Istana Sebut Pelonggaran PSBB Akan Disepakati dengan Pemda

Kompas.com - 10/06/2020, 09:52 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan konferensi pers dampak penyebaran COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020). ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANKepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan konferensi pers dampak penyebaran COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menyatakan, pemerintah tidak akan sepihak dalam memutuskan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Ia mengatakan, pelonggaran PSBB akan didasari kesepakatan bersama dengan kepala daerah yang bersangkutan.

Untuk itu, ia mempersilakan pemerintah daerah membuat simulasi pelonggaran PSBB terlebih dahulu sebelum memutuskannya.

"Jadi pemerintah daerah akan melakukan simulasi untuk sektor strategis. Misalnya di DKI sekarang pada masa transisi sebagai sebuah prakondisi relaksasi agar masyarakat betul-betul siap nanti di masa zona hijau," kata Moeldoko melalui keterangan tertulis, Selasa (9/6/2020).

Baca juga: Kendalikan Covid-19, Pemerintah Diharapkan Tetap Optimalkan PSBB

Ia mengungkapkan, Presiden Joko Widodo setiap pekan juga selalu mengevaluasi perkembangan Covid-19 di seluruh wilayah.

Hasil dari evaluasi tersebut menjadi dasar pemerintah mengukur penyebaran Covid-19.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menambahkan, pemerintah memiliki berbagai parameter untuk menetapkan apakah suatu wilayah dapat dinyatakan zona hijau, kuning, atau merah.

Moeldoko memastikan semua dikalkulasi dengan baik berdasarkan data epidemiologis serta hasil tes yang dilakukan secara massal.

Baca juga: Istana Minta Masyarakat Tetap Waspada di Masa PSBB Transisi

Moeldoko juga meminta masyarakat menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk di masa transisi, sehingga tatanan normal baru akan dapat diterapkan ke semua sektor dan wilayah.

Ia mengatakan, komitmen dari masyarakat dan dunia usaha harus betul-betul terjaga dengan baik agar angka kasus terinfeksi Covid-19 tidak meningkat.

"Transmisi atau penularan Covid-19 masih sangat mungkin terus terjadi. Karena itu, setiap orang harus dipastikan disiplin dan komitmen mematuhi protokol kesehatan," ujar mantan Panglima TNI itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Saksi, KPK Dalami Dokumen Lelang Terkait Dugaan Korupsi Stadion Mandala Krida

Periksa Saksi, KPK Dalami Dokumen Lelang Terkait Dugaan Korupsi Stadion Mandala Krida

Nasional
DPR Tetapkan Kementerian Perindustrian Jadi Mitra Komisi VII

DPR Tetapkan Kementerian Perindustrian Jadi Mitra Komisi VII

Nasional
Mendagri: Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Kunci Keberhasilan PPKM Mikro

Mendagri: Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Kunci Keberhasilan PPKM Mikro

Nasional
Ada Penyekatan di Suramadu, Menko PMK Minta Masyarakat Kooperatif

Ada Penyekatan di Suramadu, Menko PMK Minta Masyarakat Kooperatif

Nasional
Ini Upaya Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD 2021

Ini Upaya Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD 2021

Nasional
IDI Minta Pemda Lakukan Penyempurnaan PPKM Mikro

IDI Minta Pemda Lakukan Penyempurnaan PPKM Mikro

Nasional
Pemerintah Belum Berikan draf RUU KUHP Versi Terakhir ke Publik Karena Pertimbangan Politis

Pemerintah Belum Berikan draf RUU KUHP Versi Terakhir ke Publik Karena Pertimbangan Politis

Nasional
Ini Aturan Lengkap PPKM Mikro Terbaru yang Berlaku Mulai 22 Juni 2021

Ini Aturan Lengkap PPKM Mikro Terbaru yang Berlaku Mulai 22 Juni 2021

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, MK Tunda Sejumlah Sidang Uji Materi

Kasus Covid-19 Melonjak, MK Tunda Sejumlah Sidang Uji Materi

Nasional
Rapat Paripurna DPR Diikuti 29 Orang Anggota Secara Langsung, 265 Lainnya Ikuti Secara Virtual

Rapat Paripurna DPR Diikuti 29 Orang Anggota Secara Langsung, 265 Lainnya Ikuti Secara Virtual

Nasional
Tekan Covid-19, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Lakukan Pengetatan seperti PSBB

Tekan Covid-19, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Lakukan Pengetatan seperti PSBB

Nasional
Wapres: Pemerintah Upayakan Hapus Hambatan Ekspor Produk Halal

Wapres: Pemerintah Upayakan Hapus Hambatan Ekspor Produk Halal

Nasional
Kepala BKN Bima Haria Diperiksa Komnas HAM Selasa Siang, Ini yang Didalami

Kepala BKN Bima Haria Diperiksa Komnas HAM Selasa Siang, Ini yang Didalami

Nasional
Survei: Kepercayaan Publik terhadap KPK Lebih Rendah dari Polri

Survei: Kepercayaan Publik terhadap KPK Lebih Rendah dari Polri

Nasional
Wapres Imbau Pelaku UMKM Urus Sertifikasi Halal Produk

Wapres Imbau Pelaku UMKM Urus Sertifikasi Halal Produk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X