Akademisi: Buang Limbah Bukan Pidana di RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 10/06/2020, 21:20 WIB
Ilustrasi limbah medis KOMPAS.com/MUHAMAD SYAHRI ROMDHON Ilustrasi limbah medis

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Ramdan Andri Gunawan menilai, beberapa aturan dalam Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja tidak menganggap kegiatan yang membahayakan masyarakat sebagai tindak pidana.

"Ini juga penting. RUU ini tidak menganggap kegiatan yang sangat membahayakan sebagai tindak pidana," kata Andri dalam RDPU dengan Baleg DPR secara virtual, Rabu (10/6/2020).

Andri menjelaskan, sanksi pidana dalam RUU Cipta Kerja terkait delik materi pengelolaan limbah B3 tanpa izin usaha pada Pasal 102, hanya menjatuhkan sanksi pidana, jika seseorang tidak mampu membayar denda administratif.

"Di banyak negara di Eropa dan Amerika, dan RRC, bahwa perbuatan-perbuatan buang limbah tanpa izin, pencemaran, buang limbah tak sesuai peraturan, itu sudah tindak pidana tanpa harus menggantungkan syarat ketentuan pidana pada ada atau tidaknya sanksi administratif atau mampu tidak mampunya seseorang membayar denda," ujar dia.

Baca juga: Mahfud MD Undang Para Pimpinan Serikat Pekerja Bahas RUU Cipta Kerja

Lebih lanjut, sanksi pidana yang dimuat dalam pasal 102 itu membuat penafsiran bahwa seseorang tidak perlu masuk penjara atas perbuatannya, asalkan bisa membayar denda.

"Artinya dapat menafsirkan, sanksi penjara hanya bagi mereka yang tidak punya uang, jadi kalau miskin masuk penjara kalau kaya ya tidak masuk penjara. Ini diskriminatif," pungkas dia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun, Pasal 102 dalam RUU Cipta Kerja ayat 1 berbunyi: "Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa denda denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)," demikian bunyi pasal tersebut.

Kemudian ayat 2 berbunyi: "Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun,"

Baca juga: Walhi Tolak Hadiri Rapat dengan DPR Terkait RUU Cipta Kerja, Ketua Baleg: Saya Kecewa

Lalu, ayat 3 berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah,"

Aturan ini diubah dari Pasal 102 dalam UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan lingkungan.

Pasal 102 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin usaha maka akan dipidana penjara dan dikenai denda administratif.

Pasal 102 berbunyi: "Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)," demikian bunyi pasal tersebut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ridwan Kamil: Vaksinasi Berhasil Berkat Bantuan TNI-Polri

Ridwan Kamil: Vaksinasi Berhasil Berkat Bantuan TNI-Polri

Nasional
Ganjar: Pandemi Covid-19 Tingkatkan Kemiskinan dan Pengangguran di Jateng

Ganjar: Pandemi Covid-19 Tingkatkan Kemiskinan dan Pengangguran di Jateng

Nasional
Pimpinan DPR Nilai Uji Klinis Vaksin Nusantara Lebih Baik Dilanjutkan

Pimpinan DPR Nilai Uji Klinis Vaksin Nusantara Lebih Baik Dilanjutkan

Nasional
Bacakan Duplik, Rizieq Shihab Singgung Kerumunan Promo BTS Meal

Bacakan Duplik, Rizieq Shihab Singgung Kerumunan Promo BTS Meal

Nasional
Anies: Seluruh Kebijakan Jakarta Bertujuan Dapatkan Kepercayaan Rakyat dalam Tangani Covid-19

Anies: Seluruh Kebijakan Jakarta Bertujuan Dapatkan Kepercayaan Rakyat dalam Tangani Covid-19

Nasional
20 Tahun Otsus Papua, Mendagri: APBD Besar, tapi Tak Berdampak Signifikan untuk Masyarakat Asli

20 Tahun Otsus Papua, Mendagri: APBD Besar, tapi Tak Berdampak Signifikan untuk Masyarakat Asli

Nasional
Gubernur Sulut Sebut Ketersediaan Vaksin Covid-19 di Wilayahnya Masih Terbatas

Gubernur Sulut Sebut Ketersediaan Vaksin Covid-19 di Wilayahnya Masih Terbatas

Nasional
Saat Ini Pulau Jawa Didominasi Zona Merah dan Oranye

Saat Ini Pulau Jawa Didominasi Zona Merah dan Oranye

Nasional
11 Anggota DPR Positif Covid-19

11 Anggota DPR Positif Covid-19

Nasional
Hakim Konstitusi Minta DPR Tunjukkan Bukti Perubahan UU Cipta Kerja Setelah Disetujui Bersama

Hakim Konstitusi Minta DPR Tunjukkan Bukti Perubahan UU Cipta Kerja Setelah Disetujui Bersama

Nasional
Kementerian PPPA Terapkan Sejumlah Strategi Turunkan Angka Perkawinan Anak Indonesia

Kementerian PPPA Terapkan Sejumlah Strategi Turunkan Angka Perkawinan Anak Indonesia

Nasional
Kementerian PPPA: RI 10 Besar Angka Perkawinan Anak Tertinggi di Dunia

Kementerian PPPA: RI 10 Besar Angka Perkawinan Anak Tertinggi di Dunia

Nasional
Alasan Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Tiadakan Libur Panjang Idul Adha 2021

Alasan Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Tiadakan Libur Panjang Idul Adha 2021

Nasional
Keterbukaan Informasi TWK Lambat, Pegawai KPK Curiga Bakal Ada Manipulasi

Keterbukaan Informasi TWK Lambat, Pegawai KPK Curiga Bakal Ada Manipulasi

Nasional
Anies: Pajak Jakarta Digunakan untuk Lindungi Warga dari Covid-19

Anies: Pajak Jakarta Digunakan untuk Lindungi Warga dari Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X