136 Daerah Masuk Zona Kuning, 92 Daerah Bertahan di Zona Hijau Covid-19

Kompas.com - 09/06/2020, 07:42 WIB
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo Dok. BNPBKetua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo

Kabupaten dan kota yang berada zona hijau dan kuning, kata dia, harus menyiapkan manajemen krisis, termasuk melakukan monitoring, dan evaluasi.

“Dengan tetap melaksanakan testing yang masif, tracing yang agresif dan isolasi yang ketat, untuk memutus mata rantai penularan COVID-19,” ujarnya.

Doni mengatakan bahwa jika dalam perkembangan ditemukan kenaikan kasus, Tim Gugus Tugas Kabupaten/Kota bisa memutuskan untuk melakukan pengetatan, atau penutupan kembali setelah berkonsultasi dengan Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Pusat.

Ancaman Covid-19 belum berakhir

Doni Monardo mengingatkan masyarakat bahwa ancaman penularan Covid-19 belum berakhir.

Oleh sebab itu ia meminta masyarakat tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi penularan virus corona.

"Ancaman Covid-19 belum berakhir. Ancaman penyebaran itu masih ada," ujarnya.

Baca juga: Ketua Gugus Tugas: 136 Daerah di Zona Kuning Bisa Siapkan Aktivitas Produktif Aman

Doni meminta protokol kesehatan untuk mencegah penularan harus dilakukan secara disiplin.

Ia mengatakan, meski pemerintah telah mempernaharui data kabupaten/kota yang masuk zona hijau tetapi kondisi tersebut tidak bersifat tetap.

"Kondisinya tidak tetap, melainkan dinamis. Sewaktu-waktu bisa berubah tergantung kesungguhan pemda dan segenap komponen masyarakat untuk menpertahankannya," ungkap Doni.

Doni menuturkan, hal yang sama juga berlaku pada sembilan sektor ekonomi yang telah diperbolehkan kembali berkegiatan.

Baca juga: 24 Protokol Pencegahan Covid-19 di Perkantoran, Perusahaan Wajib Bentuk Gugus Tugas

Kesembilan sektor itu yakni pertanian dan peternakan, perkebunan, perikanan, industri manufaktur, konstruksi, logistik, transportasi barang, pertambangan dan perminyakan.

"Daerah dan sektor yang telah dibuka menuju masyarakat yang produktif dan aman akan berhasil bila menaati protokol kesehatan yang ketat. Saya ulangi, menaati protokol kesehatan yang ketat," tegas Doni.

Lima tahapan menuju new normal

Sementara itu, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, new normal tidak bisa dilaksanakan secara tiba-tiba tanpa persiapan.

Setidaknya, ada lima tahapan yang harus ditempuh oleh daerah yang sedang menuju new normal.

"Dalam menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19, maka terdapat lima tahapan yang saling berkaitan dalam melaksanakan protokol masyarakat produktif dan aman Covid-19," kata Wiku di Graha BNPB, Senin sore.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Propam Polri: Polisi Pelaku Penembakan di Cengkareng Diberhentikan Tak Hormat

Propam Polri: Polisi Pelaku Penembakan di Cengkareng Diberhentikan Tak Hormat

Nasional
Pengamat Nilai jika AHY Dikudeta, SBY Bisa Terlempar dari Demokrat

Pengamat Nilai jika AHY Dikudeta, SBY Bisa Terlempar dari Demokrat

Nasional
Resmi Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Sumbar, Mahyeldi Ingin Prioritaskan Penanganan Pandemi

Resmi Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Sumbar, Mahyeldi Ingin Prioritaskan Penanganan Pandemi

Nasional
Jokowi: Tunjukkan ke Dunia Kita di Barisan Terdepan Tangani Krisis

Jokowi: Tunjukkan ke Dunia Kita di Barisan Terdepan Tangani Krisis

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR dari PDI-P Ihsan Yunus Terkait Suap Bansos Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR dari PDI-P Ihsan Yunus Terkait Suap Bansos Covid-19

Nasional
KPK Panggil 4 Saksi Terkait Dugaan Suap Perizinan di Kota Cimahi, Salah Satunya Eks Kepala Satpol PP

KPK Panggil 4 Saksi Terkait Dugaan Suap Perizinan di Kota Cimahi, Salah Satunya Eks Kepala Satpol PP

Nasional
34 Ketua DPD Partai Demokrat Seluruh Indonesia Sepakat Minta Kader Pengkhianat Dipecat

34 Ketua DPD Partai Demokrat Seluruh Indonesia Sepakat Minta Kader Pengkhianat Dipecat

Nasional
Lindungi Posisi AHY Dinilai Jadi Alasan SBY Turun Gunung Hadapi Isu Kudeta Demokrat

Lindungi Posisi AHY Dinilai Jadi Alasan SBY Turun Gunung Hadapi Isu Kudeta Demokrat

Nasional
Jokowi: Kunci Pemulihan Ekonomi yakni Kemampuan Mengatasi Pandemi

Jokowi: Kunci Pemulihan Ekonomi yakni Kemampuan Mengatasi Pandemi

Nasional
Jokowi: Alhamdulillah, di Asia Kita Termasuk Terdepan dalam Vaksinasi

Jokowi: Alhamdulillah, di Asia Kita Termasuk Terdepan dalam Vaksinasi

Nasional
Wapres Minta BSI Segera Susun Rencana Kerja untuk Jadi Pemain Global

Wapres Minta BSI Segera Susun Rencana Kerja untuk Jadi Pemain Global

Nasional
Saat Jokowi Minta Kumpulan Massa Ditindak, tapi Justru Disambut Kerumunan Kala Kunker ke NTT…

Saat Jokowi Minta Kumpulan Massa Ditindak, tapi Justru Disambut Kerumunan Kala Kunker ke NTT…

Nasional
Jokowi: Kita Sudah Jalani Setahun Masa Tersulit, Sekarang Masa Kebangkitan

Jokowi: Kita Sudah Jalani Setahun Masa Tersulit, Sekarang Masa Kebangkitan

Nasional
SBY Turun Gunung Hadapi Isu Kudeta, Pengamat: Ini Persoalan Serius

SBY Turun Gunung Hadapi Isu Kudeta, Pengamat: Ini Persoalan Serius

Nasional
Wapres Minta Integrasi Teknologi Informasi Digital BSI Segera Dilakukan

Wapres Minta Integrasi Teknologi Informasi Digital BSI Segera Dilakukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X