Kasus Paniai, Komnas HAM Nilai Kejagung Berbeda Paradigma Selesaikan Kasus HAM

Kompas.com - 10/06/2020, 08:06 WIB
Komisioner Komnas HAM. Amiruddin, dalam konferensi persnya di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOKomisioner Komnas HAM. Amiruddin, dalam konferensi persnya di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Amiruddin mengatakan, Komnas HAM telah menyelesaikan seluruh dokumen penyelidikan yang disyaratkan dalam kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua.

Komnas HAM telah menyerahkan berkas penyelidikan kasus Paniai kepada Jaksa Agung sejak 11 Februari, namun kerap dikembalikan dengan alasan kelengkapan administrasi.

"Problem utamanya bukan pada bolak-balik berkas. Itu administratif. Yang jadi problem utama adalah paradigma Komnas HAM dan Kejaksaan Agung yang berbeda dalam memandang HAM," kata Amiruddin dalam konferensi pers virtual yang diselenggarakan Komnas HAM, Selasa (9/6/2020).

Baca juga: Presiden Jokowi Disarankan Bentuk Tim Penyidik dan Penuntut Independen Kasus Paniai

Ia menilai persoalan tersebut mencakup paradigma Kejaksaan Agung dalam memandang kasus HAM.

"Jadi saya pikir ini hanya bisa kita kelarkan persoalan ini melalui reformasi di Kejaksaan Agung yang berjalan tentang HAM. Kalau tak ada pemahaman tata acara dalam menghadapi persoalan kasus pelanggaran HAM berat ya tak akan berubah," katanya.

Kendati demikian, ia berharap kasus ini tetap berlanjut hingga ke pengadilan.

"Kami ingin Jaksa Agung menindaklanjuti ini (kasus Paniai) ke penyidikan, penuntutan, dan ke pengadilan. Itu yang selalu kita tegaskan," tambah Amiruddin

Baca juga: Berkas Paniai Dikembalikan untuk Kedua Kalinya, Komnas HAM: Substansi Argumentasinya Sama

Komnas HAM telah menetapkan peristiwa Paniai pada 7-8 Desember 2014 sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat.

Hal ini diputuskan dalam Sidang Paripurna Khusus Komnas HAM pada 3 Februari 2020.

Keputusan paripurna khusus tersebut berdasarkan hasil penyelidikan oleh Tim Ad Hoc yang bekerja selama 5 tahun mulai dari tahun 2015 hingga 2020.

Dalam Peristiwa Paniai, terjadi kekerasan penduduk sipil yang mengakibatkan empat orang yang berusia 17-18 tahun meninggal dunia akibat luka tembak dan luka tusuk.

Kemudian, 21 orang lainnya mengalami luka akibat penganiayaan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM Diminta Gandeng MUI untuk Memastikan Aspek Kehalalan Vaksin Covid-19

BPOM Diminta Gandeng MUI untuk Memastikan Aspek Kehalalan Vaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 2.927, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 425.313

UPDATE: Bertambah 2.927, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 425.313

Nasional
UPDATE 24 November: Ada 64.414 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 24 November: Ada 64.414 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Bawaslu: Tak Laporkan Dana Kampanye, Bisa Didiskualifikasi

Bawaslu: Tak Laporkan Dana Kampanye, Bisa Didiskualifikasi

Nasional
UPDATE 24 November: Ada 64.878 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 November: Ada 64.878 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Tambah 109, Total Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 16.111 Orang

UPDATE: Tambah 109, Total Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 16.111 Orang

Nasional
Di Sidang MK, KSPI dan KSPSI Merasa Mengalami Kerugian Konstitusional Akibat Penerapan UU Cipta Kerja

Di Sidang MK, KSPI dan KSPSI Merasa Mengalami Kerugian Konstitusional Akibat Penerapan UU Cipta Kerja

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.192, Kini Ada 506.302 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 4.192, Kini Ada 506.302 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
KPK Usul Keluarga Anggota DPRD Dilarang Mencalonkan Diri di Daerah yang Sama

KPK Usul Keluarga Anggota DPRD Dilarang Mencalonkan Diri di Daerah yang Sama

Nasional
Anies Baca Buku How Democracies Die, Firli Bahuri: 2002, Saya Baca Why Nations Fail

Anies Baca Buku How Democracies Die, Firli Bahuri: 2002, Saya Baca Why Nations Fail

Nasional
UPDATE 24 November: 3.365 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 24 November: 3.365 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Pusat Minta Pemda Jalankan Program Pencegahan Stunting Sesuai Rencana

Pusat Minta Pemda Jalankan Program Pencegahan Stunting Sesuai Rencana

Nasional
Muncikari Pasang Foto Artis VS di Status WhatsApp untuk Cari Pelanggan

Muncikari Pasang Foto Artis VS di Status WhatsApp untuk Cari Pelanggan

Nasional
Kepala Daerah Diharap Berkomitmen Kuat Cegah Stunting Jadi Prioritas Pembangunan

Kepala Daerah Diharap Berkomitmen Kuat Cegah Stunting Jadi Prioritas Pembangunan

Nasional
KPU: Kita Ingin Buktikan, TPS Aman Covid-19 jika Protokol Kesehatan Diterapkan

KPU: Kita Ingin Buktikan, TPS Aman Covid-19 jika Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X