Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Jokowi Minta Daerah Masuki Fase New Normal dengan Hati-hati...

Kompas.com - 11/06/2020, 09:43 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa rencana pembukaan daerah menuju fase kenormalan baru atau new normal yang akan dilakukan pemerintah daerah harus dilakukan secara hati-hati.

Menurut Jokowi, data epidemiologi yang bisa dipertanggungjawabkan harus menjadi acuan bagi pemerintah daerah apakah daerah mereka sudah dapat dibuka atau belum.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan hal itu saat bertandang ke Kantor Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (10/6/2020).

Menurut Jokowi, data tersebut harus menjadi acuan untuk meminimalisir kesalahan dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.

"Pembukaan sebuah daerah menuju sebuah tatanan baru masyarakat produktif dan aman Covid-19 perlu saya ingatkan harus melalui tahapan-tahapan yang ketat, tahapan-tahapan yang hati-hati," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Jangan Sampai Salah Putuskan Pembukaan Daerah ke Fase New Normal

Berdasarkan data Gugus Tugas, saat ini sebanyak 44 persen dari 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia berada dalam zona hijau dan kuning.

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengaku, sebelum suatu daerah dapat membuka aktivitas, pihaknya turut menghitung dampak ekonomi suatu wilayah.

Menurut dia, bila suatu wilayah ditetapkan sebagai zona merah Covid-19 dan dampak penyebaran penyakit ini terhadap sektor perekonomiannya rendah, maka sebaiknya wilayah tersebut ditutup sementara waktu.

"Sedangkan, apabila dampak (terhadap sektor) ekonominya tinggi, meskipun daerahnya merah, bisa dibuka untuk sektor-sektor yang esensial," kata Wiku saat memberikan paparan kepada Presiden.

Baca juga: Gugus Tugas Akui Hitung Dampak Ekonomi Saat Buka Zona Merah

Wiku menambahkan, faktor ekonomi ini menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan karena berdampak pada kesejahteraan warga. Pemerintah ingin warga tetap dapat produktif dan tak kehilangan mata pencaharian.

Namun di sisi lain, masyarakat diimbau untuk tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar.

"Penerapan protokol kesehatan tetap kunci utamanya. Dan betul-betul setiap daerah karena karakteristiknya beda-beda memperhatikan resikonya. Dan pemulihan sektor ekonominya sesuai dengan kondisi yang ada di daerah," kata dia.

Dapat ditutup kembali

Hingga kini penambahan kasus Covid-19 di Indonesia masih cukup tinggi.

Pada 9 Juni, misalnya, penambahan kasus baru mencapai 1.043 orang. Sementara pada 10 Juni, penambahan kasus baru mencapai 1.241 orang, sehingga akumulasi kasus positif saat ini mencapai 34.316 orang.

Baca juga: UPDATE: 1.241 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 29 Provinsi, Jatim Tertinggi

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com