Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkumham dan BIN Gelar Tes Cepat Covid-19 secara "Drive Thru"

Kompas.com - 09/06/2020, 12:53 WIB
Ardito Ramadhan,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hukum dan HAM menggelar rapid test atau tes cepat secara drive thru untuk masyarakat umum dan pegawai di lingkungan Kemenkumham, mulai Senin (8/6/2020) hingga Jumat (12/6/2020) mendatang.

Pendaftaran tes cepat dilakukan secara online, tidak dipungut biaya, dan pelaksanaannya tetap menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"Ini untuk memudahkan masyarakat, sambil kerja atau sambil mau jalan, masyarakat dapat datang untuk tes di sini," kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam siaran pers, Selasa (9/6/2020).

Baca juga: Cegah Penyebaran Covid-19 di Penjara, Kemenkumham Tunda Penerimaan Tahanan Baru

Kegiatan tes cepat tersebut merupakan kerja sama antara Kemenkumham dan Badan Intelijen Negara (BIN) yang menyediakan kendaraan laboratorium.

Yasonna menuturkan, peserta tes cepat yang mendapat hasil reaktif akan dibawa ke kendaraan laboratorium tersebut untuk mengikuti tes swab.

"Seandainya ada yang reaktif maka secepat itu juga kita meminta atau mengirimkan yang bersangkutan ke lab mobil untuk di-swab dan empat jam kemudian kita akan mengetahui hasilnya," ujar Yasonna.

Baca juga: Kejagung-MA-Kemenkumham Sepakat Sidang Digelar Online Selama Wabah Covid-19

Yasonna mengatakan, penyelenggaraan tes cepat merupakan bagian dari persiapan menghadapi new normal atau kenormalan baru di tengah pandemi Covid-19.

"Penerapan new normal bukan berarti pandemi Covid-19 telah selesai. Kita masih harus berupaya memutus mata rantai penularan tersebut, salah satu caranya adalah dengan melakukan tes secara massif," kata Yasonna.

Kegiatan tes cepat ini disediakan bagi 1.000 orang dengan kuota 200 pemeriksaan per harinya.

Baca juga: Pemkot Jakarta Pusat Utamakan Kelompok Rentan untuk Ikut Rapid Test

Namun, dikutip dari akun Instagram @Kemenkumhamri, pendaftaran tes cepat telah ditutup karena jumlah pendaftar sudah memenuhi kuota yang disediakan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com