Bawaslu Berharap Kebutuhan APD Pilkada 2020 Dipenuhi Lewat APBN

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan berharap, kebutuhan alat pelindung diri (APD) bagi penyelenggara Pilkada 2020 dapat dipenuhi melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Sebab, menurut Abhan, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang terbatas tak cukup untuk pengadaan APD.

Padahal, pengadaan APD penting lantaran Pilkada 2020 digelar pada masa pandemi Covid-19.

"Belum ada keputusan bahwa ini semuanya bisa di-back up oleh anggaran APBN. Karena memang semula yang kami harapkan adalah ada di APBN karena sepengetahuan kami back up APBD sangat terbatas," kata Abhan dalam sebuah diskusi yang digelar secara daring, Selasa (9/6/2020).

Baca juga: KPU Tangsel Masih Tunggu Aturan Kampanye Pilkada 2020

Abhan mengatakan, pihaknya bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang telah diminta pemerintah dan DPR melakukan restrukturisasi dan rasionalisasi dana pilkada yang dianggarkan melalui APBD.

Namun, karena dana pilkada yang sangat minim, sulit jika restrukturisasi dilakukan untuk pengadaan APD.

"Karena sebetulnya anggaran di Bawaslu kabupaten/kota provinsi yang pilkada mungkin juga sama dengan KPU itu anggaran yang semuanya digunakan untuk kegiatan tahapan," ujar Abhan.

Jika pun dilakukan restrukturisasi anggaran, menurut Abhan, dana dari APBD baiknya dialokasikan untuk penambahan tempat pemungutan suara (TPS).

Sebab, berdasarkan rapat terakhir antara KPU, Bawaslu, pemerintah dan DPR, disepakati bahwa jumlah TPS akan ditambah untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Abhan mengatakan, penambahan TPS berarti menambah jumlah penyelenggara ad hoc. Artinya, anggaran untuk kebutuhan ini pun bertambah.

"Jadi seandainya ada restrukturisasi rasionalisasi anggaran APBD, untuk memenuhi kebutuhan itu kira-kira pun masih ada kekurangan," ujar Abhan.

Baca juga: Cegah Kerumunan Saat Pilkada Serentak 2020, Ganjar: Saatnya Pakai E-voting

Oleh karena itu, Abhan berharap kebutuhan pengadaan APD dapat dipenuhi melalui APBN.
Adapun Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia.

Sebanyak 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Adapun tahapan pra pemungutan suara akan mulai digelar pada pertengahan Juni.