Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I Minta TNI Investigasi Total Terkait Jatuhnya Helikopter MI-17

Kompas.com - 08/06/2020, 08:35 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyahari meminta Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melakukan investigasi secara menyusul atas jatuhnya helikopter MI-17 dengan nomor registrasi HA 5141 di Kendal, Sabtu (6/6/2020).

Sebab, menurut Kharis, kecelakaan helikopter dengan jenis MI-17 sudah dua kali terjadi setelah sebelumnya di Papua pada 2019 yang lalu.

"Bulan Juli 2019 Helikopter MI-17 Milik TNI AD juga jatuh di Papua dan kemarin di Kendal Jawa Tengah ini jelas harus dilakukan investigasi menyeluruh dan serius, karena TNI kita banyak pakai Heli jenis ini," kata Kharis dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (8/6/2020).

Baca juga: Kondisi Prajurit TNI AD Penumpang Helikopter Mi-17 yang Selamat

Kharis mengatakan, helikopter MI-17 merupakan buatan Rusia dan paling sering digunakan TNI Angkatan Darat untuk melakukan latihan maupun misi pengiriman logistik dan pasukan.

Oleh karenanya, ia meminta Panglima TNI untuk menambahkan biaya pemeliharaan dan perawatan helikopter dan Alutsista lainnya.

"Saya mohon kepada Panglima TNI mengingat rentan dan pentingnya Alutsista TNI agar menambahkan biaya pemeliharaan dan perawatan Alutsista jangan sampai ada yang kurang sedikitpun dan semoga tidak ada kecelakaan lagi ke depan" ujarnya.

Baca juga: Kecelakaan Helikopter MI-17 TNI AD di Kendal, Jatuh Saat Lakukan Tactical Manuver

Lebih lanjut, Kharis menyampaikan belasungkawa atas kecelakaan helikopter MI-17 yang mengangkut sembilan personel TNI tersebut.

"Saya sampaikan duka mendalam kepada keluarga prajurit yang gugur dan terluka, Helikopter tersebut sedang melaksanakan misi latihan terbang di Pusat Pendidikan Penerbang AD, Semarang, Jawa Tengah, sebagai bagian dari program Pendidikan Calon Perwira dan itu merupakan tugas negara," ucapnya

"Semoga Keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan dan keikhlasan," pungkasnya.

Baca juga: Senjata yang Digunakan Tembaki 3 Truk BUMN di Papua Diduga Milik TNI Dibawa Heli MI-17 yang Jatuh

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Nefra Firdaus mengatakan, helikopter MI-17 tengah melaksanakan misi latihan di Pusat Pendidikan Penerbang AD sebelum kecelakaan.

Helikopter milik TNI AD dengan nomor registrasi HA 5141 itu jatuh di Kaliwungu, Kecamatan Kendal, Jawa Tengah, Sabtu (6/6/2020).

"Sekitar jam 13.40 (WIB) siang tadi, Helikopter MI-17 ini jatuh di Kaliwungu, Kec. Kendal, Jawa Tengah," ujar Nefra kepada Kompas.com, Sabtu.

"Helikopter sedang melaksanakan misi latihan terbang di Pusat Pendidikan Penerbang AD, Semarang, Jawa Tengah, sebagai bagian dari program Pendidikan Calon Perwira Penerbang 1," tutur dia.

Baca juga: Senjata TNI Korban Helikopter MI-17 Belum Ditemukan, Polda Papua Minta Masyarakat Tak Sepelekan Imbauan

Menurut Nefra, helikopter dinyatakan dalam kondisi baik sebelum terbang, karena saat dilaksanakan Pre-flight Check tidak ditemukan hal-hal menonjol.

Selain itu, misi latihan terbang endurance pertama juga berjalan dengan aman.

"Sekitar jam 12.35 siang, helikopter ini melaksanakan misi latihan terbang endurance kedua dengan materi terbang tactical manuver," ucap Nefra.

Setelah jatuh, Helikopter MI-17 terbakar dan menyebabkan empat orang kru meninggal dunia.

Sementara, lima kru lainnya luka-luka. Nefra mengatakan, korban luka-luka saat ini sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com