Layanan Imunisasi Anak Turun, Ini Saran Kemenkes untuk Orangtua dan Tenaga Kesehatan

Kompas.com - 09/06/2020, 06:00 WIB
Tiga puluh siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 5 Kota Banda Aceh diimunisasi difteri oleh petugas medis dari Kecamatan Ulee Kareng, Selasa (29/10/2019). Imunisasi virus difteri, campak dan rubela kepada siswa tingkat sekolah dasar ini merupakan program rutin Dinas Kesehatan setiap taun dua kali dilakukan dengan cara turun langsung ke sekolah.  imunisasi diberikan hanya diberikan kepada siswa yang mendapatkan persetujuan dari orang tuanya melalui surat yang diberikan melalui siswa untuk ditanda tangani oleh orang tua siswa masing-masing.Kasus anak pendirita difteri sebelumnya di Kecamatan Ulee Kareng pada Tahun 2018 lalu diketahui terindikasi positif difeteri sebanyak tiga orang anak, namun kondisinya saat ini sudah mendapatkan penangan medis dan sudah normal. Raja UmarTiga puluh siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 5 Kota Banda Aceh diimunisasi difteri oleh petugas medis dari Kecamatan Ulee Kareng, Selasa (29/10/2019). Imunisasi virus difteri, campak dan rubela kepada siswa tingkat sekolah dasar ini merupakan program rutin Dinas Kesehatan setiap taun dua kali dilakukan dengan cara turun langsung ke sekolah. imunisasi diberikan hanya diberikan kepada siswa yang mendapatkan persetujuan dari orang tuanya melalui surat yang diberikan melalui siswa untuk ditanda tangani oleh orang tua siswa masing-masing.Kasus anak pendirita difteri sebelumnya di Kecamatan Ulee Kareng pada Tahun 2018 lalu diketahui terindikasi positif difeteri sebanyak tiga orang anak, namun kondisinya saat ini sudah mendapatkan penangan medis dan sudah normal.

JAKARTA, KOMPAS.com -Hasil survei cepat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan UNICEF menunjukkan, 83,9 persen layanan kesehatan imunisasi anak di Indonesia terdampak akibat pandemi Covid-19.

Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes Vensya Sitohang menjelaskan, survei yang digelar pada periode April 2020 itu menunjukkan bahwa layanan imunisasi di hampir semua provinsi, kabupaten, dan kota terkena dampak Covid-19.

"Hampir 83,9 persen pelayanan kesehatan terdampak, artinya pelayanan imunisasi atau pemberian imunisasi itu tidak dilaksanakan lagi, yang tentu kita tahu seperti apa dampak daripada kalau pelayanan imunisasi ini tidak dilakukan," ujar Vensya dalam diskusi di Graha BNPB, Jakarta, Senin (8/6/2020).

"Kalau dari Januari-Februari, sebenarnya masih belum terdampak di dalam laporan. Tapi di April, itu sudah cukup signifikan penurunannya," ungkap Vensya.

Baca juga: Imunisasi Tertunda Akibat Pandemi, Ini Saran IDAI

Di sisi lain, Vensya mengingatkan, tidak melakukan imunisasi justru lebih berbahaya dari Covid-19 itu sendiri.

Bahkan, kata dia, sejumlah negara lain juga sudah menegaskan bahwa di tengah pandemi Covid-19 tidak boleh menghentikan imunisasi.

"Kita ingatkan bahwa vaksin untuk imunasi itu aman, teregristrasi, bahkan sudah mendapatkan izin edar dari BPOM, efektif," tegas dia.

Jangan Takut Imunisasi

Selain itu, Kemenkes juga meminta petugas kesehatan dapat meyakinkan masyarakat agar tidak takut melakukan imunisasi anak di tengah pandemi Covid-19.

Baca juga: Kemenkes Minta Petugas Yakinkan Masyarakat Tak Takut Imunisasi Saat Pandemi

Menurut Vensya, hal itu dilakukan supaya orangtua tidak khawatir ketika membawa anaknya ke pelayanan kesehatan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Punya Juru Masak Baru, Namanya Kaesang

Jokowi Punya Juru Masak Baru, Namanya Kaesang

Nasional
Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Nasional
Menristek: Listrik dari Pengolahan Sampah Harus Terus Dikembangkan

Menristek: Listrik dari Pengolahan Sampah Harus Terus Dikembangkan

Nasional
Kemenkes: Ada Kemungkinan Vaksinasi Covid-19 Libur Selama Idul Fitri

Kemenkes: Ada Kemungkinan Vaksinasi Covid-19 Libur Selama Idul Fitri

Nasional
Paspor Jozeph Paul Zhang Akan Dicabut, Polri Koordinasi dengan Imigrasi

Paspor Jozeph Paul Zhang Akan Dicabut, Polri Koordinasi dengan Imigrasi

Nasional
Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Nasional
Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Nasional
Kemendikbud: Kamus Sejarah Indonesia Sudah Ditarik

Kemendikbud: Kamus Sejarah Indonesia Sudah Ditarik

Nasional
Warga Tak Bawa Dokumen Perjalanan Saat Bepergian Bakal Diminta Putar Balik

Warga Tak Bawa Dokumen Perjalanan Saat Bepergian Bakal Diminta Putar Balik

Nasional
Kemenkumham Sebut Belum Ada Permohonan Pelepasan Status Warga Negara Jozeph Paul Zhang

Kemenkumham Sebut Belum Ada Permohonan Pelepasan Status Warga Negara Jozeph Paul Zhang

Nasional
Fraksi PPP Imbau Menteri Tetap Fokus Bekerja, Jangan Terpengaruh Isu Reshuffle

Fraksi PPP Imbau Menteri Tetap Fokus Bekerja, Jangan Terpengaruh Isu Reshuffle

Nasional
Satgas: Jumlah Kasus Positif dan Kematian Covid-19 Mingguan Meningkat

Satgas: Jumlah Kasus Positif dan Kematian Covid-19 Mingguan Meningkat

Nasional
Doni Monardo: Kepulangan Perantau ke Kampung Halaman Meningkatkan Kasus Covid-19

Doni Monardo: Kepulangan Perantau ke Kampung Halaman Meningkatkan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Sebut Litbang Kementerian Dipindahkan ke BRIN

Jokowi Sebut Litbang Kementerian Dipindahkan ke BRIN

Nasional
Kapolri dan Komnas HAM Teken Nota Kesepahaman soal Penegakan Hak Asasi

Kapolri dan Komnas HAM Teken Nota Kesepahaman soal Penegakan Hak Asasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X