Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/06/2020, 06:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -Hasil survei cepat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan UNICEF menunjukkan, 83,9 persen layanan kesehatan imunisasi anak di Indonesia terdampak akibat pandemi Covid-19.

Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes Vensya Sitohang menjelaskan, survei yang digelar pada periode April 2020 itu menunjukkan bahwa layanan imunisasi di hampir semua provinsi, kabupaten, dan kota terkena dampak Covid-19.

"Hampir 83,9 persen pelayanan kesehatan terdampak, artinya pelayanan imunisasi atau pemberian imunisasi itu tidak dilaksanakan lagi, yang tentu kita tahu seperti apa dampak daripada kalau pelayanan imunisasi ini tidak dilakukan," ujar Vensya dalam diskusi di Graha BNPB, Jakarta, Senin (8/6/2020).

"Kalau dari Januari-Februari, sebenarnya masih belum terdampak di dalam laporan. Tapi di April, itu sudah cukup signifikan penurunannya," ungkap Vensya.

Baca juga: Imunisasi Tertunda Akibat Pandemi, Ini Saran IDAI

Di sisi lain, Vensya mengingatkan, tidak melakukan imunisasi justru lebih berbahaya dari Covid-19 itu sendiri.

Bahkan, kata dia, sejumlah negara lain juga sudah menegaskan bahwa di tengah pandemi Covid-19 tidak boleh menghentikan imunisasi.

"Kita ingatkan bahwa vaksin untuk imunasi itu aman, teregristrasi, bahkan sudah mendapatkan izin edar dari BPOM, efektif," tegas dia.

Jangan Takut Imunisasi

Selain itu, Kemenkes juga meminta petugas kesehatan dapat meyakinkan masyarakat agar tidak takut melakukan imunisasi anak di tengah pandemi Covid-19.

Baca juga: Kemenkes Minta Petugas Yakinkan Masyarakat Tak Takut Imunisasi Saat Pandemi

Menurut Vensya, hal itu dilakukan supaya orangtua tidak khawatir ketika membawa anaknya ke pelayanan kesehatan.

"Agar orangtua itu yakin dia membawa anaknya ke pelayanan kesehatan tidak tertular dengan Covid-19," ujar Vensya.

Karena itu, Vensya mengatakan petugas kesehatan dan komponen masyarakat perlu melakukan komunikasi dan edukasi mengenai amannya layanan kesehatan imunisasi di tengah pandemi Covid-19.

Baca juga: Kemenkes: 83,9 Persen Pelayanan Imunisasi Terdampak Pandemi Covid-19

Menurut dia, pelayanan kesehatan saat ini sudah menerapkan standard operating procedure (SOP) agar terhindar dari penyebaran virus corona.

"Di pelayanan kesehatan itu dibuat sedemikain rupa dengan sesuai SOP yang ada," kata dia.

Sesuai Protokol Kesehatan

Vensya mengatakan, Kemenkes juga telah mengeluarkan protokol kesehatan yang diperuntukkan dalam layanan kesehatan.

Adapun, imbauan dalam protokol kesehatan tersebut meliputi, orangtua anak yang mendatangi lokasi pelayanan kesehatan diwajibkan menggunakan masker. Kemudian, anak yang akan mendapatkan imunisasi harus dipastikan sehat.

Baca juga: IDAI: Covid-19 Hambat Imunisasi, Orangtua Takut Bawa Anak ke Posyandu

Kemudian, petugas kesehatan juga diwajibkan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Mulai dari sarung tangan hingga masker bedah.

Tak hanya itu, petugas kesehatan juga perlu mengatur jarak antar pasien, termasuk mengatur pola pendaftaran antara yang sehat dan yang sakit.

"Pada waktu menunggu harus dikasih jarak dan tentunya harus disediakan untuk mencuci tangan. Setelah selesai melakukan imunisasi juga harus disediakan hand sanitizer," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 10 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut, Bahas Apa?

Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut, Bahas Apa?

Nasional
Gelar Wayang Kulit, Kapolri Harap Semakin Perkuat Persatuan Kesatuan Jelang Tahun Politik

Gelar Wayang Kulit, Kapolri Harap Semakin Perkuat Persatuan Kesatuan Jelang Tahun Politik

Nasional
Update 3 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 241 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.778

Update 3 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 241 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.778

Nasional
Ungkap Derita Terseret Skenario Ferdy Sambo, Chuck Putranto: Anak Diperiksa Psikis, Istri Dihina

Ungkap Derita Terseret Skenario Ferdy Sambo, Chuck Putranto: Anak Diperiksa Psikis, Istri Dihina

Nasional
KPK Tunjuk Jaksa yang Pernah Periksa Adik Ipar Jokowi Jadi Plt Direktur Penuntutan

KPK Tunjuk Jaksa yang Pernah Periksa Adik Ipar Jokowi Jadi Plt Direktur Penuntutan

Nasional
Mahfud Sebut Indeks Persepsi Korupsi Turun Bukan Penilaian ke Pemerintah Saja, tapi DPR dan Peradilan

Mahfud Sebut Indeks Persepsi Korupsi Turun Bukan Penilaian ke Pemerintah Saja, tapi DPR dan Peradilan

Nasional
Kepala Daerah Takut Diperiksa Aparat, Mendagri Disebut Masih Punya 'PR'

Kepala Daerah Takut Diperiksa Aparat, Mendagri Disebut Masih Punya "PR"

Nasional
Kepala Daerah Takut Diselidiki Aparat Diduga Dampak Mafia Peradilan

Kepala Daerah Takut Diselidiki Aparat Diduga Dampak Mafia Peradilan

Nasional
Pemerintah Diminta Tambah Subsidi Parpol dan Kampanye Cegah Kepala Daerah Korupsi

Pemerintah Diminta Tambah Subsidi Parpol dan Kampanye Cegah Kepala Daerah Korupsi

Nasional
Kekecewaan Eks Anak Buah Sambo: Loyalitas Saya Dimanfaatkan demi Kepentingan Pribadi

Kekecewaan Eks Anak Buah Sambo: Loyalitas Saya Dimanfaatkan demi Kepentingan Pribadi

Nasional
BRIN Pasuruan Disebut Bukan Tutup, tapi Dialihkan Kerjanya

BRIN Pasuruan Disebut Bukan Tutup, tapi Dialihkan Kerjanya

Nasional
Wapres Harap Dunia Pariwisata ASEAN Kembali ke Puncak Kejayaan

Wapres Harap Dunia Pariwisata ASEAN Kembali ke Puncak Kejayaan

Nasional
Kepala Daerah Takut Diperiksa Soal Dugaan Korupsi, Diduga Akibat Keliru Alur Penyelidikan

Kepala Daerah Takut Diperiksa Soal Dugaan Korupsi, Diduga Akibat Keliru Alur Penyelidikan

Nasional
KY Sebut Tak Ada Larangan Polisi Aktif Ikut Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA

KY Sebut Tak Ada Larangan Polisi Aktif Ikut Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.