PKS Buka Peluang Koalisi dengan Gerindra pada Pilpres 2024

Kompas.com - 10/06/2020, 14:43 WIB
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua DPP PKS Mardani Ali Sera saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, peluang koalisi dengan Partai Gerindra pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang tetap terbuka.

Namun, Mardani menegaskan PKS akan berusaha untuk mengusung kadernya sebagai calon presiden.

"Tahun 2024 PKS akan berusaha mengusung kadernya sendiri. Tapi peluang koalisi untuk memajukan Indonesia tetap terbuka," kata Mardani saat dihubungi, Rabu (10/6/2020).

Baca juga: Saat Kader Gerindra Ingin Prabowo Kembali Pimpin Partai...

Pernyataan Mardani itu menjawab pertanyaan soal peluang PKS berkoalisi dengan Partai Gerindra jika Prabowo Subianto kembali maju sebagai capres 2024.

Prabowo disebutkan akan menetapkan soal pencapresan 2024 dalam waktu dekat. Ia mempertimbangkan maju lagi jika kader partai dan rakyat menghendaki.

Mardani mengatakan, keputusan Prabowo untuk kembali maju sebagai capres pada 2024 sepenuhnya merupakan hak Ketua Umum Gerindra itu.

Ia menyatakan, PKS akan menetapkan keputusan pencapresan 2024 melalui Majelis Syuro dan mengupayakan untuk mengusung kader sendiri.

"Haknya Pak Prabowo untuk maju kembali di 2024. PKS akan membuat keputusan melalui Majelis Syuro. Tiap partai selalu berusaha memajukan kadernya," tegasnya.

Baca juga: Sekjen Gerindra: Prabowo Segera Putuskan Pencapresan 2024

Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan menetapkan keputusan soal pencalonan presiden pada Pemilu 2024 tidak lama lagi.

Namun, Muzani tak menyebutkan secara pasti kapan keputusan itu diumumkan.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X