Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lima Arahan Jokowi agar Tak Ada Gelombang Kedua Covid-19

Kompas.com - 11/06/2020, 10:37 WIB
Ihsanuddin,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyampaikan lima arahan kepada jajarannya dalam memasuki fase new normal atau kenormalan baru dalam menghadapi Covid-19. Jokowi berharap fase new normal tidak melahirkan gelombang kedua penularan virus corona.

"Perlu saya ingatkan jangan sampai terjadi gelombang kedua atau second wave. Jangan sampai terjadi lonjakan. Ini yang ingin saya ingatkan kepada kita semuanya," kata Jokowi saat berkunjung ke kantor Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (10/6/2020).

Baca juga: Jokowi: Tugas Belum Berakhir, Jangan Sampai Terjadi Gelombang Kedua Covid-19

 

Dari kantor Gugus Tugas, Jokowi melakukan video conference dengan jajaran menteri serta 34 gubernur.

Jokowi awalnya mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran Gugus Tugas dan seluruh pihak terkait dari pusat hingga tingkat terbawah.

"Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Gugus Tugas baik di tingkat pusat sampai ke daerah," kata Presiden.

"Sampai Gugus Tugas di desa, RT, maupun RW, dan juga seluruh tenaga medis, dokter, perawat, relawan, personel Polri dan seluruh prajurit TNI yang telah bekerja keras," tutur dia.

Kepala Negara lantas mengingatkan bahwa tugas besar belum berakhir. Meski fase new normal sudah disiapkan, namun ancaman Covid-19 masih ada. Kondisi terkait pandemi juga masih dinamis di setiap daerah.

"Ada banyak daerah yang kasus barunya turun, tapi juga ada beberapa daerah yang kasus barunya justru meningkat, ada daerah yang juga sudah nihil," kata Jokowi.

Baca juga: Jubir Pemerintah: Kita Tak Perlu Menunggu Datangnya Vaksin untuk Kembali Produktif

 

Menurut Presiden, situasi seperti saat ini akan terus dihadapi sampai vaksin ditemukan dan diproduksi secara massal.

Oleh sebab itu, Presiden menyebut masyarakat harus bisa beradaptasi dengan menerapkan kebiasaan baru. Lewat fase new normal, masyarakat diharapkan aman dari Covid-19 dan tetap produktif.

"Adaptasi kebiasaan baru dan beradaptasi itu bukan berarti kita menyerah, apalagi kalah. Tapi kita harus mulai dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang sesuai dengan protokol kesehatan sehingga masyarakat produktif tapi tetap aman dari penularan Covid-19," ujarnya.

Lima arahan

Jokowi pun menyampaikan lima arahan agar penerapan fase new normal ini tidak memperluas penularan virus corona. Pertama, Presiden mengingatkan pentingnya prakondisi yang ketat.

Sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara masif terutama mengenai sejumlah protokol kesehatan yang harus diikuti, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan atau keramaian, hingga menjaga imunitas tubuh.

"Saya kira ini terus disampaikan kepada masyarakat, diikuti dengan simulasi-simulasi yang baik, sehingga saat kita masuk ke dalam tatanan normal baru, kedisiplinan warga itu sudah betul-betul siap dan ada," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Jangan Sampai Salah Putuskan Pembukaan Daerah ke Fase New Normal

Jokowi juga mengaku sudah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengerahkan aparat ke titik-titik keramaian di daerah.

Pengerahan aparat TNI-Polri bertujuan untuk mengingatkan warga agar disiplin dan mematuhi protokol kesehatan.

Kedua, Presiden mengingatkan pentingnya perhitungan cermat dalam mengambil kebijakan yang didasarkan pada data dan fakta di lapangan.

Terkait hal ini, Presiden meminta tiap kepala daerah yang ingin memutuskan daerahnya masuk ke fase new normal agar berkoordinasi dengan Gugus Tugas.

"Datanya seperti apa, pergerakannya seperti apa, faktanya seperti apa, karena saya lihat di sini datanya ada semua. Jadi lihat perkembangan data epidemiologi, terutama angka Ro dan Rt. Perhatikan juga tingkat kepatuhan dan masyarakat. Pastikan manajemen di daerah siap atau tidak melaksanakan," kata dia.

"Kemudian hitung kesiapan setiap daerah untuk pengujian yang masif, pelacakan yang agresif, kesiapan fasilitas kesehatan yang ada. Ini benar-benar semuanya harus kita hitung dan pastikan," tambahnya.

Baca juga: Di Depan Jokowi, Doni Monardo Buka-bukaan soal Kurangnya Dokter Spesialis Paru

Ketiga, Presiden juga mengingatkan soal penentuan prioritas mengenai sektor dan aktivitas mana saja yang bisa dimulai dan dibuka secara bertahap.

Sektor ekonomi, sektor dengan penularan Covid-19 yang rendah tapi memiliki dampak ekonomi tinggi harus didahulukan.

"Terutama ini sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri manufaktur, sektor konstruksi, logistik, transportasi barang, sektor pertambangan, perminyakan, saya kira ini sudah disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas agar hal ini menjadi catatan kita semua," ujarnya.

Keempat, Kepala Negara ingin agar konsolidasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah, mulai dari provinsi hingga tingkat RT, terus diperkuat. Begitu juga dengan koordinasi di internal Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda).

Baca juga: Menurut Jokowi, Ini Sektor Ekonomi yang Dapat Didahulukan Saat New Normal

 

"Lebih penting lagi libatkan semua elemen masyarakat sehingga kita semuanya bergotong royong, bersinergi, bekerja menyelesaikan persoalan besar ini," imbuhnya.

Kelima, Presiden meminta agar evaluasi dilakukan secara rutin. Presiden mengingatkan agar jajarannya tidak lengah terutama karena kondisi di lapangan masih sangat dinamis.

Menurut dia, keberhasilan pengendalian Covid-19 sangat ditentukan oleh kedisiplinan dan protokol kesehatan.

"Perlu saya ingatkan jika dalam perkembangan ditemukan kenaikan kasus baru, maka langsung akan kita lakukan pengetatan atau penutupan kembali," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com