Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Epidemiolog UI Sarankan Pemprov DKI Jakarta Survei di Pasar Tradisional untuk Deteksi Covid-19

Kompas.com - 06/06/2020, 15:53 WIB
Sania Mashabi,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Tri Yunus Miko Wahyono menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan survei terkait Covid-19 di pasar-pasar tradisional.

Hal ini, menurut dia, perlu dilakukan untuk mengkontrol dan mendeteksi penyebaran Covid-19 di Jakarta.

"Di semua Pasar Tanah Abang, semuanya kalau bisa dilakukan survei. Kita harus yakinkan kemudian di sana tidak ada penularan, di tempat-tempat umum, di terminal," kata Miko dalam diskusi online bertajuk 'New Normal Are You Ready?', Sabtu (6/6/2020).

Baca juga: Mandeknya Revitalisasi Pasar Ciputat, Terbentur Persoalan Aset hingga Kesepakatan Pedagang

Miko menilai memang sulit untuk mengkontrol penyebaran Covid-19 di pasar.

Oleh karena itu, jika Jakarta ingin menerapkan era kenormalan baru (new normal) di bidang ekonomi, ia menyarankan agar mall atau pusat perbelanjaan saja yang dibuka terlebih dahulu.

"Jadi kalaupun mau dibuka, kalau yang cepat yang boleh cepat adalah mall yang pada kalangan sosial ekonomi menengah ke atas dulu. Jangan yang menengah ke bawah dibuka," ujarnya.

"Jadi kalau yang ke bawah dibuka jadi repot begitu. Karena klasternya Ini kebanyakan sosial menengah ke bawah," lanjut dia.

Miko juga menyarankan agar Jakarta memetakan tempat umum mulai dari pasar hingga pariwisata untuk memudahkan survei.

"Jadi pasarnya itu harus dipetakan, kemudian tempat pariwisata harus dipetakan. Jadi yakinkan bahwa, semua tidak ada tempat penjualan lagi begitu," ucap Miko.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk kembali memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Ibu Kota.

PSBB di Jakarta diperpanjang hingga akhir Juni 2020.

"Kami di gugus tugas memutuskan untuk menetapkan status PSBB di DKI diperpanjang, dan menetapkan bulan Juni sebagai masa transisi," ujar Anies dalam siaran YouTube Pemprov DKI Jakarta, Kamis (4/6/2020).

Terdapat kelonggaran-kelonggaran pada penerapan PSBB transisi dibanding penerapan PSBB sebelumnya, yakni sejumlah sektor ekonomi, sosial, dan budaya yang diperbolehkan kembali beroperasi.

Baca juga: PSBB Proporsional di Depok, Begini Pembatasan di Pasar, Mal, dan Kafe

Pemprov DKI sebelumnya hanya memperbolehkan 11 sektor usaha untuk beroperasi selama masa PSBB.

Kini, rumah ibadah, kantor, taman, ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA), museum, hingga tempat usaha kembali dibuka pada masa PSBB transisi.

"Sekarang ditambahkan di masa transisi ini, ada beberapa (yang boleh beroperasi)," ungkap Anies.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Tunggu Sikap Megawati, Sebut Pertemuan Keduanya Sangat Dibutuhkan

Surya Paloh Tunggu Sikap Megawati, Sebut Pertemuan Keduanya Sangat Dibutuhkan

Nasional
KPU: 686 TPS Gelar Pemungutan Suara Ulang

KPU: 686 TPS Gelar Pemungutan Suara Ulang

Nasional
KPU: 225 TPS Lakukan Pemilu Susulan, Terbanyak di Demak dan Paniai

KPU: 225 TPS Lakukan Pemilu Susulan, Terbanyak di Demak dan Paniai

Nasional
Jimly Sebut Hak Angket Gertakan, Hidayat Nur Wahid: Itu Hak Konstitusional DPR

Jimly Sebut Hak Angket Gertakan, Hidayat Nur Wahid: Itu Hak Konstitusional DPR

Nasional
KPU: Sebanyak 90 Petugas TPS Meninggal Dunia di Pemilu 2024

KPU: Sebanyak 90 Petugas TPS Meninggal Dunia di Pemilu 2024

Nasional
KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan Sarana Rumah Jabatan di DPR, Ada Tersangka

KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan Sarana Rumah Jabatan di DPR, Ada Tersangka

Nasional
Wakil PM Australia ke Prabowo: Sangat Menyenangkan Beri Selamat secara Langsung ke Anda

Wakil PM Australia ke Prabowo: Sangat Menyenangkan Beri Selamat secara Langsung ke Anda

Nasional
Komisi VI DPR Imbau PT KAI dan KAI Commuter Tingkatkan SOP Layanan dan Keselamatan

Komisi VI DPR Imbau PT KAI dan KAI Commuter Tingkatkan SOP Layanan dan Keselamatan

Nasional
Soal Hak Angket, Timnas Amin: Ini Bukan soal Kalah Menang, tapi Berjuang Luruskan Praktik Bernegara

Soal Hak Angket, Timnas Amin: Ini Bukan soal Kalah Menang, tapi Berjuang Luruskan Praktik Bernegara

Nasional
KPU Sebut 39,92 persen Kecamatan Selesaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilpres

KPU Sebut 39,92 persen Kecamatan Selesaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilpres

Nasional
KPU Rencanakan Pemilu Ulang di Kuala Lumpur Tanpa Metode Pos

KPU Rencanakan Pemilu Ulang di Kuala Lumpur Tanpa Metode Pos

Nasional
Bahas Kerja Sama Pertahanan dengan Prabowo, Wakil PM Australia Tegaskan Tolak Gerakan Kemerdekaan di Papua

Bahas Kerja Sama Pertahanan dengan Prabowo, Wakil PM Australia Tegaskan Tolak Gerakan Kemerdekaan di Papua

Nasional
Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, Nasdem: Mekanismenya Tak Rumit

Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, Nasdem: Mekanismenya Tak Rumit

Nasional
Ada Bendungan Lolak, Jokowi Harap Produksi Padi di Sulut Meningkat

Ada Bendungan Lolak, Jokowi Harap Produksi Padi di Sulut Meningkat

Nasional
Anies Sepakat dengan PKS dan PDI-P yang Minta Sirekap Dievaluasi, tapi..

Anies Sepakat dengan PKS dan PDI-P yang Minta Sirekap Dievaluasi, tapi..

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com