Sebelum Diperpanjang, Pemerintah Diminta Perbaiki Data Penerima Bansos

Kompas.com - 05/06/2020, 16:49 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo di Cililitan,  Jakarta Timur, Sabtu (25/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Ketua MPR Bambang Soesatyo di Cililitan, Jakarta Timur, Sabtu (25/1/2020).
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta segera memperbaiki data penerima bantuan sosial, sebelum memperpanjang rencana penyaluran bantuan tersebut.

Menurut Ketua MPR Bambang Soesatyo, pelaksanaan penyaluran bansos saat ini masih perlu dievaluasi. Terutama dalam hal proses penyaluran serta mekanisme yang digunakan dalam distribusi bantuan.

"Mendorong agar dalam penyaluran bansos, pemerintah pusat dan pemerintah daerah merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta membenahi kualitas data dengan menguatkan pendataan di tingkat kecamatan sehingga penyaluran bansos merata kepada seluruh masyarakat terdampak pandemi yang berhak menerima bansos," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6/2020).

Menurut dia, masih banyak masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan, namun hingga kini justru belum menerima bantuan tersebut. Termasuk, masyarakat kecil yang tinggal di daerah-daerah terpencil.

Ia menambahkan, jika memang diperlukan, pemerintah dapat segera mengajukan tambahan anggaran di dalam APBN 2020 ke parlemen.

"Sehingga pelaksanaan bansos dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, juga tepat waktu dan tepat sasaran," ujarnya.

Baca juga: Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah berencana memperpanjang penyaluran bansos hingga Desember 2020. Namun, nilai bantuan yang disalurkan hanya separuh dari total nilai yang disalurkan saat ini.

Seperti diketahui, program bansos yang disalurkan pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 akan berakhir pada Juli mendatang.

Adapun terkait kemungkinan pergantian bansos berupa sembako menjadi bantuan langsung tunai ( BLT), menurut Muhadjir, hingga kini masih dalam tahap pembahasan yang dilakukan Kemensos.

"Kenapa kita lakukan? Karena kita juga melihat kecenderungan untuk ketergantungan terhadap bantuan-bantuan sosial ini harus kita kurangi untuk menjelang akhir menuju ke new normal ini, ketika kemudian berbagai macam aktivitas terutama di sektor-sektor padat karya dan lapangan pekerjaan yang lain itu sudah mulai dibuka karena mulai ada pengurangan PSBB," kata Muhadjir seperti dilansir dari laman Setkab.go.id.

Ia menambahkan, saat ini penyaluran bansos sudah telah mencapai 90 persen untuk semua skema. Terutama, skema baru yakni BLT Desa dan bantuan sosial tunai (BST), serta sembako untuk wilayah Jabodetabek.

"Bahkan Jabodetabek sudah memasuki putaran keempat, sehingga mudah-mudahan ini semua akan lancar dan bisa mengurangi beban dari masyarakat paling bawah terutama yang sangat membutuhkan bantuan-bantuan sosial itu," kata Muhadjir.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota DPR Nilai Pendanaan Operasi pada Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Tak Sesuai UU

Anggota DPR Nilai Pendanaan Operasi pada Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Tak Sesuai UU

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Waspadai Munculnya Klaster Pengungsian

Satgas Covid-19 Minta Pemda Waspadai Munculnya Klaster Pengungsian

Nasional
Ini Kronologis Penggunaan Helikopter Firli Bahuri yang Berujung Pelanggaran Etik

Ini Kronologis Penggunaan Helikopter Firli Bahuri yang Berujung Pelanggaran Etik

Nasional
'Pandemi Belum Selesai, DKI Jakarta Belum Aman dari Covid-19...'

"Pandemi Belum Selesai, DKI Jakarta Belum Aman dari Covid-19..."

Nasional
Satgas Covid-19: Kampanye yang Kumpulkan Massa Dilarang!

Satgas Covid-19: Kampanye yang Kumpulkan Massa Dilarang!

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan Tunggu 5.000 Kasus Per Hari untuk Disiplin

Satgas Covid-19: Jangan Tunggu 5.000 Kasus Per Hari untuk Disiplin

Nasional
Dirjen EBTKE Ajak Semua Pihak Berinovasi Kembangkan Pemanfaatan Energi Surya

Dirjen EBTKE Ajak Semua Pihak Berinovasi Kembangkan Pemanfaatan Energi Surya

Nasional
Jaksa Agung Janji Usut Tuntas Dalang Kebakaran di Kejaksaan Agung

Jaksa Agung Janji Usut Tuntas Dalang Kebakaran di Kejaksaan Agung

Nasional
Warga Padang yang Tak Patuh Pakai Masker Kebanyakan Pemotor dan Pengguna Angkot

Warga Padang yang Tak Patuh Pakai Masker Kebanyakan Pemotor dan Pengguna Angkot

Nasional
UPDATE 24 September: Tambah 1.133 Kasus Covid-19 di Jakarta, Total 1.664 Pasien Meninggal

UPDATE 24 September: Tambah 1.133 Kasus Covid-19 di Jakarta, Total 1.664 Pasien Meninggal

Nasional
Satgas: Berita Konspirasi Pengaruhi Peningkatan Kasus Covid-19

Satgas: Berita Konspirasi Pengaruhi Peningkatan Kasus Covid-19

Nasional
Pengunduran Diri Febri Diansyah Disayangkan Koleganya di KPK

Pengunduran Diri Febri Diansyah Disayangkan Koleganya di KPK

Nasional
Satgas: Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Ini Terkait dengan Pilkada

Satgas: Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Ini Terkait dengan Pilkada

Nasional
Komisioner KPU: Jika Tunda Pilkada, Jangan-jangan Tahun Depan Semakin Tak Mungkin...

Komisioner KPU: Jika Tunda Pilkada, Jangan-jangan Tahun Depan Semakin Tak Mungkin...

Nasional
Jumat Besok, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Klaster Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja

Jumat Besok, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Klaster Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X