubungan pusat dan daerah. 
ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). Rapat tersebut membahas isu-isu terkait otonomi daerah, pemerintah daerah serta hubungan pusat dan daerah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, ada kebutuhan tambahan anggaran hingga sekitar Rp 1,411 triliun yang bersumber dari APBN untuk penyelenggaraan Pilkada 2020.

Sebesar Rp 391 miliar merupakan kebutuhan penyelenggara di tingkat pusat, sementara Rp 1,02 triliun merupakan kebutuhan daerah.

"Kami melihat akumulatif total untuk pusat memerlukan tambahan Rp 391 miliar dan daerah Rp 1,02 triliun. Total pusat dan daerah dari APBN memerlukan tambahan Rp 1,411 triliun," kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Kamis (11/6/2020).

Baca juga: KPU Minta Tambahan Anggaran Rp 4,7 Triliun untuk Pilkada 2020

Namun, Tito mengatakan total anggaran Rp 1,02 triliun untuk tingkat daerah baru berdasarkan laporan dari 204 daerah.

Sementara, ada 270 daerah yang menggelar Pilkada 2020. Menurut Tito, Kemendagri masih menunggu laporan dari 66 daerah lainnya hingga akhir pekan ini.

"Ini belum masuk data dari 66 daerah lainnya. Jadi masih terus kami komunikasikan," tuturnya.

Dari 204 daerah tersebut, Kemendagri mengklasifikasikannya menjadi 4 kategori.

Menurut Tito, Kemendagri mencatat ada 76 daerah yang sama sekali tidak butuh tambahan APBN atau ABPD, 65 daerah perlu tambahan dari APBN, 42 daerah butuh tambahan dari APBN dan APBD, dan 21 daerah yang butuh tambahan cukup dari APBD.

Kebutuhan tambahan anggaran ini untuk memenuhi protokol kesehatan Covid-19 standar yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 pada Desember mendatang.

Baca juga: Anggaran Pilkada Membengkak, Kemendagri: Pemda Bisa Hibahkan Tak Sebatas Uang

Namun, Tito menyatakan kebutuhan tambahan anggaran itu juga masih mungkin berubah jika ada Peraturan KPU (PKPU) baru tentang protokol kesehatan.

"Komunikasi dengan KPUD dan Bawaslu daerah, kebutuhan ini dihitung dengan alat proteksi standar sesuai arahan umum saat kita rapat," ucap Tito.

"Tapi KPU belum mengeluarkan PKPU tentang protokol kesehatan. Kalau nanti ada PKPU tentang protokol kesehatan dengan tambahan standar lainnya, maka dapat memengaruhi mungkin ada tambahan dari alat-alat yang diperlukan lagi," imbuhnya.

Tito mengatakan, saat ini masih ada anggaran Pilkada 2020 sebesar Rp 9,2 triliun yang belum terpakai dalam anggaran daerah yang menyelenggarakan pilkada.

Baca juga: Kemendagri: Rp 9,1 Triliun Anggaran Pilkada 2020 Belum Cair

Selanjutnya, Kemendagri akan segera menuntaskan laporan dari 66 daerah lain terkait usul penambahan anggaran pilkada.

"Yang tersedia di daerah-daerah yang sudah kita freeze sebanyak Rp 9,2 triliun. Sebanyak 66 daerah lain masih berkomunikasi dengan KPU dan Bawaslu, kita upayakan sesegera mungkin. Minggu ini harus selesai," tegas Tito.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Nasional
'DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun'

"DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun"

Nasional
Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Nasional
Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Nasional
Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Nasional
Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Nasional
Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Nasional
Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Nasional
Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Nasional
Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Lampaui Persentase Global

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Lampaui Persentase Global

Nasional
Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

Nasional
Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Nasional
Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Nasional
Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X