Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadjroel Klaim Mayoritas Masyarakat Percaya pada Pemerintah soal Penanganan Pandemi

Kompas.com - 08/06/2020, 16:31 WIB
Ihsanuddin,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengklaim tingkat kepercayaan terhadap Presiden Joko Widodo masih cukup tinggi, meskipun mengalami tren penurunan.

Hal itu disampaikan Fadjroel menanggapi survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia. Survei menunjukan kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden menurun ke angka 66,5 persen (Mei 2020) dari sebelumnya 69,5 persen (Februari 2020).

Fadjroel menilai penurunan itu masih wajar di tengah pandemi Covid-19 yang berdampak pada kesehatan hingga ekonomi.

Baca juga: KSP Anggap Penurunan Kepuasan Publik atas Kinerja Jokowi dalam Batas Wajar

"Pada situasi pandemi yang berat ini, mayoritas masyarakat percaya kepada pemerintah pusat," kata Fadjroel kepada wartawan, Senin (8/6/2020).

Fadjroel menyebut Presiden Jokowi sangat menghargai mayoritas masyarakat yang masih merasa puas dengan kinerja pemerintah.

"Kepercayaan ini menjadi modal bagi presiden untuk terus bekerja keras membangun sistem responsif yang ditandai oleh transparansi, akuntabilitas dan kecepatan bertindak dalam penanganan Covid-19 untuk memasuki kenormalan baru," sambungnya.

Fadjroel menyadari di tengah pandemi ini, ada sejumlah catatan dari masyarakat terkait kebijakan yang belum ideal. Menurut dia, hal tersebut menjadi perhatian sangat serius.

"Seperti program bantuan sosial yang masih belum terdistribusi secara tepat," ucap Fadjroel.

Baca juga: Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi Turun, PDI-P Nilai Bisa Saja Ada Bias Data

 

Fadjroel menyebut, kunci jawaban masalah distribusi bantuan sosial ini adalah penguatan sistem responsif yang secara organisasi dilaksanakan oleh aparatur birokrasi pemerintahan, dari pusat sampai daerah.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo terus berupaya melakukan reformasi birokrasi sejak awal periode pemerintahan.

Namun kesuksesan membangun dan menguatkan sistem responsif ini juga dipengaruhi oleh partisipasi publik.

"Sehingga Presiden Joko Widodo mendorong partisipasi publik untuk reformasi birokrasi yang konstruktif dan berprinsip pada kepentingan umum," kata dia.

Baca juga: Survei: Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Cenderung Menurun

Sebelumnya diberitakan, hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukan kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden Joko Widodo cenderung menurun di tengah penanganan pandemi Covid-19.

Penurunan terjadi walaupun tak signifikan dibandingkan tiga bulan sebelumnya.

"Kepuasan terhadap kerja Jokowi sekitar 66,5 persen, cenderung menurun tapi tidak signifikan dibanding temuan sebelumnya 69,5 persen," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers daring, Minggu (7/6/2020).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Nasional
Semua Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja  Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Semua Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com