Periode 2017-2019, Kemenlu Tangani 3.400-an Kasus Terkait ABK WNI

Kompas.com - 10/06/2020, 17:13 WIB
Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha. KOMPAS.com/SANIA MASHABIDirektur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri telah menangani lebih dari 3.400 kasus terkait persoalan anak buah kapal (ABK) Indonesia selama tahun 2017-2019.

Direktur Perlindungan WNI dan Bahan Hukum Indonesia (BHI) Kemenlu Judha Nugraha menuturkan, pada tahun 2017 dan 2018, pihaknya menangani masing-masing sekitar 1.200 kasus.

Kasus yang ditangani Kemenlu kebanyakan terkait ABK yang bekerja di kapal ikan.

"Tahun 2017 ada sekitar 1.200-an kasus yang kami tangani terkait pelaut. 2018 juga sama sekitar 1.200-an," ungkap Judha dalam diskusi daring, Rabu (10/6/2020).

Baca juga: Kemenlu: Dua ABK Melompat dari Kapal Ikan China di Selat Malaka

“2019, 1.095 kasus kami tangani untuk kasus yang dihadapi oleh awak kapal, terutama mostly adalah awak kapal perikanan,” lanjut dia.

Judha menambahkan, kasus pelarungan serta eksploitasi pada ABK di Kapal Long Xing 629 dan Lu Qing Yuan Yu 623 merupakan masalah di puncak gunung es.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Masalah yang berada di bawah permukaan itu perlu untuk ditangani secara menyeluruh.

Pertama, terkait tata kelola migrasi. Judha menuturkan, banyak ABK yang berangkat tidak sesuai dengan jalur resmi.

Hal itu memengaruhi akurasi data keberangkatan para awak kapal.

“Bagaimana kita bisa melindungi dengan baik kalau banyak warga kita yang berangkat tidak sesuai prosedur, sehingga akurasi data tidak tercatat dan mereka juga tidak dilengkapi dengan kompetensi yang tepat,” kata dia.

Kemudian, ada pula masalah soal tumpang tindih kewenangan antarlembaga terkait pemberangkatan ABK di kapal ikan asing.

Baca juga: Dua ABK WNI Kapal Long Xing 606 Pulang ke Tanah Air

Masalah lainnya terkait penegakan hukum. Ia berharap para pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang agar memberi efek jera.

Terakhir, yakni soal kesadaran masyarakat.

“Perlindungan paling hakiki tentu adalah perindungan dari diri sendiri, yaitu ketika dia sadar ketika dia ingin berangkat ke luar negeri, dia paham dengan proses-prosesnya, dia tahu harus bertanya ke siapa,” ucap Judha.

Maka dari itu, Kemenlu mendorong adanya perbaikan tata kelola penempatan, perbaikan perjanjian kerja laut, peningkatan kompetensi, serta penegakan hukum.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 29 November: Vaksinasi Covid-19 Baru 45,65 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 29 November: Vaksinasi Covid-19 Baru 45,65 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Antisipasi Varian Omicron, PPP Minta Pemerintah Awasi Dugaan Mafia Karantina

Antisipasi Varian Omicron, PPP Minta Pemerintah Awasi Dugaan Mafia Karantina

Nasional
Komnas HAM Minta Kemenkominfo Evaluasi Pejabat KPI Pusat

Komnas HAM Minta Kemenkominfo Evaluasi Pejabat KPI Pusat

Nasional
Cegah Varian Omicron, Ketua DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Karantina

Cegah Varian Omicron, Ketua DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Karantina

Nasional
Antisipasi Kenaikan Covid-19 Saat Nataru, Polri Dirikan Pos Pengamanan dan Pelayanan

Antisipasi Kenaikan Covid-19 Saat Nataru, Polri Dirikan Pos Pengamanan dan Pelayanan

Nasional
Sudah 10 Hari Angka Kesembuhan Covid-19 Ada di Puncaknya, Satgas Nilai Ini Kondisi Rawan

Sudah 10 Hari Angka Kesembuhan Covid-19 Ada di Puncaknya, Satgas Nilai Ini Kondisi Rawan

Nasional
UPDATE: 233.863 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE: 233.863 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 29 November: Total Ada 143.819 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 29 November: Total Ada 143.819 Pasien Covid-19 Meninggal

Nasional
Khawatir Omicron Muncul di Indonesia, Gus Muhaimin Minta Akses Masuk WNA Ditutup

Khawatir Omicron Muncul di Indonesia, Gus Muhaimin Minta Akses Masuk WNA Ditutup

Nasional
UPDATE 29 November: Ada 3.272 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 29 November: Ada 3.272 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 29 November: Ada 7.960 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 29 November: Ada 7.960 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 29 November: Tambah 419, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.333

UPDATE 29 November: Tambah 419, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.333

Nasional
PA 212 Ubah Lokasi Reuni Akbar Menjadi di Masjid Az Zikra, Bogor

PA 212 Ubah Lokasi Reuni Akbar Menjadi di Masjid Az Zikra, Bogor

Nasional
Satgas: Peneliti Masih Pelajari Dampak Varian Omicron terhadap Efikasi Vaksin

Satgas: Peneliti Masih Pelajari Dampak Varian Omicron terhadap Efikasi Vaksin

Nasional
UPDATE 29 November 2021: Bertambah 176 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.112

UPDATE 29 November 2021: Bertambah 176 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.112

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.