Ketua DPR Ingin New Normal Perkuat Kesehatan dan Ekonomi Masyarakat

Kompas.com - 10/06/2020, 18:03 WIB
Ketua DPR RI, Puan Maharani saat memberi keterangan terkait new normal Covid-19, Rabu (27/05/2020) Dok. Humas DPR RIKetua DPR RI, Puan Maharani saat memberi keterangan terkait new normal Covid-19, Rabu (27/05/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menginginkan kebijakan kenormalan baru atau new normal yang diambil pemerintah memuat aturan rinci di setiap sektor, sehingga dapat menjaga kesehatan rakyat sekaligus memutar kembali roda ekonomi.

"Ini penting karena new normal yang diperlukan Indonesia bukan yang memilih antara ekonomi dan kesehatan, tapi bagaimana keduanya bisa berjalan bersamaan," kata Puan dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2020).

Puan meminta, pemerintah memperhatikan kegiatan sosial dan ekonomi di pasar-pasar tradisional, terutama di daerah-daerah.

Baca juga: Yuri Jelaskan Penyebab Rekor Baru Penambahan Kasus Baru Covid-19

Sebab, beberapa pedagang pasar diketahui terinfeksi Covid-19.

"Padahal seringkali denyut nadi ekonomi daerah itu bisa terasa di pasar-pasarnya, yang juga menjadi salah satu tempat utama terjadinya interaksi sosial masyarakat sebuah daerah," ujar Puan. 

"Maka itu, perhatian pemerintah terhadap penetapan dan penerapan protokol new normal di pasar tradisional sangat dibutuhkan karena pasar tradisional adalah penggerak sektor ril ekonomi rakyat," lanjut dia.

Puan juga meminta, pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi yang ketat dalam penerapan kenormalan baru.

Dalam pengambilan keputusan dalam penanganan Covid-19, pemerintah harus mengacu pada laporan data Gugus Tugas Covid-19 dengan memperhatikan penambahan kasus baru.

"Kemarin kita mendapat laporan data Gugus Tugas Covid-19 yang menyatakan ada penambahan 1.034 kasus positif corona, angka-angka seperti ini harus dimonitor ketat dan menjadi dasar pengambilan keputusan," ujar puan.

Baca juga: 1.241 Kasus Baru, Indonesia Kembali Catat Rekor Tertinggi Penambahan Kasus Covid-19

Lebih lanjut, Puan mengapresiasi target awal pengujian 10.000 spesimen dari tes Covid-19 sudah tercapai dan akan dinaikkan menjadi 20.000 pemeriksaan per hari.

Ia mengatakan, pemeriksaan spesimen harus terus diperbanyak serta pelacakan penyebaran harus diperluas dan cepat.

"Kita semua tentu ingin agar kebijakan new normal bisa menggerakan ekonomi masyarakat namun tanpa mengabaikan risiko kesehatan, dan juga kita menanti terobosan instansi terkait dalam hal pelacakan penyebaran Covid-19 yang sudah didorong untuk memanfaatkan sistem teknologi telekomunikasi," pungkasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasien Jantung Idap Covid-19 Lebih Sulit Ditangani, Dokter: Jangan Sampai Terpapar

Pasien Jantung Idap Covid-19 Lebih Sulit Ditangani, Dokter: Jangan Sampai Terpapar

Nasional
Jelang Pilkada, Kabareskrim Ingatkan soal Potensi Penyalahgunaan Bansos dan Maraknya Hoaks

Jelang Pilkada, Kabareskrim Ingatkan soal Potensi Penyalahgunaan Bansos dan Maraknya Hoaks

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Evaluasi Strategi Penanganan Pandemi Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Evaluasi Strategi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Usai Selamatkan Pekerja Migran yang Disiksa di Malaysia, Kemlu Pastikan MH Dalam Kondisi Baik

Usai Selamatkan Pekerja Migran yang Disiksa di Malaysia, Kemlu Pastikan MH Dalam Kondisi Baik

Nasional
Survei TII: Praktik Gratifikasi Sudah Dianggap Lumrah

Survei TII: Praktik Gratifikasi Sudah Dianggap Lumrah

Nasional
Jokowi: Kalau Sangat Diperlukan, Saya Siap Terbitkan Aturan Lagi soal Penyandang Disabilitas

Jokowi: Kalau Sangat Diperlukan, Saya Siap Terbitkan Aturan Lagi soal Penyandang Disabilitas

Nasional
Benny Wenda Deklarasikan Pemerintahan Sementara Papua Barat, Mahfud: Makar

Benny Wenda Deklarasikan Pemerintahan Sementara Papua Barat, Mahfud: Makar

Nasional
Survivor Covid-19 Perlu Waspadai Long Covid, Apa Itu?

Survivor Covid-19 Perlu Waspadai Long Covid, Apa Itu?

Nasional
Kemenlu Pulangkan 43 Pekerja Migran Korban Perdagangan Orang di Saudi

Kemenlu Pulangkan 43 Pekerja Migran Korban Perdagangan Orang di Saudi

Nasional
Saat Calon Hakim MA Ditanya soal Perlunya Ada Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi

Saat Calon Hakim MA Ditanya soal Perlunya Ada Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi

Nasional
Survei TII: Hanya 50 Persen Responden Menilai Kinerja KPK Cukup Baik

Survei TII: Hanya 50 Persen Responden Menilai Kinerja KPK Cukup Baik

Nasional
Pimpinan Komisi II: Tak Elok DPRD DKI Usulkan Kenaikan Gaji Saat Krisis Pandemi Covid-19

Pimpinan Komisi II: Tak Elok DPRD DKI Usulkan Kenaikan Gaji Saat Krisis Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi: Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas Harus Berdasar HAM

Jokowi: Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas Harus Berdasar HAM

Nasional
Duduk Perkara Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean

Duduk Perkara Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean

Nasional
Gakkumdu: 104 Dugaan Tindak Pidana Pemilu Disidik, Paling Banyak Terkait Netralitas ASN

Gakkumdu: 104 Dugaan Tindak Pidana Pemilu Disidik, Paling Banyak Terkait Netralitas ASN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X