Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/06/2020, 09:13 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menginginkan agar ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold diturunkan, dari semula 20 persen menjadi 10 persen.

Sekretaris Fraksi PKB, Fathan Subchi mengatakan, penurunan ambang batas pencalonan presiden ini untuk mencegah terjadinya polarisasi tajam di masyarakat ketika pilpres.

"Kami mendorong agar presidential threshold diturunkan hingga 10 persen, sehingga dalam pemilihan presiden mendatang dimungkinkan munculnya lebih dari dua pasangan calon. Dengan demikian rakyat lebih banyak opsi untuk memilih pemimpin mereka," kata Fathan dalam keterangan tertulis, Kamis (11/6/2020).

Baca juga: Wakil Ketua Komisi II DPR Sebut Ada yang Ingin Presidential Threshold Berubah

Ia mencontohkan Pemilu 2014 dan 2019 yang hanya diikuti dua pasang calon. Akhirnya, kata Fathan, muncul dua kubu pendukung masing-masing calon yang sangat berlawanan.

"Tingginya ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tersebut hanya berdampak pada minimnya keikutsertaan pasangan calon," ucap Fathan.

"Akibatnya dalam dua kali perhelatan pilpres tersebut yang muncul hanya dua pasangan calon, sehingga memunculkan polarisasi dukungan yang begitu tajam di tengah masyarakat," kata dia.

Sementara itu, PKB mengusulkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold naik menjadi 7 persen.

Baca juga: Dinamika Penetapan Ambang Batas Parlemen: Tetap 4 Persen dan Permintaan Naik ke 7 Persen

Saat ini, ambang batas parlemen yang diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yaitu sebesar 4 persen.

Menurut Fathan, kenaikan ambang batas parlemen ini agar proses politik di DPR lebih sederhana, sehingga menciptakan parlemen yang stabil.

"PKB ingin ada di angka 7 persen kursi DPR yang diraih oleh partai politik peserta pemilu," tutur Fathan.

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan, ada tiga opsi ambang batas parlemen yang akan dibahas dalam revisi UU Pemilu.

"Ini tiga alternatif yang ada di Komisi II. Jadi kalau misalnya kita lihat range untuk parliamentary threshold adalah 4 hingga 7 persen," ungkap Saan dalam diskusi daring, Minggu (7/6/2020).

Baca juga: PAN Akan Pertahankan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Opsi pertama adalah angka 7 persen untuk parliamentary threshold yang berlaku secara nasional.

Meskipun partai politik belum menyatakan sikap resmi, Saan menuturkan, opsi tersebut merupakan usul Partai Nasdem dan Partai Golkar.

Kemudian, opsi kedua adalah ambang batas yang berjenjang. Opsi ini diusulkan oleh PDI Perjuangan.

Misalnya, ambang batas di tingkat DPR RI sebesar 5 persen, DPRD provinsi sebesar 4 persen dan DPRD kabupaten/kota sebesar 3 persen.

Baca juga: Soal Kenaikan Ambang Batas Parlemen: PDI-P Setuju, Gerindra Tak Ambil Pusing

Opsi terakhir, yaitu ambang batas untuk DPR RI tetap di angka 4 persen.

Ia pun menyatakan, revisi UU Pemilu akan dilakukan setelah fraksi-fraksi di DPR menyerahkan pandangan tertulis mengenai usul mereka.

"Kami masih menunggu pandangan fraksi secara tertulis, kan rencananya hari ini dikirim ke Komisi II dari fraksi masing-masing," kata Saan.

Baca juga: Wacana Revisi Parliamentary Threshold di Tengah Elektabilitas Parpol yang Merosot

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lukas Enembe Tagih Janji Ketua KPK Firli Bahuri, Begini Penampakan Surat Tulisan Tangannya

Lukas Enembe Tagih Janji Ketua KPK Firli Bahuri, Begini Penampakan Surat Tulisan Tangannya

Nasional
Bareskrim Kirim Sampel ke BPOM Terkait 2 Kasus Gagal Ginjal Akut di Jakarta

Bareskrim Kirim Sampel ke BPOM Terkait 2 Kasus Gagal Ginjal Akut di Jakarta

Nasional
PT Pharos Indonesia Tarik Produk Obat Praxion yang Dikonsumsi Korban Gagal Ginjal Akut

PT Pharos Indonesia Tarik Produk Obat Praxion yang Dikonsumsi Korban Gagal Ginjal Akut

Nasional
Gempa di Turkiye, Muhammadiyah Siap Kirim Relawan Kesehatan dan Kemanusiaan

Gempa di Turkiye, Muhammadiyah Siap Kirim Relawan Kesehatan dan Kemanusiaan

Nasional
Semangat Berapi-api Prabowo, Berulang Kali Singgung soal Pengkhianatan hingga Musuh dalam Selimut

Semangat Berapi-api Prabowo, Berulang Kali Singgung soal Pengkhianatan hingga Musuh dalam Selimut

Nasional
Nasdem Tantang Sandiaga Laporkan Anies jika Dirugikan soal Utang Piutang Rp 50 M

Nasdem Tantang Sandiaga Laporkan Anies jika Dirugikan soal Utang Piutang Rp 50 M

Nasional
PKS Ajak Golkar Usung Anies Capres dan Gabung Koalisi Perubahan Sore Ini

PKS Ajak Golkar Usung Anies Capres dan Gabung Koalisi Perubahan Sore Ini

Nasional
Kepemimpinan Duta Besar: Jembatan Diplomasi Kedigdayaan Nusantara

Kepemimpinan Duta Besar: Jembatan Diplomasi Kedigdayaan Nusantara

Nasional
KSAL dan 4 Pati TNI AL Dapat Brevet Kehormatan Artileri Senjata Angkatan Laut

KSAL dan 4 Pati TNI AL Dapat Brevet Kehormatan Artileri Senjata Angkatan Laut

Nasional
KPK Lantik 21 Penyelidik dan Penyidik Baru dari Internal, Polri, dan BPKP

KPK Lantik 21 Penyelidik dan Penyidik Baru dari Internal, Polri, dan BPKP

Nasional
Jokowi: NU Harus Terdepan Membaca Gerak Zaman

Jokowi: NU Harus Terdepan Membaca Gerak Zaman

Nasional
Singgung soal Loyalitas dan Musuh dalam Selimut, Pidato Prabowo Sentil Nasdem hingga Anies?

Singgung soal Loyalitas dan Musuh dalam Selimut, Pidato Prabowo Sentil Nasdem hingga Anies?

Nasional
1 Abad Nahdlatul Ulama, Wapres Harap NU Berkembang Sesuai Zaman

1 Abad Nahdlatul Ulama, Wapres Harap NU Berkembang Sesuai Zaman

Nasional
Ketika Prabowo Bungkam soal Perjanjian dengan Anies dan Sandiaga, Fadli Zon Buka Suara

Ketika Prabowo Bungkam soal Perjanjian dengan Anies dan Sandiaga, Fadli Zon Buka Suara

Nasional
Banser Bawakan 'We Will Rock You', Jokowi: Sekarang Banser Sudah Senang Queen

Banser Bawakan "We Will Rock You", Jokowi: Sekarang Banser Sudah Senang Queen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.