Kompas.com - 09/06/2020, 13:58 WIB
Menteri Agama Fachrul Razi dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Rabu (8/4/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANIMenteri Agama Fachrul Razi dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Rabu (8/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Fachrul Razi meyakini bahwa keputusan pemerintah untuk membatalkan pemberangkatan jemaah haji tahun 2020 merupakan langkah yang tepat.

Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan segala aspek dan melibatkan pihak terkait.

"Saya kira itu keputusan yang terbaik yang sudah kami hitung dengan cermat dan kami diskusikan dengan kedutaan kita yang ada di Saudi Arabia maupun teman-teman yang kami utus di Saudi Arabia," kata Fachrul dalam sebuah diskusi yang digelar secara daring, Selasa (9/6/2020).

Baca juga: Haji 2020 Batal, Menag Pastikan Dana Jemaah Aman karena Tak Dikelola Kemenag

Menag Fachrul menyadari bahwa keputusan pembatalan pemberangkatan haji ini banyak menuai kritik.

Ada sejumlah pihak yang menilai bahwa langkah itu terlalu terburu-buru. Namun, ada pula yang berpandangkan keputusan Kemenag terlalu lambat.

Fachrul mengklaim, berdasarkan pengamatan pihaknya, sekitar 75 hingga 80 persen masyarakat menilai bahwa keputusan Kemenag telah tepat.

"Tentu saja saya kira tidak ada sebuah keputusan pun yang semua orang setuju, apalagi dalam kaitan sebuah ibadah," ujar Menag Fachrul.

Baca juga: Wamenag: Uang Jemaah Haji yang Batal Berangkat untuk Stabilitas Rupiah, Fitnah...

Meski begitu, Fachrul mengaku bahwa pihaknya menghargai mereka yang berpendapat keputusan Kemenag terlalu tergesa-gesa.

"Kami mohon maaf kalau ada yang merasa bahwa terlalu ada yang tergesa-gesa," tutur dia.

Namun, Fachrul meminta masyarakat memahami bahwa keputusan yang diambil Kemenag mengutamakan aspek keselamatan jemaah. Pihaknya tak ingin jemaah haji terinfeksi Covid-19 akibat ibadah haji.

Baca juga: Pembatalan Ibadah Haji 2020 Juga Berdampak ke WNI di Mekkah

Oleh karena itu, dengan berat hati Kemenag memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan jemaah haji Indonesia tahun ini.

"Keamanan jiwa manusia juga menjadi prioritas di dalam ajaran agama. Kami mohon maaf kalau ada yang tidak pas dengan keputusan yang kami ambil," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Agama memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan jemaah haji asal Indonesia tahun 2020 ini.

Keputusan tersebut diambil mengingat pandemi Covid-19 masih melanda hampir seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi.

Baca juga: Menag Tegaskan Pembatalan Pemberangkatan Haji Bukan Perintah Jokowi

"Pihak Arab Saudi tak kunjung membuka akses bagi jemaah haji dari negara manapun. Akibatnya pemerintah tidak mungkin lagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan utamanya dalam pelayanan dan perlindungan jemaah," kata Menteri Agama Fachrul Razi dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (2/6/2020).

"Berdasarkan kenyataan tersebut, pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 2020 atau tahun 1441 Hijriah ini," lanjutnya.

Keputusan pembatalan keberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 1441 Hijriah dituangkan melalui Keputusan Menteri Agama RI Nomor 494 Tahun 2020.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tempat Wisata yang Buka Saat Lebaran Wajib Batasi Pengunjung dan Jam Operasional

Tempat Wisata yang Buka Saat Lebaran Wajib Batasi Pengunjung dan Jam Operasional

Nasional
Satgas: Jika Mutasi Virus Corona Dibiarkan, Bisa Berdampak Buruk Bagi Penanganan Pandemi

Satgas: Jika Mutasi Virus Corona Dibiarkan, Bisa Berdampak Buruk Bagi Penanganan Pandemi

Nasional
Soal Uji Formil UU KPK, Ahli: Tak Hanya KPK, MK Juga Mati

Soal Uji Formil UU KPK, Ahli: Tak Hanya KPK, MK Juga Mati

Nasional
Tenggelamnya KRI Nanggala jadi Momentum Evaluasi Alutsista Milik TNI

Tenggelamnya KRI Nanggala jadi Momentum Evaluasi Alutsista Milik TNI

Nasional
Densus 88 Tangkap Buron Teroris Yusuf Iskandar di Sukabumi

Densus 88 Tangkap Buron Teroris Yusuf Iskandar di Sukabumi

Nasional
Soal Batas Waktu WNA dari India Dilarang Masuk Indonesia, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Soal Batas Waktu WNA dari India Dilarang Masuk Indonesia, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Kerumunan di Konser Musik hingga Pusat Perbelanjaan Tak Terulang

Satgas Covid-19 Minta Kerumunan di Konser Musik hingga Pusat Perbelanjaan Tak Terulang

Nasional
Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X