Permabudhi: Peraturan Covid-19 Akan Kacau jika Tak Didukung Semua Pihak

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua PP Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Philip K Widjaja menilai peraturan yang dibuat pemerintah terkait pencegahan dan penanganan virus corona atau Covid-19 akan kacau apabila tidak didukung dari semua pihak.

Hal itu ia ungkapkan dalam acara disuksi online bertajuk "Tata Hidup Baru (The Normal Life): Prespektif Agama-agama" pada Senin (8/6/2020).

"Peraturan pemerintah tanpa dukungan semuanya maka kekacauan pasti akan terjadi," kata Philip.

Baca juga: Kasus Covid-19 Terus Naik di 4 Provinsi Ini, Pemerintah Kirim Tenaga Ahli

Kekacauan yang dimaksud Philip bisa terjadi hampir di semua sektor kehidupan masyarakat, mulai dari sektor medis, ekonomi, pendidikan, agama hingga sosial dan budaya.

"Dan makin lama bila terlambat menangani kekacauan maka kesulitan untuk recovery, akan berlipat ganda sulitnya," ucapnya.

Selain itu, Philip juga meminta agar pemerintah agar terus berkomunikasi dengan pemuka agama. Sehingga, pandemi Covid-19 bisa diselesaikan dengan baik.

"Maka komunikasi dengan para tokoh daerah juga kita mintakan agar bisa harmonis, bisa selaras dalam penanganan atau melawan pandemi yang sedang melanda kita ini," ujar Philip.

Diketahui, pemerintah sudah membuat serangkaian kebijakan terkait pencegahan dan penanganan Covid-19.

Baca juga: Satu Anggotanya Positif Covid-19, Bawaslu Pastikan Pengawasan Pilkada Tak Terganggu

Di antaranya, pemerintah mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas yang tidak perlu di luar rumah.

Kemudian selalu menggunakan masker saat keluar rumah, menjaga jarak antar manusia, selalu rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir.

Serta selalu mengkonsumsi makanan sehat dan rajin berolahraga untuk menjaga imunitas tubuh.