Sebelum Diperpanjang, Pemerintah Diminta Perbaiki Data Penerima Bansos

Kompas.com - 05/06/2020, 16:49 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo di Cililitan,  Jakarta Timur, Sabtu (25/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Ketua MPR Bambang Soesatyo di Cililitan, Jakarta Timur, Sabtu (25/1/2020).
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta segera memperbaiki data penerima bantuan sosial, sebelum memperpanjang rencana penyaluran bantuan tersebut.

Menurut Ketua MPR Bambang Soesatyo, pelaksanaan penyaluran bansos saat ini masih perlu dievaluasi. Terutama dalam hal proses penyaluran serta mekanisme yang digunakan dalam distribusi bantuan.

"Mendorong agar dalam penyaluran bansos, pemerintah pusat dan pemerintah daerah merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta membenahi kualitas data dengan menguatkan pendataan di tingkat kecamatan sehingga penyaluran bansos merata kepada seluruh masyarakat terdampak pandemi yang berhak menerima bansos," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6/2020).

Menurut dia, masih banyak masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan, namun hingga kini justru belum menerima bantuan tersebut. Termasuk, masyarakat kecil yang tinggal di daerah-daerah terpencil.

Ia menambahkan, jika memang diperlukan, pemerintah dapat segera mengajukan tambahan anggaran di dalam APBN 2020 ke parlemen.

"Sehingga pelaksanaan bansos dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, juga tepat waktu dan tepat sasaran," ujarnya.

Baca juga: Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah berencana memperpanjang penyaluran bansos hingga Desember 2020. Namun, nilai bantuan yang disalurkan hanya separuh dari total nilai yang disalurkan saat ini.

Seperti diketahui, program bansos yang disalurkan pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 akan berakhir pada Juli mendatang.

Adapun terkait kemungkinan pergantian bansos berupa sembako menjadi bantuan langsung tunai ( BLT), menurut Muhadjir, hingga kini masih dalam tahap pembahasan yang dilakukan Kemensos.

"Kenapa kita lakukan? Karena kita juga melihat kecenderungan untuk ketergantungan terhadap bantuan-bantuan sosial ini harus kita kurangi untuk menjelang akhir menuju ke new normal ini, ketika kemudian berbagai macam aktivitas terutama di sektor-sektor padat karya dan lapangan pekerjaan yang lain itu sudah mulai dibuka karena mulai ada pengurangan PSBB," kata Muhadjir seperti dilansir dari laman Setkab.go.id.

Ia menambahkan, saat ini penyaluran bansos sudah telah mencapai 90 persen untuk semua skema. Terutama, skema baru yakni BLT Desa dan bantuan sosial tunai (BST), serta sembako untuk wilayah Jabodetabek.

"Bahkan Jabodetabek sudah memasuki putaran keempat, sehingga mudah-mudahan ini semua akan lancar dan bisa mengurangi beban dari masyarakat paling bawah terutama yang sangat membutuhkan bantuan-bantuan sosial itu," kata Muhadjir.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Nasional
Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

Nasional
Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Nasional
Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Nasional
Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Nasional
Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Nasional
Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Nasional
'Nyalakan Harapan', Lagu Persembahan Musisi dan Seniman dalam Melawan Covid-19

"Nyalakan Harapan", Lagu Persembahan Musisi dan Seniman dalam Melawan Covid-19

Nasional
Ulang Tahun ke-17, Empat Pemilih Pemula Dapat Hadiah e-KTP dari Mendagri

Ulang Tahun ke-17, Empat Pemilih Pemula Dapat Hadiah e-KTP dari Mendagri

Nasional
Kejagung Bisa Manfaatkan Data Dukcapil untuk Penegakan Hukum

Kejagung Bisa Manfaatkan Data Dukcapil untuk Penegakan Hukum

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Ke Penyidikan

Kasus Dugaan Korupsi Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Ke Penyidikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X