Menag Ungkap Dinamika di Balik Pembatalan Keberangkatan Haji...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Fachrul Razi menjelaskan soal keputusan pembatalan pemberangkatan jemaah haji tahun 2020 yang diambil mendahului rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI.

Menurut Menag Fachrul, sebenarnya keputusan batal tidaknya pemberangkatan jemaah haji akan diambil melalui forum rapat bersama DPR. Namun kemudian terjadi kesalahan teknis.

"Memang kami ada rencana waktu itu rapat kerja dengan DPR sebelum mengambil keputusan, tapi karena ada kesalahan teknis tidak terjadi," kata Fachrul dalam sebuah diskusi yang digelar daring, Selasa (9/6/2020).

Baca juga: Persiapan Pendek, Wapres Sebut Jemaah Haji 2020 Terpaksa Tak Diberangkatkan

Fachrul mengaku, semula dirinya berkomunikasi dengan Ketua Komisi VIII DPR untuk mengagendakan rapat pembahasan pemberangkatan haji.

Ia mengusulkan agar rapat digelar pada 1 Juni 2020. Sebab, pemerintah menargetkan tanggal tersebut sebagai deadline pengambilan keputusan.

Pimpinan Komisi VIII menanggapinya dengan meminta rapat digelar 2 Juni. Menag Fachrul pun menyetujui permintaan tersebut.

Namun, setelah tanggal disepakati, pada 31 Juni Komisi VIII meminta agar rapat diundur menjadi 4 Juni.

Fachrul tak setuju pada usulan itu lantaran melampaui deadline yang ditargetkan pemerintah untuk mengumumkan keputusan pemberangkatan haji.

Baca juga: Menag Tegaskan Pembatalan Pemberangkatan Haji Bukan Perintah Jokowi

"Saya bilang janganlah, karena nanti akan tidak baik dampaknya pada pemerintah. Pemerintah sudah memutuskan deadlinenya tanggal 1 Juni, kok tanggal 2 Juni belum diumumkan malah mau dimundurkan tanggal 4," ujar Fachrul.

Fachrul kemudian meminta stafnya untuk berkoordinasi dengan Komisi VIII mengenai hal tersebut.

Ia meminta supaya Kemenag tetap dibolehkan mengumumkan keputusan pemberangkatan haji. Namun, tidak ada timbal balik dari komunikasi ini.

"Karena enggak ada umpan balik dari staf ini, ya saya kira mungkin bisa kesalahan di staf atau bagaimana sehingga tanggal 2 Juni saya umumkan," tutur Fachrul.

Menurut Fachrul, keputusan yang mendahului rapat kerja bersama DPR itu diambil karena pemerintah harus segera mengumumkan ke publik.

Baca juga: Ibadah Haji 2020 Batal, Penyelenggara Ibadah Haji Dirugikan, Kenapa?

Berdasarkan komunikasi yang dijalin Kemenag bersama Kementerian Hukum dan HAM pada 25 Mei lalu pun, Kemenkumham menyatakan bahwa secara hukum pengambilan keputusan terkait pemberangkatan jemaah haji sepenuhnya menjadi hak Menteri Agama.

Namun demikian, Fachrul menyampaikan permohonan maafnya pada Komisi VIII DPR RI.