40 Kabupaten/Kota yang Gelar Pilkada 2020 Berisiko Tinggi Covid-19

Kompas.com - 11/06/2020, 16:30 WIB
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyampaikan pemaparan terkait perkambangan situasi Covid-19 kepada Presiden di Kantor BNPB DOK/BNPBKetua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyampaikan pemaparan terkait perkambangan situasi Covid-19 kepada Presiden di Kantor BNPB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebut, ada 40 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020 dalam status risiko tinggi penularan virus corona (Covid-19).

Selain itu, ada 99 kabupaten/kota risiko sedang, 72 risiko ringan dan 43 tidak terdampak.

"Daerah yang akan mengikuti pilkada serentak untuk kabupaten/kota sebanyak 261. (Sebanyak) 43 tidak terdampak, 72 risiko ringan, 99 risiko sedang, dan 40 risiko tinggi," kata Doni dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Kamis (11/6/2020).

Baca juga: Komisi II Minta Pengadaan APD Tak Dibebankan pada Penyelenggara Pilkada 2020

Pilkada serentak rencananya diselenggarakan pada 9 Desember 2020, diikuti 270 daerah yang terdiri dari 261 kabupaten/kota dan 9 provinsi.

Doni mengatakan, status risiko Covid-19 ini akan terus diperbarui Gugus Tugas tiap pekan.

Menurut Doni, bisa saja status risiko penularan di tiap daerah berubah membaik atau memburuk.

Ia berharap pemerintah daerah dan penyelenggara memerhatikan status risiko penularan Covid-19 di wilayah masing-masing.

"Data ini akan berkembang terus setiap minggu. Oleh karenanya, besar harapan kami seluruh penyelenggara betul-betul bisa mengikuti perkembangan yang ada," ucap Doni.

Baca juga: KPU Berencana Larang Arak-arakan Saat Pendaftaran Pilkada 2020

Ia pun mengingatkan agar Pilkada 2020 dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.

Doni meminta penyelenggara melakukan sosialiasi, edukasi, dan simulasi sebelum pilkada diselenggarakan.

"Semua kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan kajian yang dimulai dengan prakondisi untuk seluruh daerah yang terlibat, baik petugas lapangan maupun masyarakat hingga paling tidak di tingakt RT-RW agar mereka dapat memahami," ujar Doni.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19, KPK: Kami Sudah Mendeteksi Sejak Awal

Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19, KPK: Kami Sudah Mendeteksi Sejak Awal

Nasional
Mensos Juliari Batubara Tiba di Gedung KPK

Mensos Juliari Batubara Tiba di Gedung KPK

Nasional
KPK: Sejak Awal Pandemi, Kami Sudah Ingatkan Kemensos untuk Hati-hati Terkait Bansos

KPK: Sejak Awal Pandemi, Kami Sudah Ingatkan Kemensos untuk Hati-hati Terkait Bansos

Nasional
Barang Bukti Kasus Dugaan Suap Bansos Kemensos: 7 Koper hingga Uang Tunai

Barang Bukti Kasus Dugaan Suap Bansos Kemensos: 7 Koper hingga Uang Tunai

Nasional
Selain Rupiah, Dalam OTT Terkait Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19 KPK Amankan Uang Dollar AS dan Singapura

Selain Rupiah, Dalam OTT Terkait Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19 KPK Amankan Uang Dollar AS dan Singapura

Nasional
Begini Konstruksi Kasus Dugaan Suap Bansos Penanganan Covid-19 yang Menjerat Mensos Juliari

Begini Konstruksi Kasus Dugaan Suap Bansos Penanganan Covid-19 yang Menjerat Mensos Juliari

Nasional
Berawal dari Laporan Masyarakat, Begini Kronologi OTT Dugaan Suap Bansos Covid-19 di Kemensos

Berawal dari Laporan Masyarakat, Begini Kronologi OTT Dugaan Suap Bansos Covid-19 di Kemensos

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap Bansos Covid-19 di Kemensos, Mensos Juliari Masih Diburu

KPK Tahan 3 Tersangka Suap Bansos Covid-19 di Kemensos, Mensos Juliari Masih Diburu

Nasional
Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19 di Kemensos, KPK Tetapkan 5 Tersangka

Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19 di Kemensos, KPK Tetapkan 5 Tersangka

Nasional
OTT Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19, KPK Amankan 6 Orang

OTT Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19, KPK Amankan 6 Orang

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Dugaan Suap Bansos Covid, KPK Minta Mensos Juliari Batubara Serahkan Diri

Jadi Tersangka Kasus Dugaan Suap Bansos Covid, KPK Minta Mensos Juliari Batubara Serahkan Diri

Nasional
KPK Tetapkan Mensos Juliari Batubara Tersangka Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19

KPK Tetapkan Mensos Juliari Batubara Tersangka Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19

Nasional
Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Nasional
DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X