KPK Periksa Eks Dirut Budi Santoso, Dalami Dugaan Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

Kompas.com - 05/06/2020, 17:38 WIB
Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (Persero) Budi Santoso di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (24/1/2017). Iwan Supriyatna/Kompas.comDirektur Utama PT Dirgantara Indonesia (Persero) Budi Santoso di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (24/1/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) memeriksa eks Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso dan eks Direktur Niaga PT Dirgantara Indonesia Irzal Rinaldi Zaini, Jumat (5/6/2020).

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Budi dan Irzal diperiksa dalam kasus dugaan korupsi di PT Dirgantara Indonesia yang tengah ditangani KPK.

"Benar hari ini KPK memeriksa beberapa pihak antara lain mantan pegawai BUMN PT DI dan pihak swasta terkait kegiatan pengumpulan alat bukti dugaan korupsi di PT DI," kata Ali kepada wartawan, Jumat.

Ali tidak mengungkapkan Budi dan Irzal diperiksa sebagai saksi atau bukan serta status keduanya dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

Baca juga: KPK Dalami Dugaan Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

Pemeriksaan Budi dan Irzal itu pun tidak tercantum dalam jadwal pemeriksaan yang dirilis KPK.

"Untuk sementara demikian keterangan yang dapat kami sampaikan. Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut," ujar Ali.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan korupsi di tubuh PT Dirgantara Indonesia, perusahaan BUMN yang bergerak di bidang industri pesawat terbang.

Namun demikian, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, KPK belum dapat mengungkap detail kasus tersebut.

Baca juga: Ekspor Pesawat ke Nepal dan Senegal, PT DI Dapat Kucuran Rp 354 Miliar

"Kami belum dapat mengumumkan detail kasus dan tersangka dalam kasus tersebut saat ini sesuai dengan kebijakan baru yang ditetapkan oleh Pimpinan KPK," kata Ali kepada wartawan, Senin (18/5/2020).

Hal itu disampaikan Ali menanggapi kabar yang menyebut salah satu petinggi di PT DI telah ditetapkan sebagai tersangka.

Ali mengatakan, kebijakan baru di KPK mengatur bahwa penetapan tersangka baru diumumkan saat tersangka telah ditahan atau ditangkap.

"Kami akan mengumumkan tersangka saat penangkapan atau penahanan dilakukan. Kami berharap rekan-rekan wartawan dapat memahami kebijakan baru ini," ujar Ali.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Nasional
Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Nasional
Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Nasional
SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

Nasional
Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

Nasional
KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

Nasional
Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X