Saat Tokoh Muhammadiyah Berandai soal Reaksi Soekarno Ketika Melihat Indonesia Sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti berandai-andai mengenai reaksi Presiden sekaligus Proklamator Republik Indonesia Soekarno atau Bung Karno, jika melihat kondisi negara saat ini.

Menurut Mu'ti ada tiga kemungkinan reaksi Bung Karno.

"Kemungkinan pertama Bung Karno menangis karena perjuangannya belum terwujud di negeri ini," ujar Mu'ti dalam diskusi online Peringatan Bulan Bung Karno bertajuk Pancasila dan Keadilan Sosial, Selasa (9/6/2020).

Baca juga: Sekjen PDI-P: Yang Kuat Membantu yang Lemah, Bukan Menindas

Kemudian, kata Mu'ti, kemungkinan Bung Karno akan melakukan perlawanan karena tidak tahan dengan kondisi Indonesia saat ini.

Kemungkinan ketiga, Bung Karno bahagia melihat kondisi bangsa Indonesia yang mungkin sudah sesuai dengan cita-citanya.

Namun, hal yang paling diyakini Mu'ti saat ini, Bung Karno telah berbuat yang terbaik bagi Bangsa dan Negara Indonesia.

"Bung Karno telah berbuat yang terbaik bagi bangsa berbuat baik bagi rakyatnya," ungkapnya.

Baca juga: PP Muhammadiyah: Kesenjangan Ekonomi Jadi Persoalan Serius

Di sisi lain, Mu'ti menilai masih banyak masalah kesenjangan yang terjadi di Tanah Air.

Menurut dia, kesenjangan ekonomi merupakan salah satu persoalan yang masih banyak terjadi di Indonesia.

"Kita melihat kesenjangan ekonomi masih menjadi persoalan yang serius. Persoalan kesenjangan sosial menjadi sesuai yang sangat kasat mata," tutur Mu'ti.

"Kita melihat ada kesenjangan antara kawasan dan kita melihat ada kesenjangan antara golongan," ujarnya.

Baca juga: Ketidakadilan di Bidang Ekonomi Masih Jadi Persoalan

Persoalan selanjutnya adalah ketidakadilan di bidang hukum, politik dan hak asasi manusia (HAM).

Kebebasan berpendapat juga masih menjadi masalah yang cukup serius di Indonesia.

"Dalam situasi di mana kita ini sudah merdeka, kita masih melihat bangsa ini sebagian masih hidup dalam ketakutan," imbuh dia.

Mu'ti juga menilai saat ini demokrasi dimaknai sangat sempit oleh semua pihak.

Menurut Mu'ti, demokrasi di Indonesia justru sering dijadikan sebagai alat, formalitas dan prosedur, untuk mendapatkan kekuasaan dengan kekuatan mayoritas.