Kompas.com - 05/06/2020, 10:53 WIB
Memperingati hari HAM sedunia masyarakat turun ke jalan lakukan demonstrasi di Taman Pandang Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, (10/12/2019). Para demonstran yang tergabung dari buruh, pelajar, dan mahasiswa menuntut pemerintah agar menyelesaikan seluruh permasalahan HAM di Indonesia. KOMPAS.com/M ZAENUDDINMemperingati hari HAM sedunia masyarakat turun ke jalan lakukan demonstrasi di Taman Pandang Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, (10/12/2019). Para demonstran yang tergabung dari buruh, pelajar, dan mahasiswa menuntut pemerintah agar menyelesaikan seluruh permasalahan HAM di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih mengkritik peraturan mengenai penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat (Tapera). Ia menilai, peraturan itu hanya menjadi alat negara untuk memungut dana masyarakat.

Pasalnya, aturan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang telah diteken Presiden Joko Widodo pada 20 Mei 2020 itu akan memotong dana gaji pekerja sebesar 2,5 persen.

"Dalam Tapera, peran negara hanya menjadi tukang pungut dana dari rakyat, otoritas pengelola dan menjadikan dana publik demi tujuan berorientasi profit, sebagaimana logika korporasi bekerja," tegas Jumisih dalam keterangan tertulis, Kamis (4/6/2020).

Baca juga: Pengelolaan Dana Tapera Menuai Kritik

Jumisih memandang aturan tersebut sebagai upaya mengalihkan beban kepada kelas pekerja. Padahal, pemenuhan kebutuhan atas perumahan seharusnya menjadi kewajiban negara.

Menurutnya, aturan tersebut tak masuk akal. Sebab, masyarakat tak memiliki otoritas atas Tapera kendati berperan menjadi sumber pendanaan.

"Ini tidak terlihat masuk akal, di mana publik yang sebagai penopang utama sumber pendanaan, bahkan tidak memiliki saham atau otoritas apapun atas Tapera," kata Jumisih.

Baca juga: Soal PP Tapera, Pemerintah Dinilai Tidak Mendengarkan Kritik

Jumisih mengatakan, Tapera juga memperlihatkan sebagai upaya lepas tangan negara atas pemenuhan hak dasar masyarakat.

Ia menegaskan kebijakan tersebut tampak tidak sejalan dengan pasal 28 H ayat 1 UUD 1945.

Dalam kontitusi tersebut menyebutkan "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Jumisih menyatakan konstitusi jelas menyebut tempat tinggal sebagai hak.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lebaran, Presiden Jokowi Tak Ditemani Anak, Cucu, dan Menantu

Lebaran, Presiden Jokowi Tak Ditemani Anak, Cucu, dan Menantu

Nasional
Zulkifli Hasan-Anies Dikabarkan Bertemu Hari Ini, PAN: Biasanya Gubernur Silaturahmi

Zulkifli Hasan-Anies Dikabarkan Bertemu Hari Ini, PAN: Biasanya Gubernur Silaturahmi

Nasional
Ajak Jajaran Kemensos Genjot Kualitas SDM, Mensos Risma: Kuncinya Reformasi Birokrasi

Ajak Jajaran Kemensos Genjot Kualitas SDM, Mensos Risma: Kuncinya Reformasi Birokrasi

Nasional
Silaturahmi Lebaran, Jokowi Video Call Wapres Ma'ruf Amin

Silaturahmi Lebaran, Jokowi Video Call Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Peringatan Kenaikan Isa Almasih, Menag: Mari Perkuat Moderasi Beragama

Peringatan Kenaikan Isa Almasih, Menag: Mari Perkuat Moderasi Beragama

Nasional
Cerita Lebaran dari Markas Satgas Covid-19...

Cerita Lebaran dari Markas Satgas Covid-19...

Nasional
Prabowo Shalat Id dan Berlebaran di Hambalang

Prabowo Shalat Id dan Berlebaran di Hambalang

Nasional
Shalat Id di Rumah Dinas Bareng Keluarga, Ketua DPR Ingatkan Berbagi Kebahagiaan di Masa Pandemi

Shalat Id di Rumah Dinas Bareng Keluarga, Ketua DPR Ingatkan Berbagi Kebahagiaan di Masa Pandemi

Nasional
Anggota Paspampres Jadi Khatib Shalat Id Jokowi, Ini Isi Khotbahnya

Anggota Paspampres Jadi Khatib Shalat Id Jokowi, Ini Isi Khotbahnya

Nasional
Lebaran, Doni Monardo Ajak Masyarakat Patuh Protokol Kesehatan

Lebaran, Doni Monardo Ajak Masyarakat Patuh Protokol Kesehatan

Nasional
Nadiem Rayakan Lebaran di Rumah, Ingatkan Kepedulian terhadap Sesama

Nadiem Rayakan Lebaran di Rumah, Ingatkan Kepedulian terhadap Sesama

Nasional
Jokowi Shalat Id di Istana Bogor, Anggota Paspampres Bertindak sebagai Imam dan Khatib

Jokowi Shalat Id di Istana Bogor, Anggota Paspampres Bertindak sebagai Imam dan Khatib

Nasional
Presiden Jokowi dan Iriana Shalat Idul Fitri di Halaman Istana Bogor

Presiden Jokowi dan Iriana Shalat Idul Fitri di Halaman Istana Bogor

Nasional
Idul Fitri 1442 H, Menag: Semoga Ibadah Saat Pandemi Meningkatkan Ketakwaan

Idul Fitri 1442 H, Menag: Semoga Ibadah Saat Pandemi Meningkatkan Ketakwaan

Nasional
Pandemi Belum Usai dan Solidaritas Indonesia Kirim Oksigen ke India yang Kolaps akibat Covid-19

Pandemi Belum Usai dan Solidaritas Indonesia Kirim Oksigen ke India yang Kolaps akibat Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X