Kompas.com - 08/06/2020, 21:15 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat melakukan konferensi pers dengan wartawan secara telekonferensi di rumah dinas, Senin (8/6/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat melakukan konferensi pers dengan wartawan secara telekonferensi di rumah dinas, Senin (8/6/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah menyiapkan TNI/Polri dalam penerapan new normal untuk mengawasi masyarakat yang tak patuh peraturan.

Sebab, dalam masa transisi new normal di Jakarta yang dimulai sejak Senin (8/6/2020), ada saja warga yang tak menaati protokol kesehatan yang seharusnya dilakukan.

"Pertama tentu sosialisai, imbauan. Kedua, pengawasan. Makanya pemerintah menyiapkan TNI/Polri maksudnya untuk terus mengingatkan pada masyarakat yang lalai, yang kurang disiplin," kata Ma'ruf dalam konferensi pers melalui telekonferensi, Senin (8/6/2020).

Baca juga: KSP Ajak Pelaku Pasar Terapkan Protokol New Normal

Ma'ruf mengatakan, pelibatan TNI/Polri untuk mengawasi masyarakat yang tidak patuh dibutuhkan karena jika hanya imbauan, menurut dia, banyak warga yang tak acuh.

Oleh karena itu, kata dia, masyarakat yang masih lalai dan tak acuh perlu diberi teguran dan peringatan agar mereka mematuhi aturan. 

"Jadi memang masih ada (masyarakat) yang patuh sebenarnya, tidak ada masalah, tapi yang belum patuh, perlu ada teguran supaya tidak membahayakan yang lain," kata dia.

Baca juga: Kota Tangerang Masuk Masa Transisi New Normal

Hal itu pula yang membuat pemerintah melakukan edukasi atau imbauan dan pengawasan kepada masyarakat agar bisa mematuhi protokol kesehatan.

"Saya mohon itu sekarang menjadi lebih penting daripada kemarin, kemarin kan orang berkegiatan dari rumah sekarang kan tidak. Oleh karena itu menjaga protokol kesehatan menjadi sangat penting," ucap dia. 

Pemprov DKI Jakarta mengizinkan kembali aktivitas perkantoran di wilayah Ibu Kota mulai Senin hari ini.

Sebelumnya, sejak awal penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hanya usaha terkait 11 sektor yang diizinkan beroperasi.

Para pekerja yang sebelumnya work from home (WFH) ataupun dirumahkan tiga bulan belakangan ini kini diizinkan masuk kantor kembali pada masa penerapan PSBB transisi.

Baca juga: Era New Normal, Kota Padang Berlakukan Razia Masker di Pasar Tiap 2 Jam

Beberapa protokol kesehatan yang wajib diterapkan di perkantoran antara lain membatasi karyawan yang masuk maksimal 50 persen dan harus membagi jam kerja karyawan yang bekerja di kantor.

Pembagian jam kerja ini bertujuan untuk menghindari antrean panjang yang menimbulkan kerumunan di tempat kerja, terutama di gedung-gedung tinggi.

 

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Nasional
India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

Nasional
Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Nasional
Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Nasional
Kemhan: Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Kemhan: Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Nasional
Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Nasional
Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Nasional
Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Nasional
Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Nasional
Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Nasional
Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

Nasional
Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

Nasional
Kemerdekaan Indonesia dan Toleransi Para Pemimpin Islam

Kemerdekaan Indonesia dan Toleransi Para Pemimpin Islam

Nasional
Oknum KPK Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai, Firli Pastikan Tak Akan Tolerir Penyimpangan

Oknum KPK Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai, Firli Pastikan Tak Akan Tolerir Penyimpangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X