Ketua DPR Ingin New Normal Perkuat Kesehatan dan Ekonomi Masyarakat

Kompas.com - 10/06/2020, 18:03 WIB
Ketua DPR RI, Puan Maharani saat memberi keterangan terkait new normal Covid-19, Rabu (27/05/2020) Dok. Humas DPR RIKetua DPR RI, Puan Maharani saat memberi keterangan terkait new normal Covid-19, Rabu (27/05/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menginginkan kebijakan kenormalan baru atau new normal yang diambil pemerintah memuat aturan rinci di setiap sektor, sehingga dapat menjaga kesehatan rakyat sekaligus memutar kembali roda ekonomi.

"Ini penting karena new normal yang diperlukan Indonesia bukan yang memilih antara ekonomi dan kesehatan, tapi bagaimana keduanya bisa berjalan bersamaan," kata Puan dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2020).

Puan meminta, pemerintah memperhatikan kegiatan sosial dan ekonomi di pasar-pasar tradisional, terutama di daerah-daerah.

Baca juga: Yuri Jelaskan Penyebab Rekor Baru Penambahan Kasus Baru Covid-19

Sebab, beberapa pedagang pasar diketahui terinfeksi Covid-19.

"Padahal seringkali denyut nadi ekonomi daerah itu bisa terasa di pasar-pasarnya, yang juga menjadi salah satu tempat utama terjadinya interaksi sosial masyarakat sebuah daerah," ujar Puan. 

"Maka itu, perhatian pemerintah terhadap penetapan dan penerapan protokol new normal di pasar tradisional sangat dibutuhkan karena pasar tradisional adalah penggerak sektor ril ekonomi rakyat," lanjut dia.

Puan juga meminta, pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi yang ketat dalam penerapan kenormalan baru.

Dalam pengambilan keputusan dalam penanganan Covid-19, pemerintah harus mengacu pada laporan data Gugus Tugas Covid-19 dengan memperhatikan penambahan kasus baru.

"Kemarin kita mendapat laporan data Gugus Tugas Covid-19 yang menyatakan ada penambahan 1.034 kasus positif corona, angka-angka seperti ini harus dimonitor ketat dan menjadi dasar pengambilan keputusan," ujar puan.

Baca juga: 1.241 Kasus Baru, Indonesia Kembali Catat Rekor Tertinggi Penambahan Kasus Covid-19

Lebih lanjut, Puan mengapresiasi target awal pengujian 10.000 spesimen dari tes Covid-19 sudah tercapai dan akan dinaikkan menjadi 20.000 pemeriksaan per hari.

Ia mengatakan, pemeriksaan spesimen harus terus diperbanyak serta pelacakan penyebaran harus diperluas dan cepat.

"Kita semua tentu ingin agar kebijakan new normal bisa menggerakan ekonomi masyarakat namun tanpa mengabaikan risiko kesehatan, dan juga kita menanti terobosan instansi terkait dalam hal pelacakan penyebaran Covid-19 yang sudah didorong untuk memanfaatkan sistem teknologi telekomunikasi," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Nasional
Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Nasional
Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Nasional
Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Nasional
Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Nasional
Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Nasional
Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Nasional
Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Nasional
Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Nasional
Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Nasional
KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

Nasional
Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X