Kompas.com - 08/06/2020, 05:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk mengembangkan kasus mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi (NHD) ke arah dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Bahwa tentu sangat memungkinkan untuk dikembangkan ke arah dugaan TPPU, sejauh dari hasil penyidikan saat ini ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkannya sebagai tersangka TPPU," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Minggu (8/6/2020), dikutip dari Antara.

Untuk pengembangan tersebut, lanjut dia, penyidik KPK tentu akan mendalami setiap informasi dan keterangan yang diperoleh dari saksi-saksi maupun barang-barang yang diamankan dari hasil penggeledahan.

Baca juga: Penangkapan Nurhadi Dinilai Tak Cukup, KPK Diminta Kembangkan Dugaan Pencucian Uang dan Obstruction of Justice

Namun, kata dia, saat ini penyidik KPK akan fokus terlebih dahulu pada penguatan pembuktian unsur pasal-pasal yang dipersangkakan saat ini untuk tersangka Nurhadi dalam kasus suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di MA pada tahun 2011—2016.

Demikian pula dengan dugaan keterlibatan istri Nurhadi, Tin Zuraida, maupun pihak-pihak lain terkait dengan kasus tersebut penyidik juga akan mendalami lebih lanjut setiap informasi yang telah diterima.

Hal itu termasuk kemungkinan penerapan Pasal 21 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi atau merintangi penyidikan bagi pihak-pihak yang membantu pelarian Nurhadi.

 

Baca juga: Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Ali mengatakan bahwa KPK akan menganalisis terlebih dahulu setiap keterangan para saksi yang nantinya dipanggil penyidik.

Sebelumnya, pendiri Lokataru Kantor Hukum dan HAM Haris Azhar mendesak KPK segera menyita aset miliaran rupiah milik Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono serta mengembangkan penyelidikan pada dugaan adanya TPPU yang kemungkinan besar telah dilakukan.

Dalam penelusuran yang dilakukan Lokataru, menurut dia, setidaknya telah ditemukan beberapa aset kepemilikan Nurhadi dan Rezky, yakni tujuh aset tanah dan bangunan dengan nilai ratusan miliar rupiah serta empat lahan usaha kelapa sawit.

Selanjutnya, delapan badan hukum dalam berbagai jenis baik PT hingga UD, 12 mobil mewah dengan harga puluhan miliar rupiah, dan 12 jam tangan mewah dengan nilai puluhan miliar rupiah.

Baca juga: BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai Family Corruption

"Tak hanya itu, diduga masih ada aset lain yang kemungkinan besar belum terjangkau. Kami menemukan indikasi kuat ada penggunaan nama-nama di luar Nurhadi yang tercatat mengatasnamakan aset hasil tindak pidana dimaksud," ucap Haris melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (4/6).

Nurhadi dan Rezky bersama Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto (HSO) telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di MA pada tahun 2011—2016 pada tanggal 16 Desember 2019. Ketiganya kemudian dimasukkan dalam status daftar pencarian orang (DPO) sejak Februari 2020.

Untuk tersangka Nurhadi dan Rezky telah ditangkap tim KPK di Jakarta, Senin (1/6), sementara tersangka Hiendra masih menjadi buronan.

Nurhadi dan Rezky ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar terkait dengan pengurusan sejumlah perkara di MA, sedangkan Hiendra ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber Antara


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi III DPR Kutuk Aksi Bom Bunuh Diri di Polsek Astana Anyar Bandung

Komisi III DPR Kutuk Aksi Bom Bunuh Diri di Polsek Astana Anyar Bandung

Nasional
Pelaku Bom Bunuh Diri di Bandung merupakan Napiter, Ketua Komisi III Minta Program Deradikalisasi Dicek Ulang

Pelaku Bom Bunuh Diri di Bandung merupakan Napiter, Ketua Komisi III Minta Program Deradikalisasi Dicek Ulang

Nasional
Menag Yaqut: Bom di Astanaanyar Bukti Kekerasan Selalu Rugikan Banyak Pihak

Menag Yaqut: Bom di Astanaanyar Bukti Kekerasan Selalu Rugikan Banyak Pihak

Nasional
3 Cerita Ferdy Sambo yang Dianggap Tak Masuk Akal oleh Hakim

3 Cerita Ferdy Sambo yang Dianggap Tak Masuk Akal oleh Hakim

Nasional
Usai Penembakan, Sambo Klaim Minta Dipanggilkan Ambulans untuk Selamatkan Yosua

Usai Penembakan, Sambo Klaim Minta Dipanggilkan Ambulans untuk Selamatkan Yosua

Nasional
Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar, DPR Minta BNPT dan Densus 88 Polri Cari Aktor Intelektualnya

Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar, DPR Minta BNPT dan Densus 88 Polri Cari Aktor Intelektualnya

Nasional
Buntut Bom Bunuh Diri di Polsek Astaannyar, KPK Lengkapi Satpam dengan Rompi Anti Peluru

Buntut Bom Bunuh Diri di Polsek Astaannyar, KPK Lengkapi Satpam dengan Rompi Anti Peluru

Nasional
Ferdy Sambo Sebut Putri Cinta Pertama dari SMP dan Percaya 1.000 Persen Ceritanya

Ferdy Sambo Sebut Putri Cinta Pertama dari SMP dan Percaya 1.000 Persen Ceritanya

Nasional
Bela Anies yang Dilaporkan ke Bawaslu, Nasdem: Belum Ada Aturan, kok Dibilang Curi Start?

Bela Anies yang Dilaporkan ke Bawaslu, Nasdem: Belum Ada Aturan, kok Dibilang Curi Start?

Nasional
Akademisi Universitas Andalas Sebut KUHP Baru Cacat Materiil, Tak Ada Pilihan Selain Gugat ke MK

Akademisi Universitas Andalas Sebut KUHP Baru Cacat Materiil, Tak Ada Pilihan Selain Gugat ke MK

Nasional
Gugat Peraturan KPU ke MA, Masyumi: Kami Merasa Pemilu Dimulai dengan Tidak Jujur dan Adil

Gugat Peraturan KPU ke MA, Masyumi: Kami Merasa Pemilu Dimulai dengan Tidak Jujur dan Adil

Nasional
Ferdy Sambo Ungkap Hasil Poligraf tentang Pernyataannya Tak Tembak Brigadir J

Ferdy Sambo Ungkap Hasil Poligraf tentang Pernyataannya Tak Tembak Brigadir J

Nasional
Hakim Heran pada Pengakuan Ferdy Sambo: Saudara Bilang Khawatir ke Istri, tapi Main Bulu Tangkis Bisa

Hakim Heran pada Pengakuan Ferdy Sambo: Saudara Bilang Khawatir ke Istri, tapi Main Bulu Tangkis Bisa

Nasional
BNPT Enggan Disebut Kecolongan Dalam Kasus Bom Bunuh Diri di Bandung

BNPT Enggan Disebut Kecolongan Dalam Kasus Bom Bunuh Diri di Bandung

Nasional
KUHP yang Baru Dinilai Cacat Formil, Tak Penuhi Konsep Partisipasi

KUHP yang Baru Dinilai Cacat Formil, Tak Penuhi Konsep Partisipasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.