Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/06/2020, 16:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebut, ada 40 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020 dalam status risiko tinggi penularan virus corona (Covid-19).

Selain itu, ada 99 kabupaten/kota risiko sedang, 72 risiko ringan dan 43 tidak terdampak.

"Daerah yang akan mengikuti pilkada serentak untuk kabupaten/kota sebanyak 261. (Sebanyak) 43 tidak terdampak, 72 risiko ringan, 99 risiko sedang, dan 40 risiko tinggi," kata Doni dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Kamis (11/6/2020).

Baca juga: Komisi II Minta Pengadaan APD Tak Dibebankan pada Penyelenggara Pilkada 2020

Pilkada serentak rencananya diselenggarakan pada 9 Desember 2020, diikuti 270 daerah yang terdiri dari 261 kabupaten/kota dan 9 provinsi.

Doni mengatakan, status risiko Covid-19 ini akan terus diperbarui Gugus Tugas tiap pekan.

Menurut Doni, bisa saja status risiko penularan di tiap daerah berubah membaik atau memburuk.

Ia berharap pemerintah daerah dan penyelenggara memerhatikan status risiko penularan Covid-19 di wilayah masing-masing.

"Data ini akan berkembang terus setiap minggu. Oleh karenanya, besar harapan kami seluruh penyelenggara betul-betul bisa mengikuti perkembangan yang ada," ucap Doni.

Baca juga: KPU Berencana Larang Arak-arakan Saat Pendaftaran Pilkada 2020

Ia pun mengingatkan agar Pilkada 2020 dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.

Doni meminta penyelenggara melakukan sosialiasi, edukasi, dan simulasi sebelum pilkada diselenggarakan.

"Semua kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan kajian yang dimulai dengan prakondisi untuk seluruh daerah yang terlibat, baik petugas lapangan maupun masyarakat hingga paling tidak di tingakt RT-RW agar mereka dapat memahami," ujar Doni.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rekam Jejak Laksana Tri Handoko, Fisikawan yang Didesak DPR Mundur dari Kepala BRIN

Rekam Jejak Laksana Tri Handoko, Fisikawan yang Didesak DPR Mundur dari Kepala BRIN

Nasional
15 Anggota Polri Ditugaskan ke KPK, Ini Daftar Namanya

15 Anggota Polri Ditugaskan ke KPK, Ini Daftar Namanya

Nasional
Bawaslu Curhat Tak Boleh Rekrut ASN Jadi Petugas Ad Hoc seperti KPU

Bawaslu Curhat Tak Boleh Rekrut ASN Jadi Petugas Ad Hoc seperti KPU

Nasional
ASN Tak Netral Jelang Pemilu 2024 Terancam Dipecat dan Tak Bisa Promosi

ASN Tak Netral Jelang Pemilu 2024 Terancam Dipecat dan Tak Bisa Promosi

Nasional
Vonis Ferdy Sambo di Depan Mata, Menanti Putusan Adil Majelis Hakim PN Jakarta Selatan...

Vonis Ferdy Sambo di Depan Mata, Menanti Putusan Adil Majelis Hakim PN Jakarta Selatan...

Nasional
Terima Mahasiswa Chuo University Tokyo, Dompet Dhuafa Bangga Jadi Sarana Studi Lintas Negara dan Agama

Terima Mahasiswa Chuo University Tokyo, Dompet Dhuafa Bangga Jadi Sarana Studi Lintas Negara dan Agama

Nasional
DKPP Segera Sidang Dugaan Kecurangan KPU yang Seret Komisioner Idham Holik

DKPP Segera Sidang Dugaan Kecurangan KPU yang Seret Komisioner Idham Holik

Nasional
Pemilu 2024, Jokowi: PSI Jangan Ikut-ikut Partai Lain

Pemilu 2024, Jokowi: PSI Jangan Ikut-ikut Partai Lain

Nasional
Bung Karno hingga Gus Dur Dapat Penghargaan dari Nahdlatul Ulama

Bung Karno hingga Gus Dur Dapat Penghargaan dari Nahdlatul Ulama

Nasional
Disebut Keberatan Nasdem Usung Anies Jadi Capres, Jokowi: Apa Urusannya Presiden?

Disebut Keberatan Nasdem Usung Anies Jadi Capres, Jokowi: Apa Urusannya Presiden?

Nasional
Jokowi: PSI Harus Bisa Masuk Senayan, Jangan Berpikir Pesimis

Jokowi: PSI Harus Bisa Masuk Senayan, Jangan Berpikir Pesimis

Nasional
PBNU dan PKB Kian Panas, Mars 1 Abad NU Kini Dipersoalkan karena Dipolitisasi

PBNU dan PKB Kian Panas, Mars 1 Abad NU Kini Dipersoalkan karena Dipolitisasi

Nasional
Mentan Syahrul Yasin Limpo 'Digoyang' Isu Reshuffle: Tak Diajak Rapat dan Dituding Salah Beri Data ke Jokowi

Mentan Syahrul Yasin Limpo "Digoyang" Isu Reshuffle: Tak Diajak Rapat dan Dituding Salah Beri Data ke Jokowi

Nasional
Ditanya soal 'Reshuffle', Mahfud: Presiden Sendiri yang Tahu

Ditanya soal "Reshuffle", Mahfud: Presiden Sendiri yang Tahu

Nasional
Mengkritisi 'Juvenile Delequency', Jangan Ciptakan Monster Anak Baru

Mengkritisi "Juvenile Delequency", Jangan Ciptakan Monster Anak Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.