Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Retno Surati 30 Negara Terkait Penolakan Aneksasi Israel di Tepi Barat

Kompas.com - 10/06/2020, 19:41 WIB
Sania Mashabi,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menlu Retno Marsudi telah mengirim surat kepada 30 negara sahabat untuk menolak rencana aneksasi atau pengambilan paksa wilayah Tepi Barat (Yudea) oleh Israel.

Hal itu dikatakan Pelaksana Tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah melalui telekonferensi, Rabu (10/6/2020).

"Ibu Menteri Luar negeri telah mengirimkan surat kepada 30 negara sahabat untuk menarik perhatian negara tersebut," kata Faizasyah.

"Untuk juga mengambil sikap dan merespons, menolak rencana ankesasi tersebut di antaranya disampaikan surat kepada beberapa Menteri Luar Negeri," lanjut dia.

Baca juga: Kemenlu: Indonesia Kecam Keras Rencana Aneksasi Tepi Barat oleh Israel

Selain menyurati sejumlah negara sahabat, Menlu Retno Marsudi juga berkomunikasi dengan anggota Organisation of Islamic Cooperation (OIC) terkait rencana aneksasi tersebut.

Faizasyah juga menegaskan Indonesia telah mengecam keras rencana aneksasi Tepi Barat oleh Israel.

Menurut Faizasyah, rencana tersebut ilegal, betentangan dengam resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan hukum internasional.

"Indonesia dalam beberapa kesempatan sudah ditegasi oleh Menteri Luar Negeri mengecam keras dan menolak rencana aksi rencana aneksasi di Tepi Barat oleh Israel," ungkap dia.

"Rencana tersebut juga mengancam stabilitas dan keamanan kawasan serta semakin menjauhkan penyelesaian konflik berdasarkan solusi dua negara," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan, dia ingin pemerintahan barunya bisa menegakkan kedaulatan di permukiman Tepi Barat.

Dalam pernyataannya, Netanyahu menerangkan mereka harus menerapkan hukum dan menuliskan lagi bab hebat dalam sejarah Zionisme mereka.

"Teritori itu merupakan milik negara Yahudi yang lahir dan tumbuh di sana," ujar sang PM Israel menyikapi isu permukiman Yahudi di teritori Palestina.

Baca juga: Jika Israel Caplok Tepi Barat, Palestina Akan Umumkan Kemerdekaan

Benjamin Netanyahu mengklaim, langkah pendudukan Tepi Barat bakal semakin mendekatkan mereka dengan perdamauan, dikutip AFP Minggu (17/5/2020).

Pemerintahan baru Netanyahu, bekerja sama dengan rivalnya, mantan panglima militer Benny Gantz, dilantik pada Minggu petang waktu setempat.

Dua politisi yang saling bersaing sepanjang satu tahun terakhir itu mempunyai kesepakatan, di mana mereka bisa mengajukan lagi isu aneksasi.

Langkah tersebut tidak hanya memantik kecaman internasional, namun juga dari Tepi Barat, rumah abgi tiga juta orang Palestina.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com