Minta Tracking Covid-19 Diperbanyak, Menko PMK Harap Uji Spesimen Bisa Mencapai 30.000 Per Hari

Kompas.com - 07/06/2020, 12:09 WIB
Petugas kesehatan mengambil sampel swab spesimen pasien saat swab lendir tenggorokan di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), Depok, Jawa Barat, Kamis (30/4/2020). Pemeriksaan ini dilakukan guna mempersempit penyebaran COVID-19 di wilayah Depok dan sekitarnya. Sebanyak 79 persen wilayah Depok sudah masuk dalam kategori zona merah penyebaran Covid-19. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPetugas kesehatan mengambil sampel swab spesimen pasien saat swab lendir tenggorokan di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), Depok, Jawa Barat, Kamis (30/4/2020). Pemeriksaan ini dilakukan guna mempersempit penyebaran COVID-19 di wilayah Depok dan sekitarnya. Sebanyak 79 persen wilayah Depok sudah masuk dalam kategori zona merah penyebaran Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan, proses penelusuran terhadap orang yang melakukan kontak dengan pasien terpapar Covid-19 harus diperbanyak.

Sebab penelusuran tersebut akan sangat berkaitan dengan jumlah orang yang harus diuji spesimennya.

Apalagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menaikkan target pengujian spesimen menjadi 20.000 per hari dari semula 10.000 per hari.

"Proses tracking perlu diperbanyak agar bisa lebih terdeteksi kasus-kasus dan penyebarannya," ujar Muhadjir dikutip dari siaran pers, Minggu (7/6/2020).

Baca juga: Menko PMK: New Normal Bukan Berarti Seenaknya

Muhadjir pun optimistis target pengujian 20.000 spesimen per hari dapat tercapai. Bahkan tak menutup kemungkinan bisa mencapai 30.000 spesimen per hari.

Sebab dari data yang tercatat, kata dia, pada 6 Mei 2020 tercatat 13.333 tes yang bisa dilakukan sehingga kemungkinan target 20.000 spesimen per hari pun bisa tercapai.

"Saya kira bukan hal mustahil. Malah seharusnya kita bisa memikirkan bagaimana mencapai target 30.000," kata Muhadjir.

Ketua Dewan Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ini mengatakan, penelusuran dan percepatan uji spesimen akan berhasil dengan bantuan para relawan.

Oleh karena itu, ia meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Kemenristek Dikti) untuk menggerakkan secara masif perekrutan relawan.

Baca juga: Jubir Pemerintah Sebut 80 Persen Penderita Covid-19 Tidak Memiliki Gejala

Mereka yang direkrut utamanya adalah mahasiswa tingkat S2 di bidang kesehatan masyarakat, keperawatan, dan mikrobiologi molekuler.

Selain itu, Muhadjir juga meminta Kementerian Perdagangan membuat regulasi terkait harga alat tes swab untuk uji spesimen harus murah dan seragam.

"Ini untuk menyukseskan percepatan pengujian spesimen. Jadi tidak boleh ada persaingan terbuka. Karena ini perang melawan Covid-19 dan jangan ada orang yang mengambil untung terlalu banyak," tegasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Nasional
Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Nasional
Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Nasional
KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Nasional
Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Nasional
4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X