Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kita Tidak Boleh Terpapar Covid-19, Juga Tak Boleh Terkapar PHK"

Kompas.com - 08/06/2020, 13:58 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo meminta, seluruh provinsi, utamanya provinsi zona merah Covid-19 untuk terus mengendalikan pandemi tersebut.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, ia mengatakan, Covid-19 tidak hanya berdampak pada persoalan kesehatan semata, tetapi juga terhadap stabilitas nasional.

Dalam kurun kurang lebih tiga bulan, 3,7 juta karyawan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dampak dari pandemi ini berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.

"Itu yang formal, belum lagi yang informal," kata Doni di Balai Prajurit Manunggal, Makassar, seperti dilansir dari laman Covid19.go.id, Senin (8/6/2020).

Baca juga: Doni Monardo: Presiden Minta Harga Tes Covid-19 Tak Beratkan Masyarakat

Oleh karena itu, pemerintah mengambil sejumlah langkah untuk mempersiapkan wilayah dalam memulai aktivitas masyarakat yang produktif namun tetap aman.

"Kita harus mempersiapkan diri melaksanakan kegiatan masyarakat yang produktif tetapi aman Covid-19. Artinya kita tidak boleh terpapar Covid-19, tapi kita juga tidak boleh terkapar PHK," kata Doni.

Doni menambahkan, wilayah yang akan memulai aktivitas masyarakatnya harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditentukan serta melakukan sejumlah simulasi.

Ia menekankan, kunci keberhasilan masyarakat agar dapat tetap menjalankan aktivitas dan terbebas dari Covid-19 adalah disiplin dalam menegakkan protokol kesehatan.

Oleh sebab itu, pemerintah mengambil langkah untuk segera dilakukan upaya persiapan wilayah dalam memulai aktivitas masyarakat yang produktif namun tetap aman COVID-19.

Baca juga: Menko PMK Sebut Pemetaan Kasus Positif Covid-19 Sangat Penting

Tentunya ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh suatu wilayah untuk kemudian diberikan ruang untuk memulai melalalui beberapa tahapan-tahapan dan simulasi.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi sebelumnya menyebut ada tiga provinsi yang masuk zona merah Covid-19, yaitu Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.

Saat bertandang ke Sulawesi Selatan, Doni meyakini, penanganan Covid-19 di provinsi tersebut akan jauh lebih baik bila dilaksanakan secara gotong royong.

"Walaupun saat ini angkanya masih tinggi, tetapi kita lihat nanti tiga empat minggu yang akan datang, Sulawesi Selatan sebagai daerah yang mungkin masih banyak kasus akan bisa menjadi lebih rendah bahkan nol berkat kerja keras seluruh komponen," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com