Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/06/2020, 10:37 WIB
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyampaikan lima arahan kepada jajarannya dalam memasuki fase new normal atau kenormalan baru dalam menghadapi Covid-19. Jokowi berharap fase new normal tidak melahirkan gelombang kedua penularan virus corona.

"Perlu saya ingatkan jangan sampai terjadi gelombang kedua atau second wave. Jangan sampai terjadi lonjakan. Ini yang ingin saya ingatkan kepada kita semuanya," kata Jokowi saat berkunjung ke kantor Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (10/6/2020).

Baca juga: Jokowi: Tugas Belum Berakhir, Jangan Sampai Terjadi Gelombang Kedua Covid-19

 

Dari kantor Gugus Tugas, Jokowi melakukan video conference dengan jajaran menteri serta 34 gubernur.

Jokowi awalnya mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran Gugus Tugas dan seluruh pihak terkait dari pusat hingga tingkat terbawah.

"Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Gugus Tugas baik di tingkat pusat sampai ke daerah," kata Presiden.

"Sampai Gugus Tugas di desa, RT, maupun RW, dan juga seluruh tenaga medis, dokter, perawat, relawan, personel Polri dan seluruh prajurit TNI yang telah bekerja keras," tutur dia.

Kepala Negara lantas mengingatkan bahwa tugas besar belum berakhir. Meski fase new normal sudah disiapkan, namun ancaman Covid-19 masih ada. Kondisi terkait pandemi juga masih dinamis di setiap daerah.

"Ada banyak daerah yang kasus barunya turun, tapi juga ada beberapa daerah yang kasus barunya justru meningkat, ada daerah yang juga sudah nihil," kata Jokowi.

Baca juga: Jubir Pemerintah: Kita Tak Perlu Menunggu Datangnya Vaksin untuk Kembali Produktif

 

Menurut Presiden, situasi seperti saat ini akan terus dihadapi sampai vaksin ditemukan dan diproduksi secara massal.

Oleh sebab itu, Presiden menyebut masyarakat harus bisa beradaptasi dengan menerapkan kebiasaan baru. Lewat fase new normal, masyarakat diharapkan aman dari Covid-19 dan tetap produktif.

"Adaptasi kebiasaan baru dan beradaptasi itu bukan berarti kita menyerah, apalagi kalah. Tapi kita harus mulai dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang sesuai dengan protokol kesehatan sehingga masyarakat produktif tapi tetap aman dari penularan Covid-19," ujarnya.

Lima arahan

Jokowi pun menyampaikan lima arahan agar penerapan fase new normal ini tidak memperluas penularan virus corona. Pertama, Presiden mengingatkan pentingnya prakondisi yang ketat.

Sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara masif terutama mengenai sejumlah protokol kesehatan yang harus diikuti, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan atau keramaian, hingga menjaga imunitas tubuh.

"Saya kira ini terus disampaikan kepada masyarakat, diikuti dengan simulasi-simulasi yang baik, sehingga saat kita masuk ke dalam tatanan normal baru, kedisiplinan warga itu sudah betul-betul siap dan ada," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Jangan Sampai Salah Putuskan Pembukaan Daerah ke Fase New Normal

Jokowi juga mengaku sudah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengerahkan aparat ke titik-titik keramaian di daerah.

Pengerahan aparat TNI-Polri bertujuan untuk mengingatkan warga agar disiplin dan mematuhi protokol kesehatan.

Kedua, Presiden mengingatkan pentingnya perhitungan cermat dalam mengambil kebijakan yang didasarkan pada data dan fakta di lapangan.

Terkait hal ini, Presiden meminta tiap kepala daerah yang ingin memutuskan daerahnya masuk ke fase new normal agar berkoordinasi dengan Gugus Tugas.

"Datanya seperti apa, pergerakannya seperti apa, faktanya seperti apa, karena saya lihat di sini datanya ada semua. Jadi lihat perkembangan data epidemiologi, terutama angka Ro dan Rt. Perhatikan juga tingkat kepatuhan dan masyarakat. Pastikan manajemen di daerah siap atau tidak melaksanakan," kata dia.

"Kemudian hitung kesiapan setiap daerah untuk pengujian yang masif, pelacakan yang agresif, kesiapan fasilitas kesehatan yang ada. Ini benar-benar semuanya harus kita hitung dan pastikan," tambahnya.

Baca juga: Di Depan Jokowi, Doni Monardo Buka-bukaan soal Kurangnya Dokter Spesialis Paru

Ketiga, Presiden juga mengingatkan soal penentuan prioritas mengenai sektor dan aktivitas mana saja yang bisa dimulai dan dibuka secara bertahap.

Sektor ekonomi, sektor dengan penularan Covid-19 yang rendah tapi memiliki dampak ekonomi tinggi harus didahulukan.

"Terutama ini sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri manufaktur, sektor konstruksi, logistik, transportasi barang, sektor pertambangan, perminyakan, saya kira ini sudah disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas agar hal ini menjadi catatan kita semua," ujarnya.

Keempat, Kepala Negara ingin agar konsolidasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah, mulai dari provinsi hingga tingkat RT, terus diperkuat. Begitu juga dengan koordinasi di internal Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda).

Baca juga: Menurut Jokowi, Ini Sektor Ekonomi yang Dapat Didahulukan Saat New Normal

 

"Lebih penting lagi libatkan semua elemen masyarakat sehingga kita semuanya bergotong royong, bersinergi, bekerja menyelesaikan persoalan besar ini," imbuhnya.

Kelima, Presiden meminta agar evaluasi dilakukan secara rutin. Presiden mengingatkan agar jajarannya tidak lengah terutama karena kondisi di lapangan masih sangat dinamis.

Menurut dia, keberhasilan pengendalian Covid-19 sangat ditentukan oleh kedisiplinan dan protokol kesehatan.

"Perlu saya ingatkan jika dalam perkembangan ditemukan kenaikan kasus baru, maka langsung akan kita lakukan pengetatan atau penutupan kembali," tegasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Hakim Kritik DPR karena Ancam MK Jelang Putusan Sistem Pemilu

Eks Hakim Kritik DPR karena Ancam MK Jelang Putusan Sistem Pemilu

Nasional
Sakit, 2 Jemaah Haji Kloter Pertama Tidak Diberangkatkan ke Makkah

Sakit, 2 Jemaah Haji Kloter Pertama Tidak Diberangkatkan ke Makkah

Nasional
PDI-P: 1.375 Organisasi Daftar Jadi Relawan Ganjar

PDI-P: 1.375 Organisasi Daftar Jadi Relawan Ganjar

Nasional
Banyak Korban Perdagangan Orang Meninggal Saat Jadi TKI, Migrant Care Ungkap Penyebabnya

Banyak Korban Perdagangan Orang Meninggal Saat Jadi TKI, Migrant Care Ungkap Penyebabnya

Nasional
KPU Yakin Putusan MK soal Sistem Pemilu Tak Ganggu Tahapan Berjalan

KPU Yakin Putusan MK soal Sistem Pemilu Tak Ganggu Tahapan Berjalan

Nasional
1.897 Jemaah Haji Bergeser dari Madinah ke Makkah

1.897 Jemaah Haji Bergeser dari Madinah ke Makkah

Nasional
Eks Hakim: MK Harus Punya Alasan Mendasar jika Ubah Sistem Pemilu

Eks Hakim: MK Harus Punya Alasan Mendasar jika Ubah Sistem Pemilu

Nasional
Relawan Buruh Sahabat Jokowi Pimpinan Andi Gani Akan Berubah Jadi Relawan Ganjar

Relawan Buruh Sahabat Jokowi Pimpinan Andi Gani Akan Berubah Jadi Relawan Ganjar

Nasional
KRI Bung Karno-369 Jadi Kapal Korvet Pertama Pabrikan Lokal

KRI Bung Karno-369 Jadi Kapal Korvet Pertama Pabrikan Lokal

Nasional
Cerita Ganjar soal Ponselnya yang Eror Setelah Ia Diumumkan sebagai Capres PDI-P

Cerita Ganjar soal Ponselnya yang Eror Setelah Ia Diumumkan sebagai Capres PDI-P

Nasional
Argumen KPK Tolak Diperiksa Ombudsman Dinilai Keliru

Argumen KPK Tolak Diperiksa Ombudsman Dinilai Keliru

Nasional
Kemenaker dan Stakeholders Deklarasikan Komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

Kemenaker dan Stakeholders Deklarasikan Komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

Nasional
Sebulan Tak Bisa Akses Data Pencalegan, Bawaslu Siap Laporkan KPU ke DKPP

Sebulan Tak Bisa Akses Data Pencalegan, Bawaslu Siap Laporkan KPU ke DKPP

Nasional
Ganjar Cerita soal Disabilitas dari Pangandaran yang Datang ke Rumahnya di Semarang dengan Sepeda Motor

Ganjar Cerita soal Disabilitas dari Pangandaran yang Datang ke Rumahnya di Semarang dengan Sepeda Motor

Nasional
Megawati Ingin Indonesia Perbanyak Alutsista Maritim Pabrikan Lokal

Megawati Ingin Indonesia Perbanyak Alutsista Maritim Pabrikan Lokal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com